AS minta Iran nyatakan Selat Hormuz terbuka dan berjanji hentikan tembakan ke kapal niaga

jurnalistik.co.id – Amerika Serikat mendorong Iran untuk menyatakan Selat Hormuz berada dalam kondisi terbuka dan berjanji menghentikan penembakan terhadap kapal niaga. Langkah ini disebut menjadi bagian dari rangkaian perundingan yang dijadwalkan kembali berlangsung pada hari Sabtu di Oman.

Sejumlah media AS mengutip pejabat tanpa menyebut identitas yang mengatakan bahwa Tehran, secara privat, telah mengakui kepada penasihat Presiden Donald Trump bahwa penembakan terhadap kapal merupakan sebuah kesalahan. Namun, pihak Iran disebut melimpahkan tanggung jawab itu kepada kelompok internal yang dinilai “nakal” atau bergerak sendiri.

Trump sendiri menyatakan kedua pihak tetap sepakat melanjutkan pembicaraan meski terjadi pertempuran pekan ini di kawasan Selat Hormuz. Dalam konteks itu, ia mengisyaratkan proses diplomasi berlanjut, meski tensi militer sempat memuncak.

Pada Juni lalu, AS dan Iran menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Dalam kesepakatan tersebut, Iran—di antaranya—memberikan jaminan jalur aman (safe passage) bagi kapal niaga yang melintas.

Menurut pejabat senior AS yang menyampaikan keterangan kepada CBS News, mitra BBC di Amerika Serikat, Iran menyatakan bahwa ada “errant sect of hardliners”—yakni sekte garis keras yang “tersesat”—yang mencoba mengganggu jalannya negosiasi dengan menembaki kapal niaga. Salah satu pejabat yang berbicara kepada jaringan televisi tersebut mengatakan: “They [the Iranians] came back to the table and said, ‘We screwed up. We made a mistake. Let’s keep talking.’”

Dalam pengarahan kepada jurnalis pada Jumat, pejabat AS menyebut bahwa pesan kepada pimpinan Iran disalurkan melalui mediator regional. Pesan itu menuntut Iran membuat pernyataan yang menyatakan selat tersebut terbuka dan Iran akan berhenti menembaki kapal komersial.

“Mereka akan memberi kami pernyataan itu atau kami tidak akan mendapatkan hasil yang baik bagi mereka,” demikian pernyataan pejabat tersebut yang dikutip Reuters. Pernyataan ini menggambarkan tekanan diplomatik agar Iran menegaskan kembali komitmennya secara publik.

Perundingan yang dijadwalkan berlangsung di Oman pada Sabtu diperkirakan dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Selain itu, tokoh yang juga sangat terlibat dalam pembicaraan Timur Tengah—special envoy Steve Witkoff—serta Jared Kushner, yang merupakan menantu Trump, turut diharapkan memimpin perundingan.

Sementara itu, sebuah delegasi dari Qatar disebut telah melakukan perjalanan ke Iran pada Jumat. Pertemuan yang disebut bertujuan meredakan ketegangan itu juga diarahkan untuk membantu melonggarkan navigasi di Selat Hormuz.

Di sisi lain, pada Jumat Trump menulis di Truth Social bahwa Republik Islam Iran meminta AS untuk melanjutkan “talks”. Trump menyatakan AS bersedia, tetapi menegaskan dengan tegas bahwa “Cease Fire is OVER!”—gencatan senjata dinyatakan telah berakhir.

Terkait perkembangan di lapangan, tidak dilaporkan adanya serangan baru pada Jumat setelah pertempuran pecah di kawasan itu pada awal pekan. Pertempuran tersebut disebut sebagai pertukaran tembakan paling buruk antara AS dan Iran sejak kedua negara menandatangani kesepakatan sementara pada Juni.

Dari rangkaian peristiwa itu, tiga kapal disebut terkena serangan ketika menggunakan rute yang direkomendasikan AS melalui perairan Oman. Iran berulang kali menegaskan bahwa satu-satunya jalur yang “aman” adalah rute terpisah melalui wilayah perairannya sendiri.

Secara umum, kemajuan dinilai terjadi pada bulan lalu ketika AS dan Iran sepakat pada memorandum 14 poin. Memorandum itu ditujukan untuk memperpanjang gencatan senjata dan mengakhiri konflik “di semua lini” (on all fronts).

Bagian dari kesepakatan tersebut juga mewajibkan Iran dan Oman untuk menggelar pembicaraan. Pembicaraan itu disebut bertujuan “to define the future administration and maritime services” di selat, melibatkan negara-negara lain di kawasan Teluk.

Selama masa konflik, Iran berupaya menegaskan kedaulatannya atas selat. Salah satu langkah yang disebut dilakukan adalah membentuk “Persian Gulf Strait Authority”, yang diklaim akan mengelola “safe passage permits” atau izin jalur aman bagi kapal yang melintas.

Adapun laporan dari kantor berita Fars menyebut bahwa berdasarkan kesepakatan baru dengan AS, pada akhirnya pengelolaan selat akan dilakukan oleh Iran bersama koordinasi dengan Oman. Dalam laporan tersebut juga disinggung kemungkinan adanya “service fees” atau biaya layanan bagi kapal yang transit melalui jalur tersebut.