jurnalistik.co.id – Dalam beberapa gelombang penerimaan murid baru, pemandangan yang dulu nyaris tak terbayangkan kini muncul di banyak sekolah dasar negeri. Pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, sejumlah SD Negeri di berbagai daerah justru hanya mengantongi belasan pendaftar, bahkan ada yang jumlah murid barunya dapat dihitung dengan jari. Sementara itu, banyak SD swasta—terutama yang berorientasi internasional dan sekolah berbasis karakter—cenderung menutup pendaftaran lebih awal karena kuota sudah penuh.
Situasi ini tidak berhenti pada angka pendaftar. Orang tua, yang biasanya hanya menilai jarak dan biaya, tampak rela mengerahkan waktu sejak dini hari untuk antre. Mereka juga menempuh rangkaian tes yang berlapis, bahkan menyiapkan biaya pendidikan hingga puluhan atau ratusan juta rupiah demi memperoleh satu kursi bagi anaknya. Fenomena yang diberitakan terjadi di berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, hingga beberapa kota besar lainnya selama pelaksanaan SPMB 2026.
Kalau dicermati, paradoks tersebut semestinya menggugah: sekolah yang secara kasatmata lebih dekat dengan akses “gratis” atau berbiaya lebih rendah justru kehilangan peminat, sedangkan institusi yang mahal justru semakin diminati. Pertanyaannya kemudian bukan hanya “berapa jumlah anak”, melainkan “kualitas apa yang dipercaya masyarakat tentang pendidikan dasar”.
Penurunan jumlah calon peserta didik memang berkaitan dengan perubahan demografi. Indonesia tengah memasuki fase transisi demografi, dengan tingkat fertilitas yang terus menurun dibandingkan dua dekade lalu. Akibatnya, jumlah anak usia sekolah dasar mulai menyusut, sehingga persaingan antarsekolah otomatis mengencang.
Namun menjelaskan persoalan hanya lewat demografi terasa tidak cukup. Jika faktor utama sekadar berkurangnya jumlah anak, seharusnya pilihan masyarakat bergerak lebih seragam mengikuti ketersediaan. Faktanya, ada sekolah swasta tertentu yang tetap menolak ratusan calon peserta didik. Ini menunjukkan bahwa keputusan orang tua bukan semata-mata mekanis akibat “pasar” yang menyempit, melainkan juga dipandu oleh penilaian terhadap nilai yang mereka rasakan.
Berita Terkait
Di sinilah kata kunci “kepercayaan” bekerja. Masyarakat memilih layanan pendidikan tidak hanya berdasarkan harga, tetapi berdasarkan nilai yang dinilai memberi manfaat—sejalan dengan gagasan tentang kualitas layanan yang dikembangkan Zeithaml, Parasuraman, dan Berry. Konsep “perceived value” menekankan bahwa pengguna layanan cenderung membandingkan apa yang mereka dapat dengan apa yang mereka bayarkan, baik secara finansial maupun secara persepsi tentang mutu, proses, dan hasil.
Dengan kerangka itu, penurunan minat pada SD Negeri dapat dibaca sebagai sinyal bahwa sebagian orang tua sedang mempertanyakan nilai yang selama ini diasosiasikan dengan pendidikan dasar negeri. Kepercayaan bukan sesuatu yang terbangun sekali lalu dibiarkan; kepercayaan perlu dirawat melalui konsistensi layanan, kejelasan standar, dan pengalaman belajar yang meyakinkan. Ketika sinyalnya melemah, masyarakat bergerak mencari sekolah yang mereka anggap lebih “pasti” memberi nilai tersebut, meski harganya lebih tinggi.
Karena itu, yang dipertaruhkan bukan sekadar kuota murid tiap tahun ajaran. Ketika sekolah negeri kehilangan kepercayaan publik, dampaknya akan merembet pada lebih dari sekadar angka penerimaan. Institusi yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pembangunan bangsa berisiko kehilangan peran sosialnya—bukan hanya di mata keluarga calon siswa, tetapi juga dalam cara masyarakat memandang masa depan pendidikan dasar.
Apabila pertanyaan-pertanyaan mendasar ini tidak segera dijawab, Indonesia tidak hanya menghadapi krisis murid di SD Negeri, tetapi juga menghadapi krisis kepercayaan terhadap institusi pendidikan yang selama ini menjadi penopang utama akses belajar. Dalam situasi kuota yang semakin diperebutkan dan pilihan yang semakin selektif, sekolah dasar negeri dituntut untuk memperjelas ulang nilai yang ditawarkan: layanan yang relevan, proses yang tertata, dan keluaran yang bisa dirasakan oleh orang tua—agar kepercayaan tidak terus terkikis.
Pada akhirnya, pergeseran minat yang terlihat pada SPMB 2026 seharusnya diperlakukan sebagai pesan, bukan sekadar statistik. Demografi memang memberi tekanan, tetapi keputusan keluarga menunjukkan bahwa faktor kualitas layanan dan perceived value memegang peranan besar. Maka pemulihan tidak cukup berhenti pada upaya administratif. Yang dibutuhkan adalah keberanian menata kembali pengalaman pendidikan dasar negeri agar masyarakat kembali yakin bahwa sekolah negeri layak menjadi pilihan utama, bukan opsi terakhir ketika kuota sekolah lain sudah penuh.
