jurnalistik.co.id – Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengajukan tambahan anggaran untuk 2027 dalam rapat kerja dengan DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027.
Pada usulan itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta penambahan anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebesar Rp1,59 triliun dari pagu indikatif 2027 yang besarannya Rp2,04 triliun. Dengan skema tersebut, total anggaran tahun depan menjadi Rp3,6 triliun.
Tambahan anggaran Kemenperin tersebut, menurut Agus, akan digunakan untuk restrukturisasi mesin industri, penguatan industri kecil dan menengah (IKM), hilirisasi sumber daya alam, pendidikan vokasi, serta pengembangan sistem informasi industri. Agus menyampaikan, “Karena itu kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun untuk memperkuat pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi peningkatan produktivitas, daya saing, program hilirisasi, penguatan industri kecil menengah, pengembangan sumber daya manusia industri, serta transformasi industri nasional,” kata Agus saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR, Jakarta, dikutip Jumat (12/6/2026).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga mengajukan tambahan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan). Amran meminta penambahan sebesar Rp22,43 triliun dari pagu indikatif 2027 sebesar Rp23,23 triliun. Tambahan itu ditujukan untuk memenuhi target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor komoditas pangan strategis, seperti gabah, jagung, kedelai, kelapa sawit, tebu, kopi, kelapa, kakao, pala, lada, susu, telur, dan daging.
Amran menegaskan arah program prioritas tahun 2027, “Rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2027 diarahkan untuk mendukung salah satu dari 8 klaster PKPN yaitu klaster kedaulatan pangan,” ungkap Amran.
Selain Kementan, Amran juga meminta tambahan anggaran pada Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tambahan anggarannya mencapai Rp17,73 triliun, dari pagu indikatif 2027 sebesar Rp110,3 miliar. Tambahan tersebut, menurutnya, akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional serta pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Pada sektor koperasi, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun pada 2027, dari pagu indikatif sebesar Rp542,88 miliar. Ferry menyebut tambahan itu diperlukan untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga pengembangan koperasi secara nasional.
Ferry menjelaskan, “Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun,” terang Ferry.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono juga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp30 triliun pada 2027, dari pagu indikatif sebesar Rp15,63 triliun. Ia menyatakan tambahan anggaran dibutuhkan untuk mempercepat sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
Trenggono mengaitkan usulan tersebut dengan pencapaian target pemerintah, “Guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengakomodasi seluruh target program prioritas direktif Presiden (Prabowo Subianto) secara optimal, maka izinkan pada rapat kerja ini, KKP mengusulkan anggaran belanja tambahan TA 2027 sebesar Rp30 triliun,” ucap Trenggono.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso belum memastikan adanya penambahan anggaran 2027. Namun Budi menyebut pagu indikatif 2027 berpotensi lebih rendah dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Ia juga menekankan pembahasan masih berlangsung sehingga angka tersebut belum bersifat final. “Pembahasan anggaran pagu indikatif saja sih, tahun 2027. Jadi nggak ada masalah, sudah selesai dibahas. Karena memang prosesnya kan harus dibahas di komisi VI (DPR RI), itu saja sih,” kata Budi.
Dalam rekap pengajuan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027 pada raker DPR RI, Kemenperin disebut menambah Rp1,59 triliun. Kementan disebut menambah Rp22,43 triliun. Kemenkop dalam rekap tercatat menambah Rp1,35 triliun, sementara pengajuan di bagian pembahasan menyebut Rp1,34 triliun. Kementerian KKP tercatat menambah Rp30 triliun. Rekap juga mencantumkan Kementerian UMKM menambah Rp1,52 triliun, Kemenag menambah Rp27,9 triliun, Kemenhan menambah Rp195 triliun, Kementerian ATR/BPN menambah Rp3,23 triliun, Kemensos menambah Rp22,49 triliun, serta Kemendagri menambah Rp6,27 triliun.
