jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris meminta masyarakat untuk mengambil langkah-langkah kecil namun penting guna menghadapi kemungkinan krisis yang dipicu serangan siber maupun cuaca ekstrem. Dorongan itu disampaikan dalam pembaruan rencana ketahanan nasional yang dibawa ke parlemen.
Dalam pernyataannya, Menteri Kantor Kabinet Darren Jones mengatakan akan ada kampanye peningkatan kesadaran publik yang diluncurkan pada akhir tahun. Tujuannya agar warga memahami cara menyiapkan diri ketika terjadi gangguan yang berdampak pada akses kebutuhan dasar, khususnya pangan dan air.
Jones menekankan bahwa persiapan yang dimaksud bukan sekadar wacana, melainkan tindakan yang bisa dilakukan masyarakat. Ia menyebut pemerintah akan mengajak publik menyiapkan diri untuk menghadapi keadaan darurat dan gangguan—baik karena cuaca buruk yang parah maupun karena serangan siber yang dapat memengaruhi akses terhadap listrik, air, sinyal telepon, hingga ketersediaan toko lokal untuk memperoleh makanan.
“Sepanjang sejarahnya, Inggris telah melewati tantangan dari wabah dan pandemi hingga perang serta bagian cuaca buruk yang menjadi adil bagi kita,” ujar Jones. Ia menambahkan bahwa penilaian risiko harus terus dilakukan secara konsisten, sekaligus memastikan rencana yang siap untuk kemungkinan yang paling buruk.
Ia juga mengaitkan urgensi rencana tersebut dengan kondisi cuaca yang belakangan menunjukkan pola yang lebih ekstrem. “Tahun ini kita melihat suhu di seluruh Inggris melampaui rekor pada bulan Mei, lalu rekor itu terlampaui lagi pada bulan Juni,” katanya, sambil menyatakan AI justru membawa cara baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan serangan siber, sekaligus membuka peluang besar untuk ekonomi dan keamanan.
Selain aspek komunikasi publik, pemerintah menyiapkan latihan skala besar untuk menguji kesiapan menghadapi skenario ancaman hibrida. Jones mengatakan Inggris akan menjalankan “latihan pertahanan rumah terbesar di beberapa dekade terakhir” pada tahun depan guna memastikan negara siap “seandainya hal terburuk pernah terjadi”.
Berita Terkait
Menurut keterangan pemerintah, latihan tersebut akan berlangsung multi-hari dengan nama Operation Albiston Shadow. Agenda itu dirancang untuk menilai kemampuan merespons serangan hibrida, termasuk ketika serangan siber beririsan dengan gangguan fisik atau operasional lainnya.
Pembaruan rencana juga mencakup dokumen krisis yang bersifat rahasia. “War books” atau rencana krisis terklasifikasi disebut sedang diperbarui untuk pertama kalinya sejak 2004, sebagai bagian dari pembaruan ketahanan nasional yang terus berjalan.
Di sisi lain, National Risk Register juga diperbarui dengan tujuh risiko baru. Di antara tambahan itu terdapat ancaman serangan siber terhadap infrastruktur air, serta risiko kegagalan ketahanan digital yang disebut “digital resilience failure”. Risiko tersebut juga memuat rujukan pada gangguan global yang ditimbulkan oleh outage CrowdStrike, yang disebut telah melumpuhkan lebih dari delapan juta komputer.
National Risk Register kini total memuat 95 risiko. Satu risiko telah dihapus dari daftar, sementara ancaman gangguan pasokan gas Rusia tidak lagi tercantum. Keputusan itu dijelaskan sebagai refleksi bahwa Inggris telah menurunkan ketergantungannya pada gas Rusia.
Dalam pengantar pembaruan risk register, pemerintah menyatakan ketahanan negara “telah diuji seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya” oleh peristiwa global. Pemerintah menyoroti bahwa gangguan juga muncul pada berbagai sektor, termasuk pasokan minyak, konflik Rusia-Ukraina, wabah hantavirus, serta perkembangan AI yang berlangsung cepat.
Jones menutup penjelasannya dengan menegaskan peran bersama antara pemerintah dan masyarakat. “Pemerintah akan melakukan semua yang dapat kami lakukan dan kami siap dengan baik—namun kita semua juga bisa mengambil bagian untuk menjaga keselamatan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi,” katanya, sambil menyebut kampanye kesadaran publik akan dibangun dari informasi yang sudah tersedia di situs pemerintah.
Bila langkah-langkah persiapan itu dijalankan, kampanye ini diharapkan membantu warga memahami tindakan yang relevan saat keadaan darurat terjadi. Dengan latihan defensif dan pembaruan dokumen krisis yang berjalan paralel, pemerintah ingin memastikan respons nasional tidak berhenti pada rencana di atas kertas, melainkan siap dioperasikan ketika krisis benar-benar datang.
