jurnalistik.co.id – Pengadilan banding di Paris memutuskan bahwa keyakinan bersalah terhadap Marine Le Pen tetap berlaku, namun sekaligus memangkas konsekuensi hukum yang ia terima. Putusan itu membuka kemungkinan bagi pemimpin National Rally (RN) untuk ikut kontestasi pemilihan presiden Prancis pada April 2027, asalkan menjalani ketentuan yang ditetapkan pengadilan.
Dalam perkara ini, pengadilan menegaskan bahwa Le Pen dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan dana Uni Eropa. Meski demikian, durasi dan bentuk larangan jabatan publik dipersingkat serta diatur ulang sehingga dinilai telah banyak “terpenuhi” lewat periode yang sudah dijalani sejak vonis awal.
Vonis tetap, larangan jabatan dipangkas
Pengadilan banding memutuskan menguatkan putusan terhadap Le Pen, tetapi memperpendek hukumannya. Larangan selama lima tahun untuk memegang jabatan publik dipotong, diberlakukan surut hingga Maret 2025, dan pengadilan menyatakan kini mempertimbangkan bahwa pidananya telah “sudah dijalankan”.
Selain itu, Le Pen dijatuhi masa satu tahun dengan pemakaian penanda kaki elektronik di bawah status tahanan rumah. Pengadilan juga menilai kondisi itu tidak otomatis menutup peluangnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Le Pen sendiri telah berulang kali menyatakan ia tidak akan maju pada pemilihan presiden jika harus memakai tag elektronik. Dalam wawancara televisi, ia mengaitkan keputusan itu dengan pertimbangan kebebasan bergerak selama kampanye.
Pengadilan menyampaikan bahwa penilaian mereka mempertimbangkan keseimbangan antara pembatasan administratif dan hak untuk menjadi calon dalam proses demokrasi. Pengadilan menjelaskan mereka menimbang sanksi atas ketidakmampuan memegang jabatan publik terhadap “freedom of candidacy” dan “free choice of electors”.
Dalam komunikasi lanjutan, pengadilan menambahkan bahwa terserah lembaga peradilan untuk menilai apakah hukuman yang diberikan proporsional. Menurut pengadilan, partisipasi sebagai kandidat dan hak untuk memilih merupakan bagian dari proses demokratis.
Ketentuan kampanye: Le Pen menanti keputusan malam ini
Le Pen diperkirakan akan mengumumkan apakah ia tetap pada sikap sebelumnya atau mengubah rencana tersebut pada penampilan siaran televisi nasional malam ini pukul 20:00 (19:00 BST). Pada saat yang sama, ia juga diperkirakan akan menyerahkan pencalonannya kepada kader RN yang berusia 30 tahun, Jordan Bardella.
Menurut laporan, Bardella belum berada di ruang sidang pada pagi hari saat putusan dibacakan. Setelah keputusan diumumkan, Le Pen langsung menuju markas RN di distrik ke-16 wilayah barat Paris, tempat Bardella menunggu. Keduanya disebut akan berdiskusi dengan jajaran kepemimpinan partai sebelum acara televisi Le Pen.
Jika Le Pen akhirnya memilih untuk tidak maju, Bardella diperkirakan menjadi kandidat RN pada pemilu presiden. Hal itu terjadi di tengah sorotan yang besar terhadap keputusan Le Pen, mengingat ia memimpin jajak pendapat dengan waktu tersisa kurang dari 10 bulan menuju pemilu.
Le Pen telah maju tiga kali dalam pemilihan presiden, dan dalam dua kesempatan terakhir ia kalah dari Emmanuel Macron. Macron juga tidak bisa mencalonkan diri lagi dalam kontestasi berikutnya.
Berita Terkait
Macron sendiri menolak berkomentar terkait putusan tersebut.
Alasan putusan: dana yang ditujukan untuk anggota parlemen Eropa
Pengadilan menyebut bahwa Le Pen dinyatakan bersalah karena melakukan penggelapan dana yang ditujukan untuk anggota Parlemen Eropa pada periode 2004-16. Dana itu kemudian digunakan untuk membayar staf partai.
Dalam putusan yang disampaikan setelah persidangan banding digelar pada Januari dan Februari, pengadilan juga menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menghalangi Le Pen secara politik. Menurut penjelasan hakim, pertimbangan atas ketidakmampuan jabatan tidak boleh bertabrakan dengan hak demokratis untuk mencalonkan diri serta menentukan pilihan pemilih.
Putusan ini menjelaskan kerangka hukuman yang lebih rinci. Kalaupun ada vonis penjara tiga tahun, skemanya mencakup dua tahun yang ditangguhkan dan satu tahun menjalani pemakaian tag elektronik di bawah tahanan rumah. Sebagai pembanding, vonis awal Le Pen mewajibkan menjalani dua tahun dengan gelang kaki elektronik.
Di luar ruang sidang, perhatian publik terpusat pada bagaimana Le Pen akan memutuskan sikapnya terhadap kampanye, terutama dengan syarat penanda kaki elektronik yang kini diberlakukan. Sepekan sebelum putusan ini, Le Pen menyampaikan pandangannya kepada publik dan hakim dalam sebuah wawancara.
Ia mengatakan kepada saluran berita LCI: “when you’re a presidential candidate you need to have total freedom of movement… I can’t rely on a judge to allow me to hold a campaign rally or go to a market”. Le Pen juga sebelumnya menegaskan ia tidak merasa “totally free” untuk berkampanye jika harus memakai tag elektronik.
Reaksi politik dan kemungkinan penyesuaian hukuman
Menjelang putusan, Bruno Retailleau, pimpinan Partai Republicans yang berhaluan konservatif, mengatakan kepada televisi Prancis bahwa politisi tidak berada di atas atau di bawah hukum. Ia menambahkan harapannya agar putusan tidak menjadi perkara “political”.
Dalam praktiknya, Le Pen disebut berpeluang mengajukan permohonan agar masa satu tahun dengan tag elektronik dipangkas dengan alasan perilaku baik. Jika pengadilan menyetujui, ia dapat menghadapi pemilu presiden tanpa menjalani kondisi tersebut saat memasuki Istana Élysée, bila ia memenangkan pemilu dua putaran pada 18 April 2027 dan 2 Mei.
Putusan juga menyertakan larangan untuk memegang jabatan publik, tetapi menurut penghitungan waktu yang disebutkan pengadilan, pembatasan itu tidak langsung menjadi penghalang pada tahap saat ini. Mayoritas dari masa hukuman 45 bulan ditangguhkan, sementara Le Pen telah menjalani 15 bulan yang tidak ditangguhkan sejak ia dijatuhi putusan pada 31 Maret 2025.
Rangkaian persidangan menarik banyak perhatian. Puluhan jurnalis dan warga menunggu di luar pengadilan banding Paris sejak dini hari Selasa untuk mendengar putusan yang sudah lama dinantikan.
Dari 12 terdakwa dalam kasus tersebut, seluruhnya hadir kecuali satu orang. Bruno Gollnisch—yang pernah menjadi sekutu Le Pen—menjadi satu-satunya yang tidak hadir. Pengadilan menyatakan seluruh terdakwa bersalah dalam pengalihan dana Parlemen Eropa.
Hakim Michèle Agi menegaskan bahwa dana yang dialihkan itu seharusnya dipandang sebagai uang publik.
