jurnalistik.co.id – Industri petrokimia di dalam negeri kembali menghadapi tekanan saat membanjirnya bahan baku plastik impor dari China. Pelaku usaha menilai praktik dumping membuat produk masuk dengan harga jauh lebih rendah, sehingga daya saing produsen nasional makin tergerus.
Di tengah kondisi itu, tekanan tidak berhenti pada aspek harga jual semata. Industri hulu ikut merasakan dampaknya melalui penyempitan margin keuntungan dan, pada sejumlah kasus, pengurangan jam operasional.
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) meminta pemerintah segera mengambil langkah pengamanan perdagangan. Tujuannya agar tekanan terhadap industri hulu tidak semakin dalam dan keberlanjutan produksi dapat dijaga.
Impor murah memukul industri hulu
Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan kenaikan impor terjadi pada beberapa bahan baku utama plastik. Ia menyebut polietilena (PE), polipropilena (PP), polivinil klorida (PVC), serta polietilena tereftalat (PET) datang dalam volume yang cukup tinggi dan disertai penetapan harga yang dinilai tidak seimbang.
Fajar menilai peningkatan impor tidak hanya soal jumlah, tetapi juga cara pemasaran yang membuat harga produk lebih murah dibandingkan pesaing. “Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain,” kata Fajar dalam keterangannya pada Kamis (9/7/2026).
Masuknya produk berharga murah membuat produsen petrokimia domestik semakin sulit mempertahankan margin keuntungan. Pada saat yang sama, industri juga masih menghadapi tingginya biaya energi yang dinilai melemahkan daya saing dibanding pemasok lain.
Fajar menegaskan bila tidak ada langkah cepat dari pemerintah, utilisasi industri hulu berpotensi terus menurun. “Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis, sehingga terus menggerus keuntungan perusahaan. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan harga gas non-HGBT sekitar 13 dollar AS per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri,” ujar Fajar.
Berita Terkait
Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pengalaman pelaku usaha juga menunjukkan tekanan yang sama. Salah satu toko plastik di Jalan RE Martadinata menceritakan dampak kenaikan harga plastik yang dialami sejak Kamis (9/4/2026) siang, terutama pada PET dan PVC.
Sementara itu, di Pasar Bauntung Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pedagang mulai meneguhkan berkurangnya pembeli. Mereka mengaitkannya dengan melonjaknya harga plastik hingga 100 persen pada Rabu (8/4/2026).
Kebutuhan domestik masih bergantung impor
Walaupun industri hulu sedang tertekan, kebutuhan bahan baku plastik di dalam negeri tetap besar. Inaplas mencatat untuk polietilena (PE), permintaan domestik mencapai sekitar 2 juta ton per tahun, namun kapasitas pasokan dalam negeri baru sekitar 1,2 juta ton.
Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih perlu mengimpor sekitar 800.000 hingga 900.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan PE. Fajar menjelaskan, “Permintaan PE di Indonesia sekitar 2 juta ton, sementara pasokan dalam negeri baru sekitar 1,2 juta ton sehingga masih ada impor sekitar 800.000 sampai 900.000 ton.”
Situasi serupa terjadi pada polipropilena (PP). Inaplas menyebut kebutuhan PP mencapai sekitar 2,1 juta ton per tahun, tetapi produksi domestik baru sekitar 900.000 ton, sehingga impor masih berada di kisaran 1,2 juta ton.
Fajar merinci bahwa “Untuk PP, kebutuhan mencapai sekitar 2,1 juta ton, tetapi pasokan domestik baru sekitar 900.000 ton sehingga impor masih sekitar 1,2 juta ton,” kata Fajar. Besarnya kebutuhan impor itu membuat pasar Indonesia menjadi sasaran produk murah dari luar negeri.
Inaplas menilai arus perdagangan global yang mendorong ekspor China semakin deras turut memperkuat kecenderungan tersebut. Karena itu, permintaan anti-dumping dan langkah pengamanan perdagangan dinilai mendesak agar tekanan harga tidak makin menggerus industri hulu.
Pelaku usaha berharap kebijakan yang diambil mampu menahan lonjakan tekanan harga sekaligus memberi ruang bagi utilisasi industri agar kembali lebih stabil. Dengan pengamanan perdagangan, keberlangsungan produksi petrokimia di dalam negeri diharapkan tidak terus melemah.
