jurnalistik.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar bagi Pemprov DKI untuk menyusun arah pembangunan secara teknokratis. Ia juga meminta warga memberikan data yang sebenarnya agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Menurut Pramono, data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) dipakai sebagai bahan penyusunan perencanaan Jakarta. Ia menilai, pendekatan berbasis data akan membuat rancangan pembangunan lebih terukur karena bersandar pada gambaran kondisi ekonomi yang terkini.
“Kalau bagi Jakarta, hasil sensus itu akan digunakan untuk merancang, mendesain Jakarta secara teknokrasi,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/7/2026).
Pramono menambahkan, penggunaan data sudah menjadi cara kerja yang konsisten dalam proses pengambilan keputusan. Ia berharap data hasil sensus mampu merepresentasikan kondisi ekonomi warga Jakarta secara akurat, sehingga tidak terjadi kesalahan rujukan saat pemerintah menyusun program.
“Karena saya adalah orang yang menggunakan data untuk membuat keputusan,” lanjut dia.
Pada kesempatan yang sama, Pramono menegaskan pentingnya keterbukaan masyarakat dalam pelaksanaan sensus. Ia mengajak warga yang didatangi petugas untuk menjawab sesuai keadaan, karena informasi yang disampaikan akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi yang dialami.
“Saya mengimbau bagi warga Jakarta di mana pun, kapan pun yang kemudian disensus, untuk menyampaikan apa adanya. Karena inilah yang menjadi kata kunci di dalam kita untuk mengambil keputusan ke depan,” kata Pramono saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026).
Dalam penjelasannya, Pramono juga mengingatkan agar warga tidak menutupi kondisi ekonomi saat didata. Ia menekankan bahwa setiap kategori keadaan—baik saat menghadapi kesulitan maupun saat berkecukupan—perlu disampaikan apa adanya agar hasil pendataan mencerminkan realitas.
“Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin, gitu. Biasanya orang kita ini kalau kaya ngaku miskin enggak ya? Atau kalau miskin ngaku kaya enggak ya?” kata dia.
Berita Terkait
Sensus door to door dan verifikasi dokumen
Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pramono menyebutkan bahwa proses pendataan di DKI Jakarta telah mencapai 45,17 persen.
Ia menjelaskan saat petugas datang, warga hanya perlu menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi data. Dengan tahapan yang relatif sederhana pada kunjungan lapangan, pemerintah berharap partisipasi warga dapat berjalan lancar.
Pramono memandang, angka capaian pendataan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa proses sensus di Jakarta berlangsung, namun kualitas hasil tetap sangat bergantung pada informasi yang diberikan masyarakat. Karena itu, warga diminta tidak hanya hadir saat petugas berkunjung, tetapi juga memastikan jawaban yang diberikan sesuai kondisi yang benar.
“Apa adanya” menjadi penekanan utama yang disampaikan Pramono dalam upaya menjaga akurasi data. Ia menilai, kesesuaian informasi yang terkumpul dengan kondisi riil akan membantu pemprov merancang program pembangunan yang lebih sesuai kebutuhan warga dan kondisi ekonomi di lapangan.
Dengan keterlibatan masyarakat dan pendataan yang berjalan hingga akhir periode sensus, Pramono berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi rujukan yang kokoh bagi pemprov dalam menyusun berbagai kebijakan. Ia meletakkan data sebagai fondasi, agar perencanaan Jakarta tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi pada gambaran yang didukung hasil pendataan BPS.
Pramono juga menekankan bahwa ketepatan data tidak berhenti pada proses pengumpulan saja, melainkan berlanjut pada cara warga menyampaikan informasi selama kunjungan. Ketika jawaban sesuai kondisi masing-masing, hasil pendataan diharapkan lebih mampu menggambarkan dinamika ekonomi yang benar-benar terjadi.
Ia menilai, pelaksanaan sensus yang bergerak dari rumah ke rumah membuat pemerintah memperoleh potret yang lebih dekat dengan realitas di tingkat lingkungan. Karena itu, verifikasi menggunakan dokumen yang disiapkan warga—yakni KTP dan KK—dianggap penting agar setiap isian tidak melenceng dari data identitas yang sebenarnya.
Dengan demikian, Pramono berharap partisipasi masyarakat dapat membantu Pemprov DKI merumuskan program yang tidak hanya berbasis perencanaan, tetapi juga selaras dengan kebutuhan. Hasil yang menjadi dasar arah pembangunan diharapkan tetap terukur, karena bersandar pada informasi yang jujur dan tidak disamarkan, baik saat menghadapi kesulitan maupun ketika berkecukupan.
