jurnalistik.co.id – Austria telah membuka kantor polisi di rumah yang menjadi tempat kelahiran Adolf Hitler di Braunau am Inn. Pembukaan itu dilakukan setelah bertahun-tahun perdebatan mengenai bagaimana menangani bekas penginapan abad ke-17 yang terkait dengan diktator Nazi tersebut.
Gedung ini kini mengalami renovasi substansial dan tampilan fasadnya diubah, menyusul kontroversi panjang di tingkat otoritas negara. Rumah tersebut dikenal sebagai bekas penginapan bersejarah, di mana Hitler lahir pada April 1889.
Menurut catatan yang disebut dalam laporan, Hitler hanya tinggal di Salzburger Vorstadt 15 dalam waktu singkat sebelum keluarganya pindah ke alamat lain di Braunau. Mereka kemudian meninggalkan kota tersebut secara permanen ketika Hitler berusia tiga tahun. Pada 1938, Hitler sempat kembali sebentar ke Braunau dalam perjalanannya menuju Wina setelah Austria dianeksasi oleh Jerman Nazi.
Upacara peresmian kantor polisi dihadiri Menteri Dalam Negeri Gerhard Karner serta sejumlah pejabat lokal. Dalam acara tersebut, musisi kepolisian memainkan tuba dan sejumlah instrumen brass lainnya.
Karner menyatakan Austria mengambil “responsibility” atas “terrible legacy” masa lalu. Ia juga menilai keputusan yang ditempuh menandai “a new chapter” bagi bangunan tersebut, sekaligus menegaskan perubahan fungsi tempat itu.
Karner menyampaikan, “This house will now become a place of democracy, rule of law, security, freedom and human dignity,”. Setelah itu, seorang pendeta kepolisian beragama Katolik membelajarkan dua salib yang akan dipajang di kantor polisi baru.
Selama puluhan tahun, Kementerian Dalam Negeri menyewa bangunan itu dari pemilik sebelumnya, yaitu seorang perempuan setempat bernama Gerlinde Pommer. Negara membayar sewa yang disebut “generous” sebagai upaya mencegah rumah tersebut dipakai sebagai lokasi wisata ekstrem kanan.
Di masa berikutnya, bangunan itu digunakan oleh organisasi amal lokal sebagai pusat layanan siang dan bengkel kerja untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus. Namun, pada 2011, organisasi tersebut dipaksa pindah ketika Pommer menghalangi renovasi yang direncanakan.
Selain menahan renovasi, Pommer juga berulang kali menolak menjual properti itu kepada pemerintah. Akibatnya, rumah dibiarkan kosong selama beberapa tahun sambil otoritas dan Pommer berdebat mengenai syarat-syarat yang mungkin ditempuh.
Pada 2016, parlemen Austria mengesahkan undang-undang yang memberi pemerintah kewenangan mengambil alih rumah dari Pommer. Pemerintah membayar kompensasi sebesar €812,000 (£690,000). Pommer kemudian menggugat pemerintah dengan alasan nilai kompensasi terlalu rendah, tetapi ia kalah dalam perkara tersebut.
Perjalanan keputusan hingga jadi kantor polisi
Ketika keputusan pengambilalihan mulai diambil, Menteri Dalam Negeri saat itu adalah Wolfgang Sobotka. Ia menyatakan bangunan seharusnya “torn down” dan diganti dengan bangunan baru.
Pernyataan itu disebut sebagai gema dari tawaran sebelumnya dari seorang anggota parlemen Rusia yang mengatakan ingin membeli rumah tersebut dan “blow it up”. Namun, muncul gelombang kritik dari berbagai pihak, karena banyak yang menilai penghancuran rumah akan sama dengan mengingkari jejak Nazi dalam sejarah Austria.
Berita Terkait
Di 2019, pemerintah mengumumkan rencana menjadikan rumah itu sebagai kantor polisi. Pada tahap awal persiapan, pemerintah juga memulai kompetisi desain arsitektur tingkat Uni Eropa untuk mencari rancangan yang akan digunakan.
Renovasi pada bangunan lama kemudian menyerap jutaan euro. Kini, rumah yang dulu tampak berwarna kuning dengan plester, dicat putih baik di bagian luar maupun di dalam.
Ruang interiornya kini dipenuhi detail kayu ek yang mengilap. Beberapa unsur lama juga dipertahankan, termasuk tangga berpilin dan lorong masuk berpintu lengkung.
Laporan juga menyebut adanya kesan perubahan besar pada bangunan dari masa sebelumnya, ketika Lebenshilfe menjalankan toko kecil di salah satu ruang bagian depan. Pembaruan yang dilakukan membuat tampilan keseluruhan berbeda jauh dari kondisi lampau tersebut.
Kapten/pimpinan kepolisian, Inspektur Kepala Ludwig Heise, mengatakan ia senang dapat bekerja di gedung seperti itu. Ia menyatakan, “We have more space,” namun menambahkan, “but otherwise it is like any other police station in Austria.”
Reaksi warga dan penanda sejarah di lokasi
Meskipun kantor polisi kini beroperasi, tidak semua pihak menyetujui pilihan untuk membuka lokasi tersebut. Sebagian orang berpendapat keputusan ini memberi sinyal yang keliru, sementara yang lain menginginkan rumah itu menjadi pusat tanggung jawab yang secara langsung berhadapan dengan sejarah Nazi.
Sejarawan lokal Florian Kotanko termasuk pihak yang mengatakan ia berharap Lebenshilfe dapat kembali. Ia juga menjelaskan bahwa organisasi amal tersebut tidak ingin kembali karena menilai mereka bisa “used as a fig leaf for a political discussion”, sehingga pemerintah akhirnya harus mengambil jalan berbeda.
Di bagian bangunan, tidak ada papan penanda yang menginformasikan sejarahnya. Selain itu, gedung dipasangi kamera keamanan untuk merekam aktivitas calon peziarah yang mungkin memiliki keterkaitan dengan ideologi neo-Nazi.
Satu-satunya elemen yang menghubungkan lokasi dengan Hitler disebut berupa batu penanda di jalan luar yang didirikan pada 1989. Tulisan pada batu tersebut berbunyi: “Never again Fascism; In memory of millions of dead.”
Batu penanda itu berasal dari bekas kamp konsentrasi di Mauthausen. Dalam laporan disebutkan, nama Hitler tidak muncul dalam tulisan batu tersebut.
Kotanko menilai sejarah lokasi tidak akan hilang meskipun lebih sedikit neo-Nazi yang berkunjung. Ia mengatakan, “You have to deal with it, and so we all try to deal with it in an open and correct way. It’s not a matter of being proud, but it’s a matter of dealing with the fact.”
Baginya, kunci persoalannya adalah bagaimana masyarakat dan institusi memproses warisan kelam itu secara terbuka dan benar, bukan membanggakan ataupun sekadar menutupinya dengan simbol baru di atas tempat yang sama.
