jurnalistik.co.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan RI–Malaysia sekaligus meningkatkan layanan, pengawasan, dan konektivitas di kawasan yang mobilitas orang dan barangnya tergolong tinggi.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung lokasi rencana pembangunan PLBN Long Midang oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin. Kegiatan itu didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan, pada Senin (20/7/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan berbagai prasyarat pelaksanaan proyek. Tim menilai kesiapan lahan, aksesibilitas, ketersediaan material konstruksi, serta dukungan infrastruktur melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait.
Nurdin menyampaikan bahwa pembangunan PLBN Long Midang menjadi kebutuhan strategis seiring meningkatnya aktivitas lintas batas di wilayah tersebut. Ia menilai, proses pembangunan perlu dipercepat karena pergerakan masyarakat dan logistik sudah berlangsung secara berkelanjutan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/7/2026), Nurdin menyatakan, “Pembangunan PLBN Long Midang menjadi semakin mendesak karena aktivitas orang dan barang telah berlangsung setiap hari,”. Pernyataan itu menegaskan urgensi pembangunan berdasarkan dinamika aktivitas di lapangan.
Saat ini, jumlah pelintas mencapai sekitar 1.000 hingga 3.000 orang setiap bulan, dengan pergerakan kendaraan rata-rata 20 unit per hari. Di sisi Malaysia, Pos Kawalan Imigresen Ba’ Kelalan juga telah beroperasi dan konektivitas menuju kawasan perbatasan terus dikembangkan.
Nurdin menekankan bahwa negara perlu memastikan sistem layanan dan pengawasan berjalan terpadu agar perlintasan berlangsung tertib. Ia mengatakan, “Negara harus hadir dengan pelayanan dan sistem pengawasan lintas batas yang terpadu untuk memastikan perlintasan berlangsung aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,”.
Berita Terkait
Menurutnya, pembangunan PLBN Long Midang merupakan bagian dari penerapan Sistem Gerbang Negara Indonesia (SGNI). Melalui sistem tersebut, fungsi kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan diintegrasikan dengan pelayanan publik, konektivitas, logistik, perdagangan, serta pengembangan kawasan perbatasan.
Nurdin menjelaskan bahwa konsep gerbang negara ditempatkan untuk menjawab kebutuhan pengamanan sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi yang legal dan produktif. Ia menegaskan, “Gerbang negara harus mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu menjaga kepentingan dan keamanan negara serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang legal dan produktif bagi masyarakat perbatasan,”.
Dalam kunjungan tersebut, tim BNPP RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meninjau kondisi lokasi pembangunan serta ketersediaan material konstruksi di Kecamatan Krayan. Langkah ini dilakukan agar persiapan teknis dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan rencana percepatan pembangunan.
BNPP juga memperhitungkan karakter geografis Krayan yang berada di kawasan pegunungan. Akses logistik yang terbatas membuat koordinasi berbagai solusi menjadi penting agar percepatan pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Melalui percepatan pembangunan PLBN Long Midang, upaya penguatan pengawasan diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas layanan di wilayah perbatasan. Dengan demikian, PLBN Long Midang diproyeksikan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan.
Target tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat perbatasan yang memerlukan jalur perlintasan dan layanan yang lebih teratur serta tersambung. Pada akhirnya, pembangunan PLBN Long Midang dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan negara sekaligus mendukung aktivitas warga di kawasan RI–Malaysia secara lebih tertib dan berdaya guna.
Pendekatan percepatan itu juga berfokus pada penyesuaian pelaksanaan agar selaras dengan kebutuhan lapangan di Krayan. Penilaian yang dilakukan mencakup aspek teknis hingga dukungan lintas pihak, sehingga ketika proyek berjalan, koordinasi antarpemerintah dapat menjaga efektivitas proses dan memastikan kesiapan sumber daya pendukung.
Selain memperhatikan aspek fisik pembangunan, BNPP menempatkan penguatan sistem sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dengan integrasi fungsi melalui SGNI, perlintasan diharapkan memiliki standar layanan yang jelas, mulai dari pengaturan kedatangan hingga pengawasan, sehingga aktivitas harian warga dan mobilitas barang dapat berlangsung tertib dan terukur.
