jurnalistik.co.id – BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi peringatan keras kepada kepala sekolah dan panitia penerimaan siswa baru di Sekolah Manusia Unggul (Maung) agar tidak menerima titipan dalam proses seleksi. Pendaftaran SPMB Jabar 2026 untuk Sekolah Manusia Unggul (Maung) dibuka hari ini, Senin (25/5/2026), dengan sekolah yang disiapkan Pemprov Jawa Barat itu ditujukan bagi siswa dengan prestasi akademik maupun nonakademik terbaik.
Dedi menegaskan, proses seleksi harus berjalan jujur dan terbuka tanpa campur tangan pihak mana pun. Ia menilai sekolah unggulan justru harus menjadi ruang yang bersih dari praktik-praktik yang bisa merusak tujuan awal pembentukannya.
“Tidak boleh sekolah unggul ada titipan dari siapa pun atas nama apa pun dan untuk kepentingan apa pun,” katanya dikutip dari Instagram pribadinya dan telah dikonfirmasi ulang Kompas.com, Senin (25/5/2026).
Menurut Dedi, kepala sekolah dan panitia wajib menjaga integritas selama proses penerimaan siswa baru berlangsung. Ia juga mengingatkan bahwa setiap bentuk penyimpangan akan berhadapan dengan tindakan tegas dari pemerintah daerah.
“Saya tidak segan-segan untuk memberhentikan kepala sekolah, memberhentikan panitia, memberhentikan siapa pun yang terlibat dari proses yang tidak terpuji dari sekolah unggul,” ujarnya.
Dedi menilai budaya titip-menitip tidak boleh merusak tujuan sekolah unggulan yang dibuat untuk mencetak siswa berkualitas. Ia kembali menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak bisa dibiarkan tumbuh dalam sistem penerimaan siswa baru di sekolah yang mengusung prinsip keunggulan.
“Tidak boleh ada budaya titip-menitip dan kami tidak akan segan-segan untuk memproses hukum bagi siapa pun yang nanti terbukti terlibat melakukan penyimpangan,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Jabar juga akan membuka ke publik pihak-pihak yang mencoba menitipkan anaknya lewat jalur yang melanggar aturan. “Kami juga akan mengumumkan kepada publik siapa-siapa yang menitipkan anaknya di sekolah unggul yang melanggar prinsip-prinsip transparansi dan prinsip-prinsip keunggulan sekolah itu sendiri,” tutur Dedi.
Dedi berharap proses penerimaan siswa baru bisa berjalan obyektif sehingga siswa berprestasi benar-benar diterima tanpa intervensi orang tua maupun pihak lain. “Mari kita wujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak berprestasi tanpa intervensi orang tuanya,” tuturnya.
Dengan penegasan itu, Dedi ingin menunjukkan bahwa sekolah unggulan harus berdiri di atas prinsip yang sama kuatnya antara prestasi dan keadilan. Menurut dia, ketika sebuah sekolah dibentuk untuk menampung siswa-siswa terbaik, maka proses masuknya pun harus mencerminkan standar yang sama tanpa ruang untuk perlakuan khusus. Jika tidak, nilai keunggulan yang hendak dibangun justru akan kehilangan makna sejak awal.
Pesan tersebut juga memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap proses penerimaan siswa baru tidak boleh berhenti pada tataran administrasi semata. Bagi Dedi, integritas panitia dan kepala sekolah menjadi kunci utama agar seleksi tidak melenceng dari tujuan. Karena itu, siapa pun yang diberi tanggung jawab di dalamnya dituntut bekerja sesuai aturan, bukan mengikuti dorongan dari luar yang bisa mengganggu objektivitas.
Dedi pun menempatkan transparansi sebagai syarat penting agar publik bisa melihat bahwa penerimaan siswa berjalan secara terbuka. Dalam pandangannya, keterbukaan bukan sekadar formalitas, melainkan cara untuk memastikan bahwa sekolah benar-benar menjadi ruang kompetisi yang sehat. Saat proses seleksi dilakukan dengan jujur, siswa yang diterima pun akan lebih mudah dipandang layak karena hasilnya muncul dari kemampuan, bukan dari kedekatan.
Ia juga menegaskan bahwa praktik titip-menitip bukan hanya persoalan pelanggaran aturan, tetapi juga ancaman terhadap kepercayaan masyarakat pada sekolah unggulan. Karena itu, peringatan yang disampaikan Dedi bukan sekadar imbauan biasa, melainkan sinyal bahwa pemerintah daerah ingin menjaga proses ini tetap bersih. Dengan begitu, harapan untuk melahirkan siswa-siswa berprestasi bisa tetap dijaga tanpa tercampur kepentingan apa pun.
