jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera membuka 2.843 lowongan kerja sektor padat karya pada pekan ini. Program tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan bekerja bagi warga yang belum memiliki pekerjaan.
Dalam skema padat karya, para peserta nantinya akan membantu pekerjaan petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lapangan. Dengan demikian, kegiatan diarahkan pada dukungan kerja operasional di lokasi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa padat karya merupakan bagian dari proyek bantalan sosial. Ia menegaskan bahwa cakupannya dapat menyesuaikan kebutuhan lapangan.
“Namanya juga proyek bantalan sosial, bisa apa saja. Bisa membantu pasukan oranye, PJLP, dan sebagainya. Intinya supaya orang bekerja,” kata Pramono Anung kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Pramono memastikan pembukaan lowongan kerja tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, program bisa segera dijalankan karena anggaran telah tersedia.
“Itu akan kami lakukan dalam minggu-minggu ini. Dananya sudah tersedia,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pembukaan tidak bergantung pada penyesuaian pendanaan di kemudian hari.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan karakter program padat karya yang bersifat jangka pendek. Masa kerja yang disiapkan berada pada rentang tiga hingga enam bulan.
“Jangka waktunya antara tiga sampai enam bulan. Kenapa ini dilakukan? Supaya memberikan kesempatan bagi warga yang belum beruntung untuk bisa bekerja,” tuturnya. Penegasan ini menunjukkan bahwa durasi program dirancang untuk memberi ruang masuknya peserta secara cepat.
Ia juga menyebut adanya seleksi ketat dalam proses penyelenggaraan. Seleksi dilakukan karena program ini hanya diperuntukkan bagi warga yang belum memiliki pekerjaan.
Pramono menempatkan seleksi sebagai bagian dari upaya memastikan sasaran program tepat. Karena itu, proses penilaian tidak dimaksudkan untuk sekadar membuka pendaftaran, melainkan menyeleksi penerima yang sesuai kriteria.
Dengan masa kerja yang terbatas, program padat karya diharapkan dapat menjadi jembatan kesempatan kerja sementara. Peserta yang lolos seleksi kemudian memperoleh peran untuk membantu aktivitas di lapangan sesuai kebutuhan PJLP.
Dalam pandangan Pramono, dukungan yang diberikan peserta dapat beragam, sesuai konteks proyek. Ia menyebut contoh keterlibatan yang dapat membantu pasukan oranye dan PJLP, meski bentuk pekerjaannya tetap berada pada konteks padat karya.
“Namanya juga proyek bantalan sosial, bisa apa saja,” kata Pramono Anung. Kalimat itu menggambarkan bahwa program tidak kaku pada satu jenis pekerjaan, melainkan menyesuaikan kebutuhan operasional yang ada.
Lebih dari itu, tujuan utama yang ditekankan tetap sama, yaitu agar masyarakat dapat bekerja. Pramono menempatkan prinsip tersebut sebagai inti dari program.
“Intinya supaya orang bekerja,” lanjutnya. Bagi pemerintah, pernyataan ini menjadi penjelasan mengapa program padat karya dipilih sebagai salah satu instrumen pemberian kesempatan.
Jika melihat durasinya, rentang tiga sampai enam bulan memberi waktu yang cukup untuk menjalankan tugas di lapangan tanpa harus menjadi program panjang. Skema seperti ini juga sejalan dengan penekanan Pramono bahwa program bersifat jangka pendek.
Pramono juga menyatakan bahwa pembukaan dilakukan pada “minggu-minggu ini,” yang menandakan pelaksanaan diusahakan segera begitu persiapan selesai. Karena dananya telah tersedia, pemerintah dapat memulai proses penyelenggaraan dalam periode berjalan.
Sebelum program dimulai, seleksi menjadi tahap penting untuk memastikan peserta merupakan warga yang belum memiliki pekerjaan. Dengan seleksi yang ketat, program berupaya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan kesempatan kerja.
Melalui skema padat karya, peran peserta diarahkan untuk membantu pekerjaan PJLP di lapangan. Pada praktiknya, kolaborasi antara penerima program dan kebutuhan kerja di lapangan diharapkan dapat berjalan sesuai target.
Secara keseluruhan, rencana pembukaan 2.843 lowongan kerja sektor padat karya menegaskan fokus pada pemberian kesempatan kerja sementara. Dengan masa kerja tiga hingga enam bulan dan seleksi ketat, program ini dirancang untuk memastikan warga yang belum beruntung dapat bekerja, sebagaimana disampaikan Pramono Anung.
