jurnalistik.co.id – Komisi Eropa menilai persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan China tidak hanya berdampak pada dua negara tersebut, tetapi juga merembet ke kawasan lain. Banyak negara masih bergantung pada teknologi, infrastruktur digital, hingga rantai pasok yang dikuasai perusahaan-perusahaan dari kedua negara adidaya itu.
Kekhawatiran tentang ketergantungan inilah yang menjadi salah satu alasan Uni Eropa meluncurkan paket kebijakan baru bertajuk “tech sovereignty” pada Rabu lalu. Melalui paket ini, Uni Eropa mendorong kemandirian teknologi sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asal AS dan China.
Menurut Komisi Eropa, ketergantungan berlebihan pada teknologi asing dapat membuat kawasan rentan terhadap tekanan politik maupun ekonomi dari pihak lain. Karena itu, penguatan kapasitas di dalam Uni Eropa diposisikan sebagai langkah strategis, bukan semata urusan bisnis atau ekonomi.
Target mengurangi ketergantungan teknologi asing
Dalam paket kebijakan tersebut, Uni Eropa ingin memperkuat industri teknologi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dan layanan dari luar kawasan. Komisi Eropa menyampaikan bahwa saat ini lebih dari 80 persen produk digital penting, layanan, infrastruktur, dan kekayaan intelektual yang digunakan di kawasan itu masih disediakan perusahaan di luar Uni Eropa.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut. Ia menyatakan, “Kita tidak bisa bergantung pada pihak lain untuk teknologi yang menjaga rumah sakit tetap beroperasi, jaringan energi tetap stabil, dan layanan kita tetap aman,” kata Leyen.
Baginya, isu ini tidak berhenti pada aspek industri. Uni Eropa juga mengaitkannya dengan keamanan dan ketahanan strategis kawasan, terutama dalam situasi ketika rantai pasok dan layanan digital dapat dipengaruhi oleh dinamika global.
Uni Eropa menyebut bahwa paket “tech sovereignty” juga merupakan upaya untuk merespons pelajaran dari beberapa peristiwa dalam beberapa tahun terakhir. Di antara yang disoroti adalah krisis pasokan chip serta logam tanah jarang (rare earth) yang melibatkan China.
Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait dominasi perusahaan teknologi AS dalam sektor cloud computing dan layanan digital. Menurut Komisi Eropa, dominasi seperti itu dapat membatasi ruang kendali kawasan ketika dibutuhkan keputusan yang cepat dan mandiri.
Risiko yang disebut dalam dokumen kebijakan
Dokumen yang menyertai paket kebijakan tersebut juga menguraikan sejumlah risiko yang ingin diantisipasi. Uni Eropa memperingatkan potensi intervensi asing, penggunaan rantai pasok sebagai alat tekanan politik, hingga peluang terjadinya gangguan besar pada sektor-sektor strategis.
Sektor yang disebut secara spesifik mencakup pertahanan dan kedirgantaraan. Dengan menyebut dua area tersebut, Uni Eropa menekankan bahwa kemandirian teknologi berkaitan langsung dengan kesinambungan operasional dan stabilitas layanan pada bidang yang sensitif.
Di saat yang sama, dokumen itu menyatakan dunia tengah memasuki periode rivalitas strategis yang semakin intens. Geopolitik juga disebut semakin terfragmentasi, sehingga ketergantungan pada pihak luar dinilai makin berisiko bagi ketahanan kawasan.
Karena itu, Uni Eropa menilai kedaulatan teknologi menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan strategis sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap campur tangan pihak asing. Pendekatan ini diarahkan agar kawasan mampu menghadapi perubahan situasi geopolitik tanpa bergantung pada satu sumber teknologi.
Ruang keputusan yang lebih mandiri
Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, Henna Virkkunen, turut menegaskan arah kebijakan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Eropa ingin berada dalam posisi yang memungkinkan kawasan tersebut mengambil keputusan sendiri tanpa terlalu bergantung pada satu perusahaan atau satu negara.
Dengan demikian, paket “tech sovereignty” diposisikan sebagai kerangka kebijakan untuk mendorong kemandirian, memperkuat industri teknologi domestik, dan mereduksi kerentanan akibat ketergantungan pada teknologi AS maupun China. Langkah ini sekaligus dimaksudkan untuk menjaga stabilitas layanan dan kapasitas strategis kawasan di tengah rivalitas yang makin tajam.
Peluncuran pada Rabu lalu menandai upaya Uni Eropa menerjemahkan kekhawatiran ketergantungan teknologi menjadi agenda yang terukur. Statistik bahwa lebih dari 80 persen produk digital penting, layanan, infrastruktur, dan kekayaan intelektual berasal dari luar Uni Eropa menjadi salah satu dasar penekanan bahwa transformasi kapasitas diperlukan untuk meningkatkan ketahanan.
