jurnalistik.co.id – SUKOHARJO, Rabu (15/7/2026). Pascaketerlibatan Bupati Sukoharjo Etik Suryani serta dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelaksana tugas bupati memastikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik tidak akan berhenti.
Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menyatakan roda pemerintahan tetap bergerak normal serta layanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa.
Menurutnya, langkah awal yang dilakukan setelah kejadian tersebut adalah koordinasi dan konsolidasi agar warga tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan pelayanan dan administrasi pemerintahan daerah.
“Kemarin kita langsung koordinasi, konsolidasi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir roda pemerintahan berjalan, pelayanan juga akan tetap berjalan seperti biasa,” ujar Sapto saat memberikan keterangan kepada awak media.
Eko Sapto juga menegaskan bahwa dalam struktur pemerintahan daerah, jabatan bupati dan wakil bupati merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam kapasitasnya sebagai Plt Bupati, ia menyebut akan melanjutkan visi, misi, serta kebijakan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, lanjutnya, tidak hanya menyiapkan agenda untuk tahun berjalan, tetapi juga sudah menempuh tahapan perencanaan anggaran melalui jalur formal bersama DPRD. Salah satunya adalah penyampaian nota keuangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada DPRD.
“Di dalam KUA, nanti lebih lanjut di DPRD, anggaran infrastruktur itu kita usulkan untuk bisa naik lebih dari 25 persen dari anggaran di tahun 2026,” katanya.
Ia menjelaskan, usulan kenaikan anggaran infrastruktur itu diarahkan untuk mendukung program fisik di berbagai wilayah. Rencana yang disebutkan mencakup pendanaan untuk 15 titik saluran drainase.
Selain drainase, Pemkab Sukoharjo juga menyiapkan 16 titik rehabilitasi jalan, serta 11 proyek peningkatan kualitas jalan antardesa dan antarkecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.
Untuk pemeliharaan, Sapto menuturkan bahwa pekerjaan yang sifatnya perawatan juga tetap masuk dalam agenda. Ia menyebut pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan akan terus dijalankan sesuai kebutuhan lapangan.
Berita Terkait
“Kemudian yang berikutnya juga pemeliharaan jalan tetap jalan, pemeliharaan jembatan tetap jalan, ada juga kalau tidak salah sekitar 11 atau 14, nanti kita cek lagi perbaikan drainase atau perbaikan daerah irigasi,” urai Sapto menjelaskan rencana pembangunan fisik di lapangan.
Di sisi pendidikan, Sapto mengatakan Pemkab Sukoharjo berupaya menjaga konsistensi program yang dinilai pro-rakyat. Ia menyebut kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta masukan yang muncul dalam pembahasan bersama DPRD.
Salah satu bentuk dukungan yang direncanakan untuk kembali dihadirkan adalah program bantuan pembelian seragam sekolah gratis. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari materi yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum DPRD.
“Jadi secara lebih gamblang itu menjadi materi pembahasan dengan teman-teman DPRD,” tutur Sapto.
Ketika membahas bidang kesehatan, ia menekankan bahwa akses pengobatan bagi warga kurang mampu tidak akan ditinggalkan. Sapto menyatakan Pemkab Sukoharjo menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan layanan kesehatan tetap dapat dijangkau tanpa hambatan biaya.
Ia menyebutkan adanya pengalokasian dana taktis berupa bantuan operasional yang berfungsi menambal kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan di lapangan. Dengan skema tersebut, ia berharap penerima layanan, terutama yang termasuk kelompok miskin atau kurang beruntung, tetap memperoleh layanan kesehatan sesuai harapan.
“Dana itu ada saja di sisi lemahnya, sehingga yang kececer kita tambal dengan itu, sehingga seluruh masyarakat Sukoharjo, terutama rakyat miskin atau yang kurang beruntung, ini bisa mendapatkan layanan kesehatan,” kata Sapto.
Selain memastikan kelangsungan layanan, Sapto juga menempatkan target nasional sebagai rujukan. Ia menyatakan Pemkab Sukoharjo ingin mempertahankan capaian yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk terkait Universal Health Coverage (UHC).
“Kita ingin memastikan bahwa apa yang menjadi target dari pemerintah pusat, terkait dengan UHC (Universal Health Coverage) ini tetap bisa kita capai,” katanya.
Dengan rangkaian penyesuaian dan penyusunan prioritas anggaran yang disebutkan, Sapto menegaskan komitmen pemerintah daerah agar masyarakat tidak terdampak pada aspek layanan publik maupun program pembangunan, meskipun tengah terjadi proses hukum yang melibatkan kepala daerah dan pejabat di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
