jurnalistik.co.id – Kemacetan menahun di jalan nasional lintas Sumatera Barat (Sumbar)–Riau, tepatnya di kawasan Padang Luar, Kabupaten Agam, kini mulai mendapat titik terang. Pemerintah daerah bersama legislatif mempercepat rencana pembangunan flyover (jembatan layang) Padang Luar sebagai solusi jangka panjang.
Pembangunan ini disiapkan untuk memutus pola kemacetan yang sudah berlangsung lama di jalur vital penghubung Padang, Bukittinggi, dan Agam. Persoalan yang sama, menurut penjelasan yang disampaikan pihak terkait, semakin berat karena aktivitas di sekitar Pasar Padang Luar.
Kemacetan dipicu aktivitas pasar
Kepadatan di titik tersebut dipicu tingginya aktivitas ekonomi di Pasar Padang Luar. Sebagai pasar tradisional utama, aktivitas jual beli yang sebelumnya berjalan pada hari pasar—Kamis dan Minggu—kini berubah menjadi perputaran ekonomi harian.
Perubahan pola aktivitas itu membuat arus kendaraan dan pergerakan orang meningkat hampir setiap hari. Kondisi ini juga mendorong omzet perdagangan mencapai miliaran rupiah, bersamaan dengan aktivitas pedagang yang meluber ke badan jalan.
Akibatnya, ruas jalan nasional mengalami penyempitan sehingga laju kendaraan terhambat. Dampak lanjutan kemacetan ini tidak hanya memperlambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu jalur distribusi logistik antarprovinsi.
Solusi diminta segera terealisasi
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan proyek flyover di Padang Luar harus segera direalisasikan. Ia menyatakan persoalan kemacetan yang telah berlangsung puluhan tahun tidak boleh dibiarkan berlarut.
“Kami harus mencari solusi konkret. Puluhan tahun persoalan ini tidak selesai. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terganggu hanya karena kemacetan di Padang Luar. Rakyat tidak butuh konten, rakyat butuh hasil nyata dari para pejabat,” ujar Andre, Jumat, (5/6/2026).
Menurut Andre, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah kembali membuka peluang penganggaran proyek setelah sempat tertunda. Ia juga menyebut dukungan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemilik lahan di sekitar pasar.
Tidak ada relokasi pasar, penataan dilakukan agar pembangunan jalan berjalan
Menanggapi kekhawatiran lokal, Andre meluruskan anggapan bahwa flyover akan menggusur pasar. Ia memastikan kepentingan masyarakat luas dan nasib pedagang akan berjalan beriringan.
“Ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan segelintir pihak. Kami tentu melindungi pedagang Pasar Padang Luar, tetapi kami juga harus memikirkan jutaan masyarakat yang setiap hari melintasi jalur ini,” kata Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.
Senada dengan Andre, Bupati Agam Benny Warlis menegaskan pembangunan flyover tidak akan merelokasi Pasar Padang Luar ke lokasi baru. Ia menyatakan proyek akan mengoptimalkan lahan milik PT KAI berdasarkan pembahasan teknis yang telah dilakukan.
“Yang perlu dipahami, tidak ada relokasi pasar ke tempat lain. Pedagang yang terdampak tetap berada dalam kawasan pasar yang sama, hanya dilakukan penataan agar pembangunan flyover bisa berjalan,” tutur Benny.
Langkah teknis dan survei lapangan
Secara teknis, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menyampaikan bahwa pihaknya telah merampungkan sejumlah kajian awal. Kajian tersebut mencakup rencana penempatan pilar-pilar jembatan di atas lahan PT KAI.
Sebagai langkah lanjutan, BPJN Sumbar bersama BTP dan Pemkab Agam dijadwalkan turun ke lokasi untuk melakukan validasi desain dan kebutuhan lahan. Tahap ini dimaksudkan agar rancangan yang dipakai benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
Elsa juga menjelaskan, survei lapangan dilakukan agar kebutuhan teknis dan lahan yang diperlukan dapat dipastikan sebelum dilaporkan kembali ke pemerintah pusat. “Kami akan memaksimalkan pemanfaatan lahan PT KAI. Minggu depan akan dilakukan survei lapangan bersama untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis dan lahan yang diperlukan sebelum dilaporkan kembali ke pemerintah pusat,” ucap Elsa.
Dengan rangkaian proses tersebut, rencana flyover Padang Luar ditargetkan menjadi jalan keluar bagi kemacetan menahun di jalur nasional Sumbar–Riau. Penataan kawasan pasar yang tetap menjaga pedagang berada di lokasi yang sama diharapkan melengkapi tujuan utama pembangunan, yakni mengembalikan kelancaran mobilitas dan distribusi tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi masyarakat setempat.
