jurnalistik.co.id – Aturan Imigrasi 1971 yang sudah berusia puluhan tahun membuat pemerintah tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengusir seorang pimpinan kasus grooming gang Rochdale dari Inggris. Akibatnya, ia dijadwalkan akan segera dibebaskan dari penjara.
Dokumen yang beredar kepada para korban, dan dilaporkan berasal dari Probation Service, menyebut Shabir Ahmed (73) akan dilepas pada hari Kamis. Ahmed diketahui dikenal oleh para korban dengan sebutan “Daddy”.
Meski begitu, rencana pelepasannya tidak berarti ia bebas tanpa kendali. Pihak Home Office menyatakan kejahatan Ahmed “appalling” dan menyebut ia akan tunduk pada syarat lisensi yang ketat setelah keluar dari penjara.
Menurut keterangan yang dipublikasikan, Ahmed harus tinggal di akomodasi terawasi selama 24/7 pada tahap awal. Ia juga akan berada di bawah “exclusion zone” yang berpusat di Rochdale.
Pengumuman bahwa Ahmed “cannot be deported” merujuk pada ketentuan dalam Immigration Act 1971. Aturan tersebut menyatakan bahwa karena Ahmed datang ke Inggris sebelum 1973 dan tinggal di negara itu setidaknya selama lima tahun sebelum pengusiran dipertimbangkan, maka pengusirannya tidak dapat dilakukan.
Sebelumnya, status kewarganegaraannya juga berubah setelah ia dihukum pada 2012. Ahmed memiliki kewarganegaraan ganda Inggris dan Pakistan, tetapi kewarganegaraan Inggrisnya kemudian dicabut setelah ia dinyatakan bersalah atas banyak tuduhan pemerkosaan dan kejahatan seksual terhadap anak perempuan.
Pengadilan menyebut para korban berusia sangat muda, termasuk anak-anak yang masih 12 tahun. Untuk kasus tersebut, Ahmed dijatuhi hukuman 19 tahun penjara di Liverpool Crown Court pada 2012.
Dalam persidangan itu, Ahmed merupakan salah satu dari sembilan terdakwa dalam sidang grooming gang Rochdale yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana terhadap lima anak perempuan. Polisi menyebut jumlah korban yang mungkin berjumlah hingga 50 anak perempuan, dan menyatakan banyak di antaranya berasal dari latar belakang “chaotic” serta wilayah “council estate”.
Hakim Gerald Clifton menyampaikan bahwa para korban diperlakukan “as though they were worthless and beyond any respect”. Ia juga mengatakan perlakuan semacam itu terjadi karena para korban tidak dianggap sebagai bagian dari komunitas atau agama pelaku.
Greater Manchester Police (GMP) pada saat itu menyatakan bahwa tidak terdapat unsur “racial or cultural” dalam kejahatan tersebut. Namun, sebuah laporan kemudian menyimpulkan bahwa kepolisian tidak bertindak meski ada banyak kekhawatiran yang sudah diajukan sebelumnya.
Laporan tersebut menyebut adanya “serious multiple failures” baik dari pihak kepolisian maupun otoritas setempat. Dalam konteks itu, kasus Ahmed diposisikan sebagai contoh kegagalan berlapis dalam respons institusi terhadap kekhawatiran yang muncul.
Gambaran di persidangan dan perlawanan hukum
Di persidangan, Ahmed digambarkan sebagai “violent, hypocritical bully”. Ia juga dilaporkan sempat menyebut hakim sebagai “racist” saat proses berjalan, sebelum membawa perkaranya sampai ke European Court of Human Rights.
Dalam upayanya, Ahmed mengklaim bahwa ia tidak memperoleh peradilan yang adil. Kendati demikian, ia tetap menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan pada tahun 2012.
Home Office menegaskan setelah pelepasan, Ahmed juga harus menandatangani register pelanggar seksual seumur hidup. Disebutkan pula bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan lisensinya akan berujung pada “immediately locked up”.
Seorang juru bicara Home Office menyatakan bahwa kejahatan mengerikan Ahmed berada di jantung skandal grooming gangs, yang mereka sebut sebagai salah satu momen tergelap dalam sejarah negara. Dalam pernyataan itu, mereka juga menekankan bahwa orang-orang yang paling rentan disalahgunakan dan dieksploitasi oleh “evil child rapists”, dan karenanya harus menghadapi “full force of the law”.
Respons politik dan preseden lainnya
Di tingkat politik, pada 2022 Andy Burnham—yang kemungkinan akan menggantikan Sir Keir Starmer sebagai perdana menteri—menyerukan pemerintah Konservatif untuk “to do everything within [its] power” agar anggota grooming gangs bisa dideportasi.
Paul Waugh, anggota parlemen dari Rochdale, juga menyampaikan kepada The Daily Telegraph bahwa “The people of Rochdale want him booted out of the country” serta menilai kondisi itu “simply unacceptable” karena pemerintah Pakistan menolak mengambilnya kembali. Ia menambahkan bahwa bila Citizenship Act perlu diubah, menteri harus mempertimbangkan langkah tersebut.
Kasus Ahmed tidak berdiri sendiri. Ia disebut mengikuti pola pertempuran hukum yang mirip dari dua anggota grooming gang lainnya, yakni Qari Abdul Rauf dan Adil Khan.
Keduanya dicabut kewarganegaraan Inggrisnya pada 2022 setelah perselisihan hukum yang panjang, yang berujung sampai Court of Appeal. Rauf dan Khan menggunakan hak mereka berdasarkan article eight dari European Convention on Human Rights, terkait hak atas kehidupan pribadi dan keluarga, untuk menghindari deportasi.
Home Office belum menyatakan apakah kedua pria itu pada akhirnya dideportasi atau tidak. Dalam situasi Ahmed, yang menjadi sorotan adalah bagaimana ketentuan Immigration Act 1971 menutup ruang hukum untuk pengusiran dari Inggris.
Dengan demikian, meski pemerintah menyebut kejahatan Ahmed “appalling” dan menegaskan kontrol ketat setelah ia keluar penjara, keputusan bahwa ia “cannot be deported” tetap ditopang oleh pertimbangan hukum imigrasi. Rencana pelepasannya pun berlangsung dengan syarat lisensi yang detail, termasuk pengawasan penuh serta batasan wilayah di sekitar Rochdale.
