jurnalistik.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka kelahiran di Indonesia mengalami penurunan tajam selama lebih dari lima dekade terakhir. Penurunan tersebut tercermin pada total fertility rate (TFR) atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan setiap perempuan sepanjang masa reproduksi.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo menyebutkan bahwa hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan TFR Indonesia kini mencapai 2,13 anak per perempuan. Angka ini berlaku untuk kelompok usia reproduksi 15 hingga 49 tahun.
Sonny menegaskan bahwa capaian tersebut berbeda jauh dari kondisi awal 1970-an yang berada di kisaran 5,6 anak per perempuan. Dengan demikian, TFR Indonesia turun secara signifikan dari level awal periode tersebut menuju 2,13 pada hasil SUPAS 2025.
Program KB dan perubahan perilaku
Menurut Sonny, penurunan angka kelahiran tidak terjadi seketika saat program Keluarga Berencana (KB) pertama kali dijalankan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan yang diluncurkan pada awal 1970-an membutuhkan waktu untuk mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat.
“Program keluarga berencana tidak langsung memberikan hasil ketika diluncurkan pada 1970 karena membutuhkan proses perubahan perilaku di masyarakat,” ujar Sonny. Ia menambahkan, “Dampaknya baru benar-benar terasa pada 1990-an ketika angka kelahiran mulai menurun,” tambahnya.
Sonny menilai bahwa perubahan TFR mencerminkan transformasi pola keluarga di Indonesia. “Artinya, rata-rata keluarga Indonesia kini memiliki sekitar dua anak,” lanjut Sonny.
Ia juga menuturkan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari keberlangsungan program KB sejak awal 1970-an. Meski demikian, penyesuaian perilaku membutuhkan rentang waktu, sehingga hasil yang terlihat pada tren kelahiran muncul sekitar dua dekade kemudian.
Berita Terkait
“Walau angka kelahiran terus menurun, jumlah penduduk Indonesia tetap bertambah,” kata Sonny. Penjelasan yang disampaikannya merujuk pada fenomena population momentum, yakni besarnya kelompok penduduk yang memasuki usia reproduksi secara bersamaan.
Selain itu, ia menyebut generasi setelah 1990 cenderung mempertahankan pola keluarga kecil. Hal itu terjadi karena nilai-nilai program KB sudah semakin mengakar di masyarakat, sehingga arah keputusan keluarga mengikuti pola yang lebih menekankan jumlah anak yang lebih sedikit.
Perbaikan layanan kesehatan
Sonny juga mengaitkan penurunan TFR dengan meningkatnya kualitas layanan kesehatan. Ia menyatakan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan masa lalu, terutama dalam hal akses layanan bagi ibu dan anak.
“Sekarang kondisinya sudah berbeda. Akses layanan kesehatan, pemeriksaan kehamilan, hingga pelayanan ibu dan anak jauh lebih baik sampai ke tingkat desa,” ujar dia. Dari sisi dampak sosialnya, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut turut membentuk persepsi keluarga mengenai kebutuhan jumlah anak.
“Karena tingkat kelangsungan hidup anak semakin tinggi, masyarakat merasa dua anak sudah cukup dan tidak lagi merasa perlu memiliki banyak anak seperti generasi sebelumnya,” tegas Sonny.
Dengan demikian, BPS melihat penurunan TFR yang tercatat dalam SUPAS 2025 sebagai hasil yang bertahap. Upaya KB sejak awal 1970-an bekerja melalui proses perubahan perilaku, sementara perbaikan layanan kesehatan memperkuat kecenderungan keluarga untuk menetapkan jumlah anak yang lebih kecil.
Sonny juga menggarisbawahi bahwa penurunan yang tercermin dalam TFR merupakan cerminan dari keputusan keluarga yang semakin disesuaikan dengan pengalaman dan pengetahuan dari waktu ke waktu. Saat program KB dan edukasi tentang perencanaan keluarga berjalan, keluarga kemudian memandang penentuan jumlah anak sebagai bagian dari strategi yang lebih terarah.
Di sisi lain, ia menilai perbedaan kondisi layanan kesehatan dari masa ke masa ikut memengaruhi cara pandang tersebut. Ketika pemeriksaan kehamilan dan pelayanan ibu serta anak makin tersedia, termasuk sampai level desa, keluarga punya dasar yang lebih kuat untuk menilai kebutuhan jumlah anak. Kombinasi antara proses perubahan perilaku sejak kebijakan KB pertama dimulai dan peningkatan jaminan layanan membuat tren penurunan berlangsung bertahap hingga terlihat jelas pada hasil SUPAS 2025.
