jurnalistik.co.id – Prancis memulai hari Rabu dengan suasana tegang. Dalam beberapa jam setelah pengadilan banding di Paris menguatkan vonis bersalah terhadap Marine Le Pen terkait penyalahgunaan dana publik, politisi nasionalis itu langsung menggelar langkah politik yang sebelumnya dipertanyakan banyak orang.
Keputusan pengadilan banding membuat sejumlah pendukung maupun pengamat ikut menahan napas. Namun Le Pen tidak hanya menanggapi vonis itu secara terbuka, ia juga menyatakan akan maju pada pemilihan presiden Prancis tahun depan.
“I am running for president,” katanya di televisi Prancis tak lama setelah putusan. Ia juga menegaskan akan menggugat putusan bersalah dan vonis yang dijatuhkan ke pengadilan tertinggi di Prancis.
Tak berhenti pada pernyataan, Le Pen bahkan telah meluncurkan kampanye di media sosial. Poster daringnya menampilkan teks “Pour la France – For France -” dengan bendera trikolor, serta gambar Le Pen dengan pose tangan terentang, disertai slogan “La Renaissance” yang menjadi subjudul kampanye.
Kampanye tersebut berangkat dari narasi yang selama ini ia bangun mengenai diri dan politiknya. Le Pen berulang kali menyebut dirinya “a woman who listens” dan mewakili “the people”, di tengah rasa kecewa yang dinilai sedang meluas terhadap politik arus utama.
Di berbagai kesempatan, ia kerap membenturkan gagasan “The People” dengan “The Metropolitan Elite”, atau menyebut kelompok “The Patriots” yang diyakininya menjadi representasinya. Dalam kerangka itu, ia juga melabeli kubu lawan dengan istilah “Globalists”, termasuk Presiden Prancis saat ini Emmanuel Macron.
Ironi tersendiri muncul dari pilihan kata yang dipakai Le Pen pada kampanye barunya. Partai Macron dinamai “Renaissance”, sementara “La Renaissance” dijadikan subjudul kampanye Le Pen, yang menurut sejumlah pengamat dapat dibaca sebagai sindiran.
Di tingkat kontestasi elektoral, kemungkinan pasangan politik ke depan pun ikut bergeser. Le Pen telah kalah dua kali dari Macron pada pemilu presiden sebelumnya; Macron tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga karena aturan di Prancis. Sementara itu, Le Pen disebut makin kuat dalam opini publik melalui sejumlah jajak pendapat.
BBC menyoroti bahwa konsep “rebirth” atau kebangkitan kembali juga relevan bagi Le Pen, mengingat ia beberapa kali “ditulis selesai” dalam karier politiknya. Ia pernah kembali tampil lebih kuat setelah berbagai insiden dan sorotan besar, termasuk debat televisi yang ditampilkan menjelang pemilu 2017.
Selain aspek politik elektoral, putusan banding juga membawa rincian prosedural yang menentukan ruang geraknya. Pengadilan banding, sebagaimana dipahami dalam pemberitaan, menguatkan unsur putusan bersalah yang dijatuhkan, termasuk konteks larangan berpolitik.
Keputusan tersebut pada akhirnya membuat larangan yang semula diprediksi akan menutup ruang kampanye menjadi berubah. Pengadilan banding memperpendek durasi larangan, sehingga keputusan mengenai langkah lanjutan ada pada Le Pen, dengan syarat ia harus memakai tag elektronik selama satu tahun.
Berita Terkait
Le Pen, menurut pemberitaan, sempat menyatakan bahwa sebelum putusan pengadilan tertinggi, ia tidak akan memakai tag di pergelangan kaki. Namun, setelah putusan banding keluar, pengadilan tetap menuntut kepatuhan terhadap aturan tag elektronik selama periode yang ditetapkan, sehingga pertanyaan tentang dampaknya bagi kampanye kian mengemuka.
Tim hukum Le Pen dan dirinya disebut dapat mengandalkan tempo proses peradilan yang biasanya berjalan lambat. Dengan strategi menghadapkan perkara ke Court of Cassation, mereka berpeluang berharap keputusan di pengadilan tertinggi datang setelah fase kampanye yang krusial.
BBC mengemukakan kemungkinan bahwa bila keputusan itu jatuh pada musim semi tahun depan, Le Pen bisa saja sudah menjadi presiden. Dalam skenario tersebut, ia dapat memperoleh kekebalan hukum untuk keseluruhan masa jabatan lima tahun, sesuatu yang bisa mengubah kalkulasi politik dan hukum secara besar.
Meski begitu, skenario berbeda juga mungkin terjadi. Pengadilan bisa mempercepat proses, dan bila demikian Le Pen tetap harus memakai tag elektronik, yang berpotensi menghambat pergerakannya di minggu-minggu akhir kampanye presiden sekaligus mengingatkan pemilih pada putusan bersalah yang ia alami.
Sejumlah kritik keras juga muncul dari kubu politik oposisi. Francois Ruffin, pemimpin Debout! Party yang berhaluan kiri, menyampaikan: “She has been found guilty twice of embezzling €4.1m (£3.5m) in public funds stolen from French taxpayers. And so, she is a criminal. That is the only conclusion one can draw from this court ruling,” yang dilanjutkan dengan pendapat bahwa secara logis Le Pen tidak seharusnya ikut dalam pemilihan presiden.
Di luar politik domestik, pertaruhan pemilu presiden Prancis dinilai berdampak ke luar negeri. Prancis disebut sebagai ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa, sekaligus memiliki kekuatan nuklir dan kemampuan militer yang besar dibanding standar Eropa.
Karena konteks Eropa yang dinilai sedang terancam oleh Rusia dan China, serta meningkatnya keterasingan dari AS, arah kebijakan Prancis dinilai sensitif bagi mitra-mitra Eropa. Dalam lanskap seperti itu, perubahan kepemimpinan berpotensi memengaruhi posisi negara dalam isu pertahanan dan kerja sama keamanan.
Bagi banyak pihak, perhatian khusus tertuju pada sikap Le Pen dan kedekatannya dengan Jordan Bardella. Bardella, yang berusia 30 tahun dan disebut sebagai protégé Le Pen, dianggap menjadi pilihan pertama Bardella untuk peran perdana menteri bila Le Pen memenangkan pemilu; keduanya disebut sama-sama euroskeptis dan kurang sejalan dengan sikap yang mendukung NATO maupun pendanaan militer untuk Ukraina serta peningkatan signifikan belanja pertahanan yang sempat disampaikan Macron.
Karena perbedaan sikap tersebut, sejumlah sekutu Eropa disebut merasa gelisah. Meski demikian, BBC juga menegaskan bahwa meski peluang Le Pen dinilai baik berdasarkan dinamika opini publik, ia tetap bukan kandidat yang sepenuhnya pasti—pemilu presiden masih menyisakan ketidakpastian.
Konstelasi politik juga membuka kemungkinan pertemuan dengan tokoh far left. BBC menyinggung bahwa putaran pemilu tahun depan berpotensi mempertemukan Le Pen dengan Jean-Luc Mélenchon, jika konfigurasi politik berjalan sesuai dinamika yang ada.
Dengan putusan banding yang telah menguatkan status bersalah, kampanye Le Pen kini bergerak dalam lorong ganda: tarik-menarik antara kemenangan politik elektoral dan konsekuensi hukum yang masih bisa berubah di tahap berikutnya. Dalam beberapa jam setelah putusan keluar, ia memilih menjawabnya dengan kampanye yang sudah dijalankan—sementara pertanyaan besar tentang tag elektronik dan kecepatan proses pengadilan tertinggi masih menggantung menjelang musim pemilu.
