jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut adanya penggilingan padi yang mampu meraup keuntungan hingga Rp 2 triliun per bulan pada musim panen. Namun, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menilai klaim tersebut belum terbukti di wilayahnya.
Kepala Distan TPH Sumsel, Bambang Pramono, mengatakan pihaknya belum menemukan kondisi seperti yang disampaikan Presiden pada usaha penggilingan padi yang beroperasi di Sumatera Selatan. Menurutnya, ada penggilingan padi berskala besar, tetapi skalanya belum sesuai dengan gambaran yang disebutkan Presiden.
“Presiden tentu mempunyai data dan informasi terkait hal tersebut. Di Sumsel ada beberapa penggilingan padi besar, tetapi skalanya belum seperti yang disampaikan Presiden. Kemungkinan itu terjadi di tempat lain,” kata Bambang kepada Tribunsumsel.com, Kamis (30/7/2026).
Menurut Bambang, pernyataan Presiden tidak hanya berkaitan dengan besarnya keuntungan yang dapat diraih pelaku usaha penggilingan padi. Ia menilai pernyataan tersebut juga memperlihatkan kuatnya dominasi sektor swasta dalam tata niaga beras nasional.
Swasta menguasai produksi beras
Bambang menjelaskan, sekitar 85 hingga 90 persen produksi beras di Indonesia saat ini dikuasai oleh penggilingan padi swasta. Sementara itu, pemerintah hanya menguasai sekitar 10 hingga 15 persen dari produksi beras nasional yang disebut mencapai sekitar 34,7 juta ton.
Di tengah komposisi itu, ia melihat penggilingan padi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan sekaligus kestabilan harga beras. Penggilingan padi tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengolahan gabah menjadi beras.
Lebih dari itu, Bambang menyebut penggilingan padi berada pada posisi strategis di rantai distribusi pangan. Karena posisi tersebut, keputusan pelaku usaha di sektor penggilingan dapat memengaruhi harga gabah di tingkat petani maupun harga beras yang kemudian dibayar masyarakat.
Berita Terkait
“Penggilingan-penggilingan padi besar diharapkan lebih mengedepankan kerja sama yang baik dengan petani maupun pemerintah dalam menentukan harga pasar,” ujarnya.
Kerja sama untuk harga yang berimbang
Bambang berharap penggilingan padi berskala besar tidak semata mengejar keuntungan usaha. Ia menegaskan, pelaku usaha juga diminta membangun kerja sama yang baik dengan petani dan pemerintah ketika menentukan harga pasar.
Baginya, kerja sama tersebut diperlukan agar harga bisa berada pada titik yang seimbang. Dengan penguatan koordinasi, ia berharap dampak keputusan bisnis penggilingan terhadap harga di tingkat petani dan konsumen dapat lebih terjaga.
Sejumlah data dan konteks itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Pelantikan Pamong Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kelulusan 1.404 mahasiswa IPDN yang terdiri dari 1.204 lulusan program sarjana terapan ilmu pemerintahan, 73 lulusan program magister terapan ilmu pemerintahan, 45 lulusan program doktor ilmu pemerintahan, dan 82 lulusan program pendidikan profesi kepamongprajaan.
Dalam pidato itu, Prabowo menyinggung soal adanya penggilingan padi yang dapat memperoleh keuntungan hingga Rp 2 triliun per bulan pada musim panen. Menyusul pernyataan tersebut, Distan TPH Sumsel menyatakan belum menemukan bukti atas skala keuntungan serupa di penggilingan padi yang beroperasi di Sumatera Selatan.
Meski demikian, Bambang mengakui bahwa di Sumsel terdapat beberapa penggilingan padi besar. Pernyataan tersebut kemudian diarahkan pada penilaian mengenai struktur penguasaan produksi beras serta pentingnya kerja sama antarpihak agar harga berjalan lebih berimbang di sepanjang rantai nilai.
Dengan demikian, Distan TPH Sumsel menempatkan isu keuntungan penggilingan padi sebagai bagian dari pembacaan yang lebih luas mengenai tata niaga beras nasional. Fokusnya, menurut Bambang, bukan hanya soal besaran laba, tetapi juga dampak yang ditimbulkan pada harga di tingkat petani hingga konsumen.
