jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menempuh jalan besar untuk menjawab persoalan kualitas kepemimpinan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai belum memiliki diagnosis yang tegas.
Alih-alih lebih dulu menata ulang rekrutmen, pengembangan talenta, dan promosi jabatan, ia memilih mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI) beserta sepuluh kampusnya.
Pada 22 Juli 2026, Presiden melantik Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur URI.
Menurut penjelasan pemerintah, URI akan berada dalam ekosistem Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan.
Ekosistem tersebut membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
URI dirancang untuk menyelenggarakan pendidikan bergelar, memberikan beasiswa penuh, menerapkan sistem berasrama, dan menanamkan kompetensi manajerial.
Selain itu, program ini ditujukan untuk membentuk karakter, integritas, nasionalisme, dan patriotisme.
Lulusan URI diproyeksikan memasuki pemerintahan atau BUMN.
Bahkan, pada tahap awal program disebut sudah berjalan dengan mendidik 399 pegawai baru BUMN.
Dengan tujuan yang terdengar mulia, gagasan tersebut juga berangkat dari kebutuhan akan pemimpin yang kompeten sekaligus berintegritas.
Negara tak mulai dari ruang kosong
Meski demikian, negara tidak memulai dari titik nol ketika membangun kapasitas calon pemimpin.
Sebelum URI, telah ada berbagai infrastruktur lembaga pendidikan yang selama ini didedikasikan untuk mencetak calon kader kepemimpinan di sektor pemerintahan dan BUMN.
Di antaranya adalah LAN, Lemhannas, sekolah kedinasan, badan diklat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta BUMN Corporate University.
LAN, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024, memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan menjamin mutu pengembangan kapasitas serta pembelajaran ASN.
LAN juga mendorong penerapan ASN Corporate University pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Berita Terkait
Tak hanya itu, LAN telah memiliki tiga perguruan tinggi: Politeknik STIA LAN Jakarta, Bandung, dan Makassar.
Ketiganya menyelenggarakan pendidikan administrasi publik dan administrasi bisnis sektor publik.
Politeknik STIA LAN Jakarta disebut tidak hanya menawarkan jenjang sarjana terapan dan magister, tetapi juga doktor terapan administrasi pembangunan negara.
Jika pemerintah berkeyakinan bahwa pendidikan bergelar dapat menjadi jalur pembentukan calon pemimpin birokrasi, maka kapasitas lembaga-lembaga tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk diperkuat dan diperluas.
Dengan kata lain, membangun institusi baru tidak otomatis menjawab kebutuhan penguatan sistem yang sudah berjalan.
Posisi Lemhannas dan kesinambungan pemantapan kepemimpinan
Di atas LAN terdapat Lemhannas yang tugasnya mencakup pendidikan penyiapan kader sekaligus pemantapan pimpinan pada tingkat nasional.
Peran itu menunjukkan bahwa kerja pengkaderan dan pemantapan kepemimpinan juga telah memiliki jalur institusionalnya sendiri.
Karena itu, pendirian URI dan sepuluh kampusnya dapat dilihat sebagai langkah tambahan yang menuntut penjelasan lebih rinci mengenai relasi dengan infrastruktur pendidikan kepemimpinan yang sudah ada.
Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana memastikan seluruh ekosistem pengembangan talenta tidak saling tumpang tindih, melainkan membentuk kesinambungan.
Dalam konteks itu, fokus pada peningkatan mutu pengembangan kapasitas ASN dan pemantapan kepemimpinan pada level nasional menjadi titik yang tidak bisa diabaikan.
Jika tujuan akhirnya adalah melahirkan pemimpin yang siap masuk pemerintahan atau BUMN, maka jalur yang ditempuh perlu mempertimbangkan kapasitas yang telah ada agar tidak menciptakan penambahan biaya birokrasi.
Program URI yang menyebutkan beasiswa penuh dan sistem berasrama, serta penanaman kompetensi manajerial, karakter, integritas, nasionalisme, dan patriotisme, pada dasarnya menjawab kebutuhan pembentukan nilai dan kemampuan.
Namun, dalam penataan kebijakan pendidikan kepemimpinan, keputusan untuk menambah institusi baru tetap membutuhkan argumentasi yang menempatkan penguatan sistem yang telah berjalan sebagai bagian dari jawabannya.
Apalagi, tahap awal yang mendidik 399 pegawai baru BUMN menandakan upaya tersebut bukan wacana semata, melainkan program yang akan terus bergerak dan memerlukan tata kelola yang jelas.
Melalui pertanyaan tentang penguatan kapasitas perguruan tinggi yang sudah dimiliki LAN dan kesinambungan dengan Lemhannas, kita bisa menilai bahwa persoalan kepemimpinan tidak hanya soal bentuk pendidikan, tetapi juga bagaimana ekosistemnya dirapikan.
Dengan begitu, pembentukan pemimpin kompeten dan berintegritas dapat benar-benar menjadi solusi, bukan menjadi faktor tambahan yang justru memperpanjang jalur birokrasi.
