jurnalistik.co.id – Sebanyak 300 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa di Jember. Demonstrasi berlangsung di depan Kantor DPRD Jember pada Senin (15/6/2026).
Aksi tersebut melibatkan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember. Pengamanan dilakukan dengan melibatkan Polri, TNI, hingga Satpol PP.
Pengerahan aparat dilakukan menyusul aksi Indonesia Cemas yang mengangkat sejumlah isu nasional. Isu yang dibahas meliputi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), evaluasi program prioritas pemerintah, serta tuntutan revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.
Wakapolres Jember, Kompol Ferry Dharmawan, menyatakan bahwa pengamanan digelar untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan kondusif. Menurutnya, aparat bertugas menjaga agar proses penyampaian pendapat berjalan tertib.
“Untuk hari ini pengamanan yang dilakukan Polres Jember dalam rangka pelayanan. Kami sifatnya mengamankan serta melayani penyampaian aspirasi dari Aliansi BEM dan Ormek Cipayung yang akan menyampaikan aspirasi,” kata Ferry. Ia menambahkan, kepolisian menyambut baik penyampaian pendapat yang dilakukan mahasiswa selama berlangsung secara tertib dan damai.
Ferry juga menegaskan fokus pengamanan pada kelangsungan kegiatan hingga selesai. “Kami bertugas untuk mengamankan dan memastikan seluruh penyampaian aspirasi ini dapat berjalan dengan aman sampai nanti selesai,” terang dia.
Dalam pengamanan tersebut, Ferry menyebut ada 300 personel gabungan yang diterjunkan. “Sekitar 300 personel dari unsur Polri, Satpol PP, dan Kodim,” sebutnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi Alfin Maulana mengatakan demonstrasi diikuti sekitar 500 mahasiswa. Massa aksi berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember.
Alfin menyebut organisasi yang terlibat antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta sejumlah BEM perguruan tinggi di Jember. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah pusat.
Maulana menjelaskan bahwa tuntutan pertama menyoroti persoalan harga BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat. Massa aksi juga menyoroti kelangkaan Pertalite yang membuat sebagian warga beralih ke jenis BBM dengan harga lebih tinggi.
“Kami menyoal harga BBM yang sekarang mulai melonjak dan Pertalite yang mulai langka. Masyarakat akhirnya mau tidak mau beralih ke BBM yang lebih mahal,” ungkap Alfin. Ia menyampaikan hal itu sebagai bagian dari respons mahasiswa terhadap kondisi yang dinilai berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
Dalam pelaksanaan di lapangan, pengamanan dilakukan dengan melibatkan unsur Polri, TNI, serta Satpol PP yang bekerja secara terkoordinasi. Personel gabungan ditempatkan untuk menjaga ketertiban di area kegiatan, sekaligus memastikan jalannya proses penyampaian pendapat berlangsung tertib sampai seluruh rangkaian selesai.
Berkaitan dengan isi aspirasi, selain menyoroti persoalan biaya hidup, aksi tersebut juga membawa perhatian pada isu yang disebut bersifat nasional. Para mahasiswa menegaskan perlunya evaluasi terhadap program-program prioritas pemerintah, serta mendorong adanya pembaruan kebijakan melalui revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.
Koordinator lapangan menyampaikan bahwa massa aksi berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang terhimpun dalam Cipayung Plus Jember, dengan jumlah peserta sekitar 500 orang. Penyampaian aspirasi dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kondisi yang dinilai berdampak langsung, dengan harapan aspirasi dapat diterima secara aman dan kondusif.
Dalam pantauan di lokasi, aparat memastikan aktivitas mahasiswa tidak menimbulkan gangguan di sekitar area kantor DPRD. Penempatan personel dilakukan untuk mengatur alur kegiatan, sehingga rombongan tetap berjalan tertib dan penyampaian aspirasi tidak berhenti di tengah proses.
Kerja pengamanan dan pelayanan itu dilakukan secara bersama-sama melalui koordinasi lintas unsur, mulai dari pihak kepolisian hingga dukungan dari TNI dan Satpol PP. Dengan pengaturan tersebut, kegiatan diharapkan tetap berlangsung kondusif sejak awal hingga berakhirnya seluruh rangkaian agenda.
