jurnalistik.co.id – Andy Burnham akan mengumumkan rencana untuk pengeboran minyak dan gas baru di Laut Utara saat ia resmi menjadi Perdana Menteri pada hari Senin. Pengumuman itu, menurut informasi yang diterima BBC, diperkirakan menjadi bagian dari paket langkah kebijakan yang lebih luas.
Di internal Partai Buruh, wacana ini langsung memicu perdebatan karena berkaitan dengan janji dalam manifesto 2024. Burnham—yang telah menyatakan akan mengikuti dokumen tersebut—menegaskan komitmen untuk tidak menerbitkan izin lisensi baru, sembari tetap menghormati izin yang sudah ada.
Pembahasan tersebut kini berpusat pada dua ladang minyak di Skotlandia: Rosebank dan Jackdaw. Keduanya memperoleh persetujuan regulator pada 2022 dan 2023 pada masa pemerintahan Konservatif saat itu.
Namun, persetujuan itu kemudian dibatalkan pada 2025 setelah adanya gugatan hukum. Perubahan status izin inilah yang membuat isu Laut Utara kembali menjadi titik sensitif, bukan hanya untuk kebijakan energi, tetapi juga arah politik Partai Buruh.
Pengumuman Burnham juga diproyeksikan masuk ke rangkaian langkah dari pemerintah yang akan datang. Di antara rencana yang disebut, pemerintah akan mengambil alih perusahaan air dan perusahaan energi ke bawah kontrol publik, serta menjalankan program pembangunan rumah dewan (council house) baru.
Meski begitu, rincian spesifik mengenai rencana pengeboran baru tersebut masih belum jelas. Kekaburan detail ini turut membuat kontroversi makin melebar, karena sejumlah figur Buruh mulai memperdebatkan bagaimana partai seharusnya memposisikan diri dalam kebijakan energi ke depan.
Perdebatan yang berkembang juga memperlihatkan adanya dua kecenderungan pandangan. Sebagian anggota parlemen Buruh mendorong pendekatan yang lebih “liberal”, dengan menekankan bahwa transisi dari sektor minyak dan gas harus diiringi perlindungan terhadap lapangan kerja serta pertimbangan biaya tagihan energi bagi masyarakat.
Berita Terkait
Di sisi lain, kelompok yang mendukung pendekatan yang sudah ada berargumen bahwa perluasan energi terbarukan merupakan kunci untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menekan dampak perubahan iklim. Bagi kubu ini, ekspansi sumber energi baru menjadi strategi yang lebih menentukan dibanding memperbesar aktivitas pengeboran.
Salah satu tokoh yang disebut memiliki peran penting dalam kabinet mendatang adalah Sekretaris Energi saat ini, Ed Miliband. Ia diperkirakan akan mendapatkan jabatan senior di pemerintahan Burnham. Miliband tercatat merupakan pendukung kuat sikap di manifesto Buruh, dan pernah menggambarkan izin yang dikeluarkan untuk Rosebank sebagai “climate vandalism”.
Sebelum batas akhir penetapan nominasi kepemimpinan beberapa waktu lalu, Burnham menerima surat dari kalangan industri minyak dan gas serta serikat pekerja. Surat tersebut, yang menyinggung Burnham dan seluruh anggota parlemen Buruh lain, menyerukan agar mereka “back North Sea oil and gas”.
Dalam surat itu, dukungan terhadap industri minyak dan gas juga diposisikan sebagai sinyal komitmen nasional. Teks yang dikutip menyatakan dukungan tersebut sebagai “a signal that the country remains committed to producing, building and manufacturing.” Selanjutnya, surat itu menambahkan: “a signal that government backs the people and places that have powered this country for generations.”
Komposisi dukungan politik Burnham dalam proses kepemimpinan juga turut mempertegas posisinya menjelang pergantian pemerintahan. Ia dikatakan telah mengokohkan statusnya sebagai satu-satunya kandidat pemimpin Partai Buruh setelah mendapat dukungan dari 379 anggota parlemen Buruh, disertai dukungan semua 11 serikat pekerja yang terafiliasi dengan partai.
Burnham sendiri baru kembali ke parlemen satu bulan sebelum informasi ini dirilis, melalui sebuah pemilihan sela. Menjelang hari Senin, ia menyatakan sedang menyelesaikan penempatan jabatan-jabatan kabinet utamanya sebelum menggantikan Sir Keir Starmer sebagai Perdana Menteri.
Dengan demikian, pengumuman rencana pengeboran baru di Laut Utara bukan hanya soal strategi energi, melainkan juga cermin dari tarik-menarik di tubuh Partai Buruh: antara kehendak menjaga amanat manifesto dan kebutuhan politik untuk merespons tuntutan industri, serikat pekerja, serta kekhawatiran terkait pekerjaan dan biaya energi. Saat detail kebijakan dipaparkan pada hari Senin, perdebatan yang sudah membentuk kubu-kubu tersebut kemungkinan akan semakin intensif, terutama karena masa lalu izin Rosebank dan Jackdaw menjadi bahan rujukan langsung dalam perdebatan sekarang.
