jurnalistik.co.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan turun menjadi sekitar Rp 174 triliun. Ia menyampaikan angka tersebut saat membahas rancangan kebutuhan program di lingkungan DPR.
Said menjelaskan, perkiraannya disusun dengan merujuk pada kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta sasaran penerima manfaat MBG. Dengan dasar itu, ia menyebut terdapat penyelarasan kebutuhan antara jumlah titik layanan dan penerima program.
Menurut Said, pihaknya mulai dari melihat lebih dulu kondisi layanan yang akan menjangkau 27.000 titik SPPG. Ia mengatakan, seharusnya kebutuhan yang harus dipenuhi berada pada kisaran 21.000 kebutuhannya, sebelum dihitung untuk kebutuhan layanan berikutnya.
Langkah kedua, Said menyatakan, tinggal menghitung untuk melayani 84 juta siswa. Perhitungan itu kemudian dikaitkan dengan kemungkinan adanya penganggaran lain di luar pos anggaran pendidikan yang turut masuk dalam perencanaan program.
Ia menegaskan bahwa, bila kebutuhan tersebut juga ditopang oleh anggaran kesehatan yang mencakup skema seperti penanganan stunting serta layanan untuk ibu hamil, maka nilainya tidak lebih dari Rp 174 triliun. Dengan demikian, angka sekitar Rp 174 triliun diposisikan sebagai batas perkiraan keseluruhan kebutuhan.
Ketika ditanya mengenai besaran penurunan yang dimaksud, Said membandingkannya dengan angka yang sebelumnya sempat mencuat. Ia menyebut adanya perubahan dari kisaran Rp 268 triliun menjadi sekitar Rp 174 triliun.
Meski demikian, Said memberi penekanan bahwa angka tersebut masih bersifat perkiraan. Pembahasan resmi anggaran MBG dalam RAPBN 2027 bersama pemerintah, menurut dia, akan dilakukan menjelang pengesahan APBN.
Ia mengatakan, proses pengesahan tersebut akan dilakukan pada bulan September. Said menambahkan, Banggar tidak dapat menentukan palu sendirian karena harus ada kesepakatan yang selaras dengan pemerintah.
Penurunan anggaran dinilai tidak mengubah kualitas program
Said menyatakan bahwa penurunan anggaran tidak serta-merta berarti kemunduran dalam kualitas program. Ia menyampaikan bahwa kualitas layanan dan tata kelola MBG tetap harus dijaga, meskipun nilai pagu mengalami penyesuaian.
Berita Terkait
Ia menilai pentingnya agar perhatian tidak berhenti pada besaran anggaran yang dianggap “bombastis” di awal. Menurutnya, fokus harus diarahkan pada konsistensi kualitas gizi yang diterima anak didik.
Dalam pandangannya, tata kelola menjadi faktor utama yang harus dijaga agar pelaksanaan program berjalan semestinya. Ia menyebut aspek lain yang berkaitan dengan kualitas gizi sebagai bagian yang menentukan keberhasilan MBG.
Said kemudian menegaskan, ketika anggaran turun, kualitas tetap diharapkan terjaga melalui pengendalian tata kelola dan mutu asupan. Ia melihat hal tersebut sebagai cara memastikan program tidak kehilangan substansi ketika terjadi penyesuaian pembiayaan.
Rujukan pagu indikatif BGN dan simulasi evaluasi sasaran
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan pagu indikatif BGN untuk tahun anggaran 2027 mencapai Rp 270,2 triliun. Anggaran tersebut disebut diarahkan untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat.
Agustina menegaskan angka tersebut belum final. Ia menyatakan besaran pagu masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN/Bappenas, sehingga perubahan masih dapat terjadi sebelum penetapan resmi.
Usai rapat dengan Komisi IX DPR pada 15 Juni 2026, Agustina kembali menekankan bahwa evaluasi masih berlangsung. Menurut dia, BGN terus melakukan penajaman sasaran penerima manfaat sekaligus menilai kebutuhan anggaran program.
Dalam salah satu simulasi yang disebutnya, jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang sekitar 8 juta orang. Agustina mengaitkan potensi penyesuaian itu dengan proses penajaman sasaran serta penataan tata kelola pelaksanaan, termasuk dapur penyedia makanan.
Ia memposisikan evaluasi dan penataan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi. Dengan begitu, perubahan jumlah penerima manfaat dan kebutuhan pelaksanaan bisa menjadi konsekuensi dari penajaman yang dilakukan dalam perencanaan anggaran.
Rangkaian penjelasan dari Said Abdullah dan Agustina Arumsari memperlihatkan bahwa pembahasan MBG 2027 tengah berada pada tahap penyesuaian angka dan rancangan. Sementara Said menyodorkan perkiraan kebutuhan sekitar Rp 174 triliun, pihak BGN sebelumnya menyampaikan pagu indikatif lebih tinggi yang juga masih terbuka untuk pembahasan lanjutan.
Menjelang pembahasan resmi dalam RAPBN 2027, baik DPR maupun pemerintah masih menunggu kesepakatan akhir. Pada titik itulah, nilai anggaran dan format penjaminan layanan MBG diharapkan menjadi ketetapan, bukan sekadar simulasi atau perhitungan awal.
