jurnalistik.co.id – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan upaya pemulihan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, akan difokuskan pada Jembatan Enang-Enang di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo. Keputusan itu muncul sebagai respons terhadap aspirasi warga yang sebelumnya bergotong royong memperbaiki akses jembatan secara swadaya agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas tetap berjalan.
Dalam peninjauan yang dilakukan Selasa (7/7/2026), Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati tiga langkah utama untuk menangani persoalan di kawasan tersebut. Menurutnya, langkah-langkah itu dirancang agar kebutuhan masyarakat bisa tetap terlayani sambil menyiapkan solusi yang lebih permanen.
“Kami sudah sepakat. Pertama , jalan alternatif Werlah akan diperlebar dan diperbaiki oleh Balai Pekerjaan Umum (PU),” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. Ia menjelaskan, pelebaran dan perbaikan jalur alternatif itu dimaksudkan untuk membantu pergerakan warga selama proses penanganan berlangsung.
Tito menambahkan, “Kedua , Tito mengatakan, Kementerian PU akan membangun jembatan permanen karena keberadaannya penting bagi masyarakat Tanah Gayo .” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan jembatan permanen ditempatkan sebagai jalan keluar jangka panjang agar akses masyarakat tidak terus bergantung pada kondisi sementara.
Selain itu, penguatan pada Jembatan Enang-Enang tetap menjadi bagian dari skema penanganan. “Ketiga , Jembatan Enang-Enang tetap difungsikan, tetapi akan diperkuat dan dipelajari lagi struktur teknisnya oleh Balai PU. Saya akan terus memonitor perkembangannya,” kata Tito.
Penetapan untuk mempertahankan fungsi jembatan, lanjut Tito, didasarkan pada kebutuhan nyata warga. Ia menilai jembatan tersebut merupakan akses tercepat menuju pusat aktivitas masyarakat, sehingga perubahan rute akan membawa dampak langsung pada jarak tempuh dan biaya.
Berita Terkait
“Saya tadi tanya kenapa masyarakat tetap ingin memakai jembatan ini. Ternyata kalau harus memutar, jaraknya jauh, biaya bensin juga bertambah. Oleh karena itu, jembatan ini tetap akan difungsikan,” ujarnya. Dengan pertimbangan itu, pemerintah memilih agar Enang-Enang tidak langsung ditinggalkan selama transisi penanganan.
Walau tetap difungsikan, Tito menekankan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas. Ia menyatakan bahwa kendaraan bertonase besar untuk sementara belum diperbolehkan melintas sampai kajian teknis terhadap kondisi jembatan selesai dilakukan. Dengan demikian, penguatan struktur dilakukan tanpa mengabaikan risiko yang mungkin timbul dari lalu lintas berat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh Zulkarnaini menjelaskan bahwa proses penguatan Jembatan Enang-Enang akan segera dimulai. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya percepatan pada tahap teknis, setelah rencana tiga langkah dari Satgas PRR disepakati sebagai dasar pelaksanaan.
Secara keseluruhan, rencana penanganan yang disampaikan Satgas PRR menggabungkan tiga pendekatan sekaligus: penyediaan jalur alternatif melalui pelebaran dan perbaikan menuju Simpang Werlah, pembangunan jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang, serta penguatan struktur pada Jembatan Enang-Enang agar tetap dapat difungsikan secara terbatas. Pola ini ditujukan untuk menjaga kesinambungan aktivitas warga sambil menyiapkan perubahan yang lebih stabil dan aman.
Bagi masyarakat di Tanah Gayo, keberadaan akses yang cepat berarti berkurangnya hambatan dalam kegiatan sehari-hari. Karena itu, keputusan untuk terus mengoperasikan Jembatan Enang-Enang—dengan penguatan teknis dan pembatasan kendaraan berat sampai kajian tuntas—menjadi titik keseimbangan antara kebutuhan layanan dan keselamatan di lapangan.
Satgas PRR juga menyatakan akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan penguatan. Langkah pengawasan ini penting agar pekerjaan berjalan sesuai rencana, mulai dari perbaikan jalur alternatif, persiapan pembangunan jembatan permanen, hingga kajian teknis yang menentukan batas kemampuan jembatan selama masa transisi.
