jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris dan otoritas Pakistan tengah membahas kemungkinan mengusir Shabir Ahmed, pemimpin jaringan perundungan di Rochdale, ke Pakistan. Pembahasan ini muncul setelah Ahmed dibebaskan dari penjara pekan ini, meski sejumlah korban diberi tahu bahwa proses deportasi tidak bisa dilakukan.
Shabir Ahmed sebelumnya dihukum pada 2012 atas berbagai kasus pemerkosaan dan pelanggaran seksual terhadap anak perempuan. Ia merupakan kepala kelompok yang, menurut persidangan Rochdale grooming gang, melakukan kejahatan terhadap gadis-gadis termasuk yang berusia 12 tahun. Ahmed memiliki kewarganegaraan ganda Inggris–Pakistan, namun paspornya dicabut setelah ia menjalani hukuman.
Dalam informasi yang disampaikan kepada korban, disebutkan bahwa pengusiran ke Pakistan terhalang oleh aturan yang sudah berusia 55 tahun. Aturan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam konteks ketentuan imigrasi, dapat membatasi deportasi terhadap warga Persemakmuran (Commonwealth) yang datang ke Inggris sebelum 1973 dan telah tinggal di negara tersebut selama lima tahun.
Tinjauan ulang dan batas hukum deportasi
Perdana Menteri Sir Keir Starmer meminta menteri dalam negeri untuk meninjau kembali perkara Ahmed, menyusul desakan agar undang-undang diubah agar ia dapat dikeluarkan dari Inggris. Andy Burnham—yang diperkirakan menggantikan Sir Keir sebagai perdana menteri bulan ini—juga termasuk di antara pihak yang menyerukan deportasi.
Ketika ditanya mengenai perkembangan proses tersebut, juru bicara No 10 mengatakan: “We have raised this issue with our counterparts in Islamabad and we are committed to doing everything possible to deport foreign national offenders, and we’re clear that they should have no place in this country.” Ia menambahkan: “As previous governments have found, this necessarily involves the agreement of the receiving country – which has not always been possible – but we are currently working across government to explore all possible options in this case.”
Juru bicara tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah akan “do everything in our power to remove” Ahmed, sekaligus menggarisbawahi bahwa situasi ini dinilai “clearly a complex case with implications beyond this specific incident”.
Status setelah bebas dan pengawasan ketat
Ahmed diketahui meninggalkan penjara pada Kamis dan kini menjalani penempatan di akomodasi yang dijaga staf selama 24 jam. Ia memakai tag pemantauan elektronik berbasis GPS. Pihak Home Office menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap kondisi ketat dari lisensi yang diberlakukan akan berujung pada kembalinya Ahmed ke penjara.
Meski demikian, sejumlah korban menyatakan kekhawatiran setelah pembebasan Ahmed. Mereka mengatakan merasa “frightened” dan menilai diri mereka “unsafe”. Kekhawatiran tersebut muncul dalam suasana yang tetap menempatkan nasib Ahmed pada ranah proses hukum dan diplomasi.
Berita Terkait
Hambatan diplomatik dan potensi perubahan regulasi
Ahmed datang ke Inggris pada akhir 1960-an dan saat ia dihukum memegang kewarganegaraan ganda Inggris serta Pakistan. Setelah kewarganegaraan Inggrisnya dicabut oleh pengadilan, ia sempat diperkirakan akan dideportasi setelah masa hukumannya selesai. Namun, ketentuan yang terkait dengan Immigration Act 1971 kemudian membuat deportasi menjadi tidak dapat dilakukan dalam kondisi yang ada.
Dalam upaya mencari jalan, pemerintah Inggris mempertimbangkan apakah aturan 1971 itu bisa diubah melalui amandemen pada Immigration and Asylum Bill yang tengah dibahas di Parlemen. Bila hambatan legislasi berhasil diselesaikan, tantangan berikutnya adalah persuasi diplomatik agar Pakistan menyetujui penerimaan Ahmed.
Pihak yang memahami situasinya menyebut bahwa proses tersebut mensyaratkan kerja sama dari otoritas Pakistan. Persetujuan itu tidak selalu mudah didapat, termasuk dalam kasus serupa di masa lalu. Pakistan sebelumnya menolak untuk menerima kembali dua ko-pemimpin lain dari jaringan Rochdale tersebut, yaitu Qari Abdul Rauf dan Adil Khan. Keduanya sempat dicabut kewarganegaraan Inggris pada 2018, tetapi tetap tidak dapat dideportasi.
Chris Philp, juru bayangan menteri dalam negeri dari Partai Konservatif, menyatakan pemerintah seharusnya mempertimbangkan pemotongan bantuan luar negeri kepada Pakistan jika negara itu menolak menerima Ahmed. Ia mengatakan kepada GB News: “If a British citizen commits a criminal offence somewhere else or is in another country illegally, of course, we take back our own citizens. “So we expect other countries, like Pakistan, to do the same when the boot is on the other foot.”
vonis, dampak ke korban, dan temuan kegagalan penanganan
Ahmed dijatuhi hukuman 22 tahun penjara pada 2012, dalam persidangan yang melibatkan sembilan orang terdakwa terkait Rochdale grooming gang. Kepolisian menyatakan bahwa sebanyak 50 gadis berpotensi menjadi korban. Perkara tersebut juga menggambarkan bahwa banyak korban berasal dari latar belakang yang kacau, termasuk yang disebut sebagai “council estate” dalam pemberitaan.
Hakim Gerald Clifton menyampaikan bahwa para korban diperlakukan “as though they were worthless and beyond any respect” karena mereka tidak termasuk dalam komunitas atau agama kelompok pelaku. Greater Manchester Police menyatakan pada saat itu tidak ada “racial or cultural” element dalam kejahatan yang dilakukan.
Belakangan, sebuah laporan menyimpulkan bahwa penanganan kepolisian dinilai tidak berjalan semestinya meski ada berbagai kekhawatiran yang telah diangkat. Laporan tersebut menyebut adanya “serious multiple failures” oleh kepolisian dan otoritas lokal.
Di tengah rangkaian fakta tersebut, diskusi Inggris–Pakistan kini bergeser pada dua titik utama: apakah aturan deportasi dapat disesuaikan melalui perubahan kebijakan, dan apakah Pakistan bersedia memberikan persetujuan penerimaan. Sementara proses diplomasi dan legislasi berlangsung, nasib Ahmed tetap menjadi isu yang sensitif bagi korban dan terus memicu perdebatan publik di Inggris.
