jurnalistik.co.id – Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia menilai pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa menyisakan pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani. Dalam rilis yang dikeluarkan pada 16/9/2026, CORE menyebut setidaknya ada tiga fokus utama yang harus diperhatikan.
Fokus pertama, kata CORE, adalah meningkatkan kredibilitas asumsi makro dan penerimaan negara. Menurut CORE, tantangan muncul karena kondisi kunci dalam APBN 2026 berjalan tidak sesuai asumsi dasar yang dipakai dalam perencanaan.
Pada bagian kurs, CORE mencatat rupiah bergerak di atas asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS. Perbedaan antara asumsi dan realisasi ini menjadi salah satu variabel yang kemudian memengaruhi komponen pembiayaan dan pos belanja terkait.
Selain kurs, CORE juga menyoroti realisasi harga minyak mentah Indonesia pada semester I 2026 yang berada di kisaran US$85 hingga US$90 per barel. Nilai tersebut dinilai jauh lebih tinggi dibanding asumsi harga minyak yang ditetapkan pada level US$70.
CORE menyatakan imbas dari ketidaksesuaian kurs dan harga minyak tersebut berdampak pada beberapa komponen anggaran yang sulit dihindari. Kenaikan beban subsidi dan kompensasi energi disebut menjadi konsekuensi langsung yang harus ditanggung.
CORE juga menekankan bahwa bunga utang dalam mata uang asing turut mengalami pertambahan. Dengan adanya tekanan dari pergerakan kurs, beban bunga yang berkaitan dengan utang valas ikut mengalami peningkatan, sehingga menambah tekanan terhadap ruang fiskal.
Dari sisi defisit, CORE mencatat proyeksi defisit 2026 melebar dari 2,68% menjadi 2,85% PDB. Koreksi besaran defisit ini menggambarkan bahwa kombinasi kurs yang melampaui asumsi serta harga minyak yang berada di atas perkiraan ikut mengubah lintasan rencana anggaran.
CORE kemudian mengaitkan tekanan tersebut dengan kondisi utang pemerintah. Dalam rilisnya, CORE menyebut utang pemerintah kini menembus Rp10.294 triliun, dengan beban bunga sekitar Rp599 triliun setahun.
Berita Terkait
Masih menurut CORE, beban bunga tersebut hampir seperlima dari belanja pemerintah pusat. Gambaran ini digunakan untuk menunjukkan bahwa biaya pembayaran bunga menjadi komponen yang semakin dominan dalam dinamika belanja negara.
Kualitas penerimaan dan desain RAPBN 2027
Di sisi penerimaan, CORE menyebut porsi penerimaan negara bertahan di sekitar 12% PDB. Angka tersebut dinilai CORE berada di bawah sejumlah negara pembanding, yakni Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.
Dalam perencanaan berikutnya, CORE menilai RAPBN 2027 masih merancang angka penerimaan negara pada kisaran 12,01 hingga 12,4% PDB. CORE turut menyampaikan bahwa batas bawah proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan APBN 2026.
Rilis CORE juga memuat kutipan yang menegaskan posisi penerimaan tersebut. “Di sisi penerimaan, porsi penerimaan negara bertahan di sekitar 12% PDB, di bawah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina, dan RAPBN 2027 masih merancang angka 12,01 sampai 12,4% PDB, dengan batas bawah yang lebih rendah dari APBN 2026,” sebut rilis CORE, Rabu (16/9/2026).
Dengan paparan itu, CORE menilai pekerjaan rumah pada bagian penerimaan tidak hanya menyangkut besaran, tetapi juga kualitas asumsi yang dipakai agar target dapat dijaga konsistensinya. CORE menempatkan agenda ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kredibilitas makro dan daya dukung penerimaan negara.
Secara keseluruhan, rangkaian temuan CORE menunjukkan bahwa perbedaan antara asumsi APBN 2026 dan realisasi—baik pada kurs maupun harga minyak—berujung pada penyesuaian beban anggaran, peningkatan bunga utang valas, serta pelebaran defisit.
Pada saat yang sama, CORE juga menggarisbawahi bahwa porsi penerimaan negara yang berada di sekitar 12% PDB masih menjadi tantangan, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara pembanding. CORE menegaskan rapat desain RAPBN 2027 yang masih mematok kisaran 12,01 sampai 12,4% PDB akan ikut menentukan arah ruang fiskal ke depan.
Dengan mempertimbangkan kondisi kurs yang berada di atas asumsi Rp16.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia yang berada di kisaran US$85–US$90 per barel, serta proyeksi defisit yang melebar ke 2,85% PDB, CORE memandang aspek kredibilitas asumsi makro dan penerimaan negara sebagai PR yang paling mendesak untuk ditangani. CORE menutup rilisnya dengan menekankan bahwa penanganan masalah tersebut akan menentukan ketahanan kebijakan fiskal pada periode berjalan dan yang akan datang.
