jurnalistik.co.id – Wacana pengelolaan Blok Andaman kembali menarik perhatian publik setelah Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengusulkan skema hybrid sebagai jalan tengah. Usulan itu diarahkan agar manfaat pengelolaan gas tidak hanya dirasakan investor dan pemerintah pusat, tetapi juga memberi dampak langsung bagi masyarakat di Aceh.
Saat ini, dokumen Plan of Development (POD) South Andaman masih berada di meja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam pembahasannya, dokumen tersebut memunculkan dua opsi utama yang masih diperdebatkan, yakni memproses seluruh gas di laut dengan skema Floating Production Storage and Offloading (FPSO), atau memproses seluruhnya di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF).
Dua opsi dalam rencana pengolahan gas
Perbedaan paling mendasar ada pada lokasi pengolahan gas. Skema FPSO menempatkan pemrosesan gas langsung di fasilitas terapung di tengah laut. Setelah diproses, gas kemudian dimuat ke kapal LNG untuk didistribusikan.
Model FPSO dinilai lebih cepat dan efisien dari sisi investasi. Namun, dampak ekonominya terhadap daerah daratan, khususnya Aceh, disebut relatif terbatas. Dengan kata lain, efisiensi investasi tidak otomatis berarti manfaat ekonomi yang sama luasnya untuk wilayah produksi dan penerima dampak.
Di sisi lain, OPF direncanakan dibangun di Lhokseumawe. Pengolahan di darat dilakukan melalui fasilitas yang lebih terstruktur di wilayah tersebut. Kendati demikian, model OPF membutuhkan infrastruktur yang lebih kompleks serta biaya investasi (capital expenditure/capex) yang lebih besar.
Aspek biaya dan kompleksitas itu berpotensi memperlambat keputusan Final Investment Decision (FID). Meski demikian, dampak ekonomi yang diharapkan dari pengolahan di darat dinilai jauh lebih luas bagi daerah. Dalam konteks ini, ada pertarungan antara kecepatan keputusan investasi dan keluasan efek ekonomi bagi wilayah.
Jose Rizal mengusulkan pendekatan hybrid
Ketua Umum Asprindo sekaligus pengusaha Aceh, Jose Rizal, menilai kedua skema tersebut memiliki keterbatasan bila diterapkan secara penuh tanpa kompromi. Ia kemudian mengusulkan pendekatan hybrid agar kepentingan berbeda bisa tetap bertemu di satu kerangka pengelolaan.
Jose Rizal menyebut bahwa skema yang diusulkan harus mampu menyeimbangkan kepastian investasi dan kebutuhan wilayah. “Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” terangnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Menurut usulannya, pengelolaan gas tidak dilakukan sepenuhnya di satu lokasi. Jose menawarkan pembagian antara pengolahan di laut dan di darat: sebanyak 60 persen gas tetap diproses menggunakan FPSO di laut untuk menjaga kepastian investasi. Sementara itu, 40 persen gas lainnya dialirkan ke fasilitas pengolahan mini di darat, khususnya di Lhokseumawe.
Dalam penjelasannya, Jose menekankan keterkaitan skema hybrid dengan kelancaran tahapan investasi. Ia menyatakan, “Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60 persen gas diproses di FPSO, biar investor Mubadala yakin dan FID 2026 jalan. Selebihnya, 40 persen gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe. Cukup buat menyalakan PLTU PLN Aceh dan menghidupkan Pupuk Iskandar Muda. Ini sekaligus bisa membuka 3.000-5.000 lapangan kerja tetap untuk anak Aceh.”
Bagian ini menempatkan Lhokseumawe bukan sekadar lokasi pembangunan fasilitas, melainkan target untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih terasa. Dengan adanya porsi pengolahan di darat, Jose menyasar agar gas yang dialirkan dapat digunakan untuk kebutuhan energi dan aktivitas industri yang berhubungan langsung dengan ekosistem setempat.
Perbandingan dampak ekonomi antara FPSO dan OPF
Jose Rizal juga menyoroti perbandingan dampak ekonomi antara dua skema tersebut. Ia mengakui bahwa FPSO memang unggul dari sisi efisiensi investasi, tetapi menilai penyerapan tenaga kerja di darat relatif kecil bila seluruh gas diolah sepenuhnya di laut.
Dalam penilaiannya, dana yang mengalir ke daerah juga perlu dilihat secara praktis. “Dana Bagi Hasil untuk Aceh mungkin turun Rp 150 miliar setahun dibanding kalau 100 persen FPSO. Tapi coba tanya ibu-ibu di Lhokseumawe, lebih butuh Rp 150 miliar di kertas APBA, atau 3.000 anaknya dapat gaji tetap tiap bulan?” sambungnya.
Ucapan tersebut menegaskan bahwa pendekatan hybrid, menurut Jose, diarahkan bukan hanya untuk menyeimbangkan kalkulasi biaya dan manfaat di tingkat anggaran, melainkan juga mempertimbangkan dampak lapangan kerja yang bersifat langsung bagi warga. Pada saat yang sama, upaya menjaga 60 persen pengolahan melalui FPSO dimaksudkan untuk memastikan investor memiliki kepastian yang cukup agar tahapan investasi berjalan.
Dengan demikian, skema hybrid yang diusulkan Asprindo diposisikan sebagai titik temu antara kebutuhan investasi yang menuntut kepastian, serta kebutuhan Aceh untuk merasakan manfaat ekonomi lebih nyata melalui pengolahan porsi tertentu di darat. Pembahasan selanjutnya atas POD South Andaman, termasuk penentuan langkah menuju FID, akan menjadi penentu apakah pendekatan tersebut dipilih sebagai jalan tengah dalam pengelolaan gas Blok Andaman.
