jurnalistik.co.id – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi pilot Program Kampung Iklim (ProKlim) di 18 desa pada 20/7/2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Yulia dan ditujukan untuk memperkuat aksi adaptasi serta mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat.
DLHK menempatkan ProKlim sebagai upaya pengendalian perubahan iklim yang bergerak dari tingkat desa. Rangkaian sosialisasi dan penguatan kapasitas menjadi pintu masuk agar desa percontohan memiliki rencana kerja yang selaras dengan kebutuhan lokal.
Program ini merupakan bagian dari implementasi Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund, khususnya Output 2, sebagai dukungan terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Fokusnya berada pada sektor kehutanan, dengan penekanan pada keterlibatan penerima manfaat secara langsung.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pokja RBP REDD+ Green Climate Fund Output 2 Provinsi Gorontalo melalui DLHK Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Wahana Mitra Mandiri. Sebanyak 18 desa dipilih sebagai lokasi pilot yang diharapkan mampu menjadi rujukan pengembangan aksi iklim di wilayah masing-masing.
Pada setiap lokasi, sosialisasi melibatkan sekitar 30 peserta. Peserta berasal dari beragam unsur, mulai dari perangkat daerah teknis, pemerintah kecamatan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat.
Komposisi lintas sektor tersebut menjadi salah satu kekuatan utama ProKlim, karena isu perubahan iklim tidak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan desa. Kolaborasi yang disebutkan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Bappeda, BPBD, serta KPH di masing-masing wilayah.
Arah kegiatan dan rencana tindak lanjut
Berita Terkait
Dalam forum tersebut, peserta memperoleh materi mengenai kebijakan Program Kampung Iklim, strategi pengendalian perubahan iklim di Provinsi Gorontalo, serta peran pemerintah kecamatan dalam mendukung pelaksanaan ProKlim. Selain itu, materi juga mencakup penguatan komitmen bersama dan penyusunan rencana tindak lanjut di tingkat desa.
Rencana aksi yang disusun diarahkan pada kegiatan yang dapat langsung diterapkan oleh masyarakat. Kegiatan yang disebut meliputi pengelolaan sampah, penghijauan, perlindungan sumber mata air, konservasi tanah dan air, serta pencegahan kebakaran lahan.
Selain itu, rencana tindak lanjut juga menyinggung penguatan ketahanan pangan keluarga, pemanfaatan energi ramah lingkungan, pengurangan risiko bencana, dan berbagai bentuk kegiatan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim lainnya. Dengan demikian, desa percontohan diharapkan tidak berhenti pada pemahaman program, tetapi segera masuk ke langkah-langkah kerja yang konkret.
ProKlim sendiri menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Keberhasilan pilot pun disebut bergantung pada komitmen pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, keberadaan kelembagaan yang kuat, serta keberlanjutan program setelah tahap sosialisasi selesai.
Melalui penguatan ProKlim di 18 desa tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan lahirnya model pelaksanaan Program Kampung Iklim yang terencana, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Praktik-praktik baik yang dihasilkan selanjutnya diharapkan bisa direplikasi oleh desa maupun kelurahan lain di seluruh wilayah Gorontalo.
DLHK juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemangku kepentingan agar pengendalian perubahan iklim tidak hanya berhenti pada agenda seremonial. Upaya tersebut diarahkan agar terwujud dalam bentuk kebijakan, penganggaran, penguatan kelembagaan, serta aksi nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam sesi sosialisasi tersebut, para peserta diarahkan untuk memahami ProKlim sebagai pendekatan pengendalian perubahan iklim yang dimulai dari desa, sekaligus menempatkan koordinasi antarpihak sebagai kunci. Diskusi menekankan pentingnya pembagian peran lintas unsur agar rencana yang disusun benar-benar sesuai kondisi masing-masing wilayah pilot.
Seluruh rangkaian penguatan kemudian diarahkan pada penyelarasan langkah kerja desa percontohan, mulai dari perumusan rencana tindak lanjut sampai penetapan fokus kegiatan yang dapat dijalankan segera. Upaya yang disebut mencakup pengelolaan sampah, penghijauan, perlindungan sumber mata air, konservasi tanah dan air, pencegahan kebakaran lahan, serta penguatan aspek adaptasi seperti ketahanan pangan keluarga, pemanfaatan energi ramah lingkungan, dan pengurangan risiko bencana.
