jurnalistik.co.id – Gedung markas baru Kementerian Pertahanan Slovakia di Bratislava menuai kritik tajam setelah diresmikan dan mendapat julukan “jagung”. Bangunan setinggi 27 lantai itu dinilai terlalu mewah oleh sejumlah pihak, terutama di tengah langkah pemerintah yang mengencangkan keuangan publik.
Peresmian dilakukan pada Kamis, 16 Juli 2026, oleh Menteri Pertahanan Slovakia, Robert Kalinak. Proyek tersebut merupakan renovasi atas bekas barak era komunis yang kemudian dikembangkan menjadi kantor kementerian.
Menurut laporan, renovasi itu menelan biaya 53 juta euro atau setara sekitar Rp 1 triliun. Dengan investasi sebesar itu, wacana soal pemborosan cepat muncul sejak gedung mulai dibuka untuk umum.
Di masyarakat, bangunan tersebut dikenal dengan julukan “jagung” karena bentuknya dianggap mirip dengan makanan pokok bergaya barbekyu pada musim panas. Julukan ini kemudian ikut memicu komentar yang lebih luas di ruang publik.
Kritik tidak hanya datang dari warganet, tetapi juga dari pihak oposisi. Salah satu komentar yang beredar menyebutnya sebagai “gedung pencakar langit Dubai kemahalan”, sementara anggota parlemen dari partai Slovensko, Gabor Grendel, turut menyindir gedung itu sebagai “jagung termahal di dunia”.
Dalam momen pembukaan, Kalinak melontarkan pertanyaan kepada hadirin, “Cantik, bukan?” Kalimat tersebut dikutip dari Barron’s. Kalinak sendiri dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico.
Sementara itu, Veronika Remisova dari kubu oposisi juga mempertanyakan pengeluaran untuk kantor baru menteri. Remisova menilai belanja mewah tersebut tidak pantas, apalagi saat pemerintah sedang memperketat keuangan publik.
Remisova bahkan menuduh Kalinak menjalani gaya hidup ala syekh. Kalinak kemudian menanggapi tudingan itu dengan membantah pemborosan dan menyatakan kebijakan pengadaan fasilitas gedung tidak dilakukan secara berlebihan.
Berita Terkait
Dalam pembelaannya, Kalinak mengklaim perabotan yang dipilih berada pada standar menengah. Ia juga menegaskan bahan yang digunakan dirancang agar tahan lama.
“Perabotan tersebut akan bertahan 30 hingga 50 tahun,” kata Kalinak. Pernyataan itu diarahkan untuk memperlihatkan bahwa pilihan barang tidak semata mengikuti selera, melainkan mempertimbangkan daya pakai jangka panjang.
Untuk meredam kecurigaan, pihak kementerian menampilkan label harga di area-area bangunan saat peresmian publik. Label tersebut berisi perbandingan harga pasar dan harga riil yang diklaim dibayarkan oleh kementerian.
Contohnya, untuk sofa tercatat harga pasar 4.500 euro (Rp 92,5 juta), tetapi dibeli dengan harga 2.000 euro (Rp 41,12 juta). Pada gantungan baju, harga pasar disebut 620 euro (Rp 12,74 juta), lalu ditekan menjadi 330 euro (Rp 6,78 juta).
Kementerian juga memasang dapur kecil atau pantry di setiap lantai. Biaya yang dicantumkan hampir 8.000 euro (Rp 164,5 juta) dan disebut belum termasuk peralatan.
Meski demikian, perbedaan pandangan tetap tajam: kritik menempatkan biaya dan kemewahan sebagai isu utama, sedangkan Kalinak dan kementerian menekankan klaim efisiensi harga serta ketahanan fasilitas. Polemik ini menunjukkan bagaimana sebuah proyek infrastruktur kantor dapat menjadi sorotan, bukan hanya karena ukuran, tetapi juga karena persepsi publik terhadap penggunaan anggaran.
Dalam proses peresmian, kementerian berupaya merespons kritik dengan menghadirkan sejumlah penjelasan yang mudah dibaca pengunjung. Salah satunya berupa penggambaran perbandingan harga untuk beberapa perlengkapan, sehingga publik dapat melihat klaim selisih antara harga pasar dan harga yang disebut dibayarkan.
Langkah itu, menurut pihak kementerian, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pengadaan tidak sekadar mengikuti gaya hidup atau selera, tetapi dipilih melalui pertimbangan standar dan kebutuhan operasional jangka panjang. Namun, bagi kubu oposisi, penjelasan semacam itu tidak menutup persoalan utama: besarnya anggaran tetap dipandang tidak sejalan dengan situasi ketika pemerintah sedang memperketat keuangan publik.
Akibatnya, debat mengerucut pada pertanyaan yang berbeda antara kedua kubu. Satu pihak menilai gedung dan fasilitasnya sebagai simbol kemewahan yang mengundang sindiran, sementara pihak lain menekankan logika efisiensi belanja dan ketahanan fasilitas. Polemik tersebut memperlihatkan bagaimana detail proyek kantor—mulai dari bentuk bangunan hingga rincian fasilitas—dapat berubah menjadi bahan perdebatan luas di ruang publik.
