Otomotif

Indonesia Dorong Daur Ulang Baterai EV, Prioritas Insentif Khusus

×

Indonesia Dorong Daur Ulang Baterai EV, Prioritas Insentif Khusus

Sebarkan artikel ini
Indonesia Dorong Daur Ulang Baterai EV: Prioritas Insentif Khusus Otomotif 26 Juni 2026
Ilustrasi: Indonesia Dorong Daur Ulang Baterai EV: Prioritas Insentif Khusus

jurnalistik.co.id – Indonesia menyiapkan arah kebijakan untuk membangun ekosistem daur ulang baterai kendaraan listrik (EV) agar mendukung ekonomi sirkular. Salah satu poin yang ditekankan adalah kebutuhan insentif khusus dari pemerintah.

Ahmad Faisal Suralaga, Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi, menyampaikan bahwa Indonesia perlu menyiapkan insentif spesifik untuk membangun ekosistem daur ulang baterai EV. Pernyataan itu ia sampaikan kepada Kompas.com pada Rabu (24/6/2026).

Menurut Ahmad, sejumlah negara sudah memperhitungkan siklus hidup baterai kendaraan listrik. Ia mencontohkan Korea Selatan yang memulai mobil listrik pada 2020 dengan siklus hidup baterai selama 10 tahun.

Dalam konteks perencanaan ke depan, Ahmad menekankan pentingnya memikirkan fase setelah baterai mencapai akhir umur pakainya. Ia mengatakan, “Lalu di 2030 mau diapakan baterainya? Nah itu yang tentunya memang harus kita juga pikirkan nanti insentifnya,”

Gagasan tersebut, lanjut Ahmad, sejalan dengan bentuk dukungan fiskal yang perlu disiapkan agar daur ulang baterai bisa berjalan. Ia menyebut insentif yang disediakan pemerintah dapat berbentuk tax holiday dan tax allowance.

Ia menilai kebijakan seperti itu diperlukan agar daur ulang baterai dapat tetap kompetitif dibandingkan produksi baterai baru dari hulu. Harapannya, biaya pengolahan ulang dapat ditekan sehingga kegiatan daur ulang punya daya dorong yang nyata.

Ahmad menyatakan, “Tentunya harapannya dengan kita recycle sesuatu at least lebih murah daripada kita memproduksi sesuatu. Kalau ongkos daur ulang baterai jauh lebih mahal daripada memproduksi yang baru, tentunya kebijakannya tidak akan bergerak,”

Ia juga menempatkan isu daur ulang baterai dalam kerangka hilirisasi yang lebih luas. Ahmad menyebut Indonesia digadang-gadang menyumbang 42 persen cadangan nikel global. Dengan kontribusi itu, Indonesia menurutnya melakukan pendekatan pembangunan hilirisasi—khususnya pada nikel—melalui skema ekosistem dari hulu sampai hilir.

Skema tersebut, menurut Ahmad, mencakup tahapan mulai dari pertambangan, kemudian refining menjadi baterai material, hingga tahap baterai sel. Dengan kata lain, rantai nilai diupayakan terhubung dari awal bahan baku sampai produk komponen baterai.

Namun, Ahmad menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan hanya memastikan nikel diolah sampai menjadi sel baterai. Ia juga menyebut bahwa sudah memasuki era yang menuntut adanya recycling terhadap baterai-baterai yang telah diproduksi.

Ia menyoroti bahwa arah kerja hilirisasi perlu meluas dari fokus produksi menjadi pengelolaan siklus baterai setelah digunakan. Hal ini dinilai selaras dengan rencana memikirkan konsekuensi masa depan baterai EV, termasuk pertanyaan mengenai apa yang akan dilakukan ketika baterai mencapai akhir masa pakainya pada periode-periode tertentu.

Dengan pertimbangan tersebut, insentif khusus dinilai menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem daur ulang. Ketika recycling dapat dibuat lebih murah dan lebih menarik dari sisi biaya, pemerintah dapat mendorong agar industri daur ulang berjalan dan tidak berhenti pada tahap wacana.

Secara keseluruhan, gagasan yang disampaikan Ahmad Faisal Suralaga menempatkan insentif fiskal, perencanaan siklus baterai, serta perluasan hilirisasi sebagai satu rangkaian kebijakan. Upaya ini diarahkan agar daur ulang baterai EV dapat menjadi bagian yang terukur dari ekonomi sirkular, sekaligus mendukung kesinambungan ekosistem nikel dari hulu hingga hilir.

Ahmad juga menekankan bahwa dukungan fiskal yang dirancang tidak cukup berhenti pada niat, melainkan harus benar-benar mampu membentuk kelayakan ekonomi bagi industri pengelolaan ulang. Karena itu, skema seperti tax holiday dan tax allowance diposisikan sebagai instrumen yang membantu menurunkan beban biaya agar aktivitas recycling memiliki nilai tambah yang nyata.

Dalam pandangannya, perencanaan kebijakan daur ulang baterai EV seharusnya dipadukan dengan arah hilirisasi yang menghubungkan rangkaian dari hulu sampai hilir. Saat siklus penggunaan baterai berakhir, pengelolaan tahap berikutnya perlu dipikirkan sebagai bagian dari rantai nilai yang berkelanjutan, sehingga kesinambungan ekosistem nikel dan penguatan ekonomi sirkular dapat saling menguatkan.