jurnalistik.co.id – Pihak Istana menyebut Presiden Prabowo Subianto tengah memimpin “reformasi jilid II” saat merespons berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, berbagai kebijakan yang dijalankan Prabowo merupakan upaya membenahi struktur ekonomi dan tata kelola negara yang selama ini hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Qodari menilai langkah yang dilakukan Prabowo menargetkan perombakan struktur tersebut. “Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua, karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo,” ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Qodari, berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa sebetulnya telah dijawab satu per satu pemerintah melalui sejumlah kebijakan yang sedang dijalankan.
Ia menyinggung tuntutan penghentian pemborosan anggaran negara. Qodari menyatakan bahwa sejak awal pemerintahan Prabowo, pemerintah melakukan efisiensi belanja negara dan menutup berbagai kebocoran anggaran.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata dia.
Qodari menyebut efisiensi tersebut berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp 300 triliun.
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga disebut membentuk Danantara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara. “Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” jelas Qodari.
Kemandirian energi sebagai respons atas kenaikan harga BBM
Qodari juga menyinggung upaya membangun kemandirian energi sebagai respons atas tuntutan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ia menyampaikan bahwa perubahan harga BBM non subsidi dipengaruhi kondisi global dan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. “Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan,” katanya.
Karena itu, pemerintah disebut menjalankan berbagai strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional, di antaranya melalui pengembangan biodiesel B50 dan campuran etanol E20 untuk bensin.
Di saat yang sama, Qodari memastikan perubahan harga minyak dunia tidak memengaruhi BBM bersubsidi. “Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan enggak naik, tetap,” ucap Qodari.
Dengan demikian, menurut Qodari, kebijakan-kebijakan yang disebut sedang ditempuh pemerintah diposisikan sebagai jawaban atas tuntutan yang disuarakan dalam demonstrasi di Bundaran HI, termasuk pada aspek tata kelola ekonomi, pengendalian pemborosan anggaran, serta langkah terkait energi.
Qodari juga menegaskan bahwa pembenahan yang diklaim sedang dijalankan tidak hanya bersifat slogan, melainkan diarahkan pada tata kelola yang dinilai membuat sebagian pihak lebih diuntungkan. Dalam penjelasannya, pemerintah mengaitkan kritik yang disampaikan pengunjuk rasa dengan langkah nyata yang sedang ditempuh, termasuk penghentian pemborosan di berbagai sektor serta penutupan celah kebocoran belanja negara. Ia menyebut langkah efisiensi itu berdampak pada penghematan anggaran yang mencapai sekitar Rp 300 triliun.
Lebih jauh, ia menghubungkan perombakan tata kelola dengan upaya memperkuat pengelolaan aset dan kekayaan negara melalui pembentukan Danantara. Sementara itu, pada isu energi, Qodari menyatakan bahwa perubahan harga BBM non subsidi lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal dan ketergantungan Indonesia pada impor energi. Karena itu, pemerintah disebut menjalankan strategi ketahanan energi, di antaranya lewat pengembangan biodiesel B50 dan campuran etanol E20 untuk bensin. Qodari turut menegaskan perbedaan skema BBM bersubsidi dan harga pasar, dengan menyebut BBM bersubsidi tidak ikut mengalami kenaikan.
Dengan kerangka tersebut, pihak Istana memposisikan tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi di Bundaran HI sebagai sesuatu yang sudah dijawab melalui rangkaian kebijakan yang sedang berjalan. Menurut Qodari, reformasi yang disebut “jilid II” mencakup perbaikan ekonomi, pengendalian pemborosan anggaran, serta respons terhadap dinamika harga BBM dari sisi ketahanan energi.
