jurnalistik.co.id – Politik, pada akhirnya, tidak hanya soal institusi dan kebijakan. Ia berkelindan dengan dorongan manusia untuk hadir, memengaruhi, dan—dalam banyak keadaan—terus kembali lagi.
Aristoteles menyebut manusia sebagai “zoon politikon”, makhluk yang melekat pada ruang-ruang politik. Nietzsche lalu menajamkan gagasan itu lewat will to power, dorongan untuk meraih kuasa. Jika keduanya dibaca bersisian, politik menjadi semacam kebutuhan batin yang tidak mudah dipadamkan.
Dalam “Il Principe (Sang Pangeran)” yang ditulis pada 1513, Niccolo Machiavelli bahkan mengurai teknik memimpin yang lebih luas dari sekadar pertimbangan moral. Bukan karena ia membuang baik dan buruk, melainkan karena ia sedang menggambarkan bagaimana kekuasaan beroperasi, dibaca, dan dikelola agar tetap bergerak. Pada titik ini, politik bukan sekadar gagasan; ia menjadi praktik yang menuntut ketekunan.
Karena itu, hubungan manusia dengan politik bisa terjadi pada skala kecil dan lokal, sampai melebar ke orbit nasional dan global. Politik hadir sebagai intuisi, kebutuhan, dan—menurut cara pandang yang sama—dapat berwujud kecanduan bagi sang subyek. Yang membuatnya rumit, daya tarik itu sering kali datang bersamaan dengan rasa merasa “punya” sesuatu yang layak diperjuangkan.
Mungkin Joko Widodo tidak kebal terhadap pola itu. Sejak memerintah dalam dua periode, yakni 2014-2024, ia kerap diperlakukan seolah berada di pihak yang sama dengan publik: dugaan bahwa “Jokowi adalah kita”. Majalah TIME edisi 27 Oktober 2014 bahkan memasang foto wajahnya dengan tajuk “A New Hope”, seolah menggambarkan harapan baru Indonesia setelah era Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.
Dalam ingatan pendukungnya, Jokowi diidentikkan dengan gebrakan di bidang infrastruktur. Dari sinilah sebagian pecinta kemudian menempelkan label “Jokowisme” pada kebijakan yang diterbitkan wong Solo saat menjadi orang nomor satu Indonesia. Identitas politik yang mengental seperti ini membuat jarak antara figur dan panggung kekuasaan terasa semakin sempit.
Berita Terkait
Karena itu pula, ketika seseorang sudah tidak lagi memegang jabatan, publik biasanya menagih kelanjutan peran: apa yang ingin dilakoninya setelah sorotan reda. Orang masih ingin tahu “rencana setelah tidak jadi presiden”, termasuk karena posisi Jokowi sebelumnya menjadi sumber sorotan (spotlight). Di sinilah politik praktis bekerja: ia menciptakan kebutuhan untuk terus menjawab arah.
Publik masih mengingat pernyataan Jokowi saat berkunjung ke pasar tradisional Purworejo, Jawa Tengah, pada 2 Januari 2024—atau kira-kira sebulan sebelum perhelatan Pemilu serentak 2024. “Ya jadi rakyat biasa, kembali ke Solo dan jadi rakyat biasa,” ujar Jokowi. Kalimat itu kemudian dibaca secara lurus oleh banyak orang, seakan ia akan benar-benar kembali menjadi warga biasa setelah masa jabatan selesai.
Tetapi, ada detail yang sering luput dalam pembacaan tersebut. Dua putra Jokowi disebutkan dalam konteks ini: Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden, sementara Kaesang Pangarep menjabat ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dengan fakta itu, “kembali menjadi rakyat biasa” tidak otomatis berarti putus total dari arus kekuasaan; politik tetap menempel melalui jejaring yang sudah terbentuk.
Dalam situasi seperti ini, “zoon politikon” bertemu dengan politik yang bersifat harian, praktis, dan kontinyu. Sekali lagi, Jokowi tidak dapat mengelak dari tarik-menarik tersebut, terlebih sejak awal PSI memang butuh Jokowi agar roda organisasi dapat tumbuh hari per hari, bulan, dan tahun. Kebutuhan politik yang demikian tidak berhenti pada momen jabatan berakhir.
Harapannya kemudian diarahkan ke Pemilu 2029. Faktor Jokowi diandaikan membuat PSI “berbicara banyak” pada 2029: bukan hanya sekadar lolos ke DPR, melainkan menjadi kekuatan penting di lembaga legislatif. Dengan kata lain, orientasinya bukan semata hadir, tetapi mengubah posisi menjadi sesuatu yang lebih berpengaruh.
Di atas kertas, Jokowi juga memiliki potensi untuk “menerbangkan” PSI. Dari arah yang sama pula, dua putranya ditempatkan sebagai aktor penting dalam percaturan politik pada saat ini, tahun 2029, dan waktu yang akan datang. Maka, yang bertahan lintas waktu—sebagaimana tersirat dalam seluruh alur gagasan ini—adalah nilai, etika, serta kepantasan yang, dalam praktik politik, selalu diuji oleh kebutuhan untuk tetap relevan dan tetap bergerak.
