jurnalistik.co.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pembicaraan awal dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait langkah menyikapi SD negeri yang kekurangan siswa.
Mu’ti mengatakan komunikasi itu diawali dalam rangka mencari solusi yang tidak parsial, tetapi menyeluruh, termasuk menata aspek sekolah dan tenaga pendidik.
“Selain pendataan tadi, kami sudah ada pembicaraan awal dengan Pak Mendagri untuk mencari solusi yang komprehensif,” ujar Mu’ti di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Selasa (4/8/2026) malam.
Menurut Mu’ti, persoalan sekolah yang kekurangan murid tidak cukup diselesaikan dengan sekadar menggabungkan sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sedikit.
Ia menekankan bahwa penggabungan sekolah juga membawa konsekuensi pada guru yang mengajar di sekolah tersebut.
“Karena masalahnya tidak sekadar bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu di- merger, tapi terkait dengan tugas guru. Karena kalau sekolahnya di- merger, otomatis gurunya harus dimutasikan juga. Ini mekanismenya nanti harus kita atur secara komprehensif,” jelasnya.
Mu’ti menilai, pendekatan yang diambil perlu mempertimbangkan dampak kebijakan secara sistematis agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan, baik dari sisi proses pembelajaran maupun penataan sumber daya guru.
Ia juga menyatakan bahwa isu ini tidak bisa hanya ditangani secara reaktif, melainkan perlu dipersiapkan sebagai rencana jangka panjang.
Targetnya, solusi untuk persoalan sekolah yang muridnya sangat sedikit dapat ditetapkan pada tahun berikutnya.
“Tapi, paling tidak, nanti pada tahun ajaran baru tahun depan, sudah ada keputusan mengenai bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit,” ujar Mu’ti.
Pendataan sekolah jadi pijakan awal
Sebelum membahas arah penyelesaian, Mu’ti menyebut pihaknya telah melakukan pendataan terhadap sekolah jenjang SD dan SMP yang jumlah siswanya berada di bawah ambang tertentu.
Ia mengatakan proses pendataan tersebut menjadi dasar untuk memetakan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan murid.
Dalam penjelasannya, terdapat sekolah yang jumlah muridnya di bawah 60 hingga 100 orang, sehingga masuk dalam perhatian khusus untuk evaluasi kondisi sekolah.
Mu’ti menjelaskan bahwa dari pengamatannya, ada tiga penyebab yang membuat SD negeri di sejumlah daerah menjadi sepi peminat.
Ia menyebut faktor pertama berkaitan dengan terbatasnya jumlah anak usia sekolah, khususnya anak-anak pada jenjang SD.
Berita Terkait
“Dalam pengamatan kami, penyebabnya ada tiga, yang pertama, memang ada keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya anak-anak SD,” kata Mu’ti.
Menurutnya, jumlah anak yang tersedia untuk sekolah dasar ikut menentukan keberlangsungan layanan pendidikan di tiap wilayah.
Jumlah sekolah dasar yang sangat banyak
Penyebab kedua, Mu’ti menilai, muncul karena banyaknya sekolah dasar yang dibangun pada masa pemerintah Presiden ke-2 RI Soeharto untuk menuntaskan buta aksara dan mengejar pemenuhan pendidikan dasar.
Ia menggambarkan bahwa kebijakan pembangunan sekolah saat itu membuat tiap desa minimal memiliki satu sekolah dasar, termasuk SD Inpres yang sebelumnya sudah berdiri di wilayah tersebut.
“Sehingga setiap desa itu minimal punya satu sekolah dasar, SD Inpres yang sebelumnya sudah ada sekolah yang berdiri sebelumnya, sehingga mungkin satu desa bisa memiliki lebih dari satu sekolah dasar. Sehingga memang jumlahnya menjadi sangat banyak,” ucapnya.
Mu’ti menilai kondisi ini kemudian berpengaruh pada daya tampung sekolah yang pada masa tertentu tidak lagi sejalan dengan jumlah anak usia sekolah yang tersedia.
Akibatnya, di wilayah tertentu muncul sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang rendah sehingga sulit menarik minat pendaftar dalam jumlah memadai.
Preferensi orang tua dan jarak
Penyebab ketiga, Mu’ti menyebut adanya tren dari keluarga muda yang cenderung menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
Ia mengatakan kecenderungan itu bahkan dapat terjadi pada kelompok keluarga kelas menengah muda, yang memilih sekolah swasta sebagai opsi utama.
“Memang ada tren keluarga-keluarga muda khususnya, bahkan mungkin keluarga kelas menengah muda, itu cenderung untuk anaknya belajar di sekolah swasta,” tutur Mu’ti.
Selain tren tersebut, ia juga menambahkan faktor lain yang berkaitan dengan pertimbangan kedekatan.
“Sebagian lain, ya karena alasan misalnya jarak, ada yang lebih dekat,” ungkapnya.
Artinya, pilihan orang tua tidak hanya dipengaruhi oleh jenis sekolah, tetapi juga oleh akses harian yang lebih dekat dengan tempat tinggal.
Dalam konteks itu, diskusi yang dilakukan Mu’ti bersama Mendagri Tito Karnavian diarahkan agar langkah penanganan dapat dibuat dengan memperhitungkan kondisi nyata di sekolah-sekolah yang kekurangan murid.
Mu’ti menegaskan rencana yang disiapkan diharapkan berujung pada keputusan pada tahun ajaran baru mendatang, sekaligus memastikan mekanisme penataan sekolah dan mutasi guru berjalan secara komprehensif.
