jurnalistik.co.id – Pemerintah Britania Raya mengusulkan pembatasan akses media sosial pada malam hari untuk remaja usia 16–17 tahun. Kebijakan yang disebut sebagai “social media curfew” ini dirancang berlaku otomatis, namun tetap tersedia opsi untuk menonaktifkannya melalui pengaturan akun.
Dengan rencana tersebut, aplikasi seperti Instagram, TikTok, dan YouTube akan disetel tidak tersedia secara default bagi kelompok usia 16–17 tahun pada rentang pukul 00.00–06.00. Aturan ini juga disertai upaya menonaktifkan fitur yang dinilai bersifat “addictive”, termasuk auto-play dan infinite scroll.
Pemerintah menyampaikan bahwa kombinasi pembatasan waktu dan pemangkasan fitur pemicu kecanduan diharapkan membantu remaja agar lebih fokus, kualitas tidur membaik, serta hubungan keluarga menjadi lebih baik. Target akhirnya, menurut pemerintah, adalah agar remaja tetap bisa menikmati manfaat teknologi, tetapi dengan kendali yang menolong mereka bertumbuh secara sehat.
Liz Kendall, Sekretaris Negara bidang Teknologi, menyatakan, “These measures will be crucial in helping young people get the sleep they need, focus on school and college, and spend more quality time with family and friends, all of which are fundamental to building a happy, healthy and fulfilling adult life.” Ia menambahkan, “We want young people to enjoy the benefits of technology while having the tools to make the online world a place where they can thrive.”
Namun, rencana tersebut langsung menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah pengamat menilai pendekatannya tidak menyeluruh dan hanya bersifat tambal sulam, sehingga tidak menjawab kebutuhan keselamatan anak secara komprehensif.
Laura Trott, juru bayangan pendidikan dari Partai Konservatif, menggambarkan usulan ini sebagai, “a ‘dog’s dinner’.” Ia berpendapat bahwa, “Either they think 16 and 17-year-olds should be on social media or they don’t, but curfews they can simply switch off won’t achieve anything,” sehingga pembatasan yang bisa dimatikan tidak akan memberi dampak yang berarti.
Selain pembatasan untuk usia 16–17 tahun, pemerintah juga menegaskan langkah lanjutan yang diarahkan pada penggunaan layanan berbasis AI oleh anak. Salah satu poinnya adalah mendorong penyedia layanan agar menerapkan jeda berkala untuk pengguna di bawah 18 tahun, demi membantu penggunaan yang lebih aman.
Pemerintah menargetkan agar rancangan kebijakan baru ini diajukan ke parlemen pada akhir 2026. Kebijakan tersebut juga disebut diharapkan mulai berlaku beriringan dengan rencana larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun pada musim semi tahun berikutnya.
Meski demikian, sejumlah organisasi keselamatan anak dan pakar digital menyatakan masih ada keraguan terhadap efektivitas “midnight curfew” untuk remaja yang lebih tua. Andy Burrows, CEO Molly Rose Foundation, menilai langkah terbaru ini kembali masuk kategori parsial.
Burrows mengatakan, “While we welcome these measures for older teens, this latest move is yet another piecemeal set of announcements not the comprehensive plan for children’s safety that’s required.” Ia menambahkan bahwa Perdana Menteri Sir Keir Starmer “leaves office having announced a social media ban without a plan,” dan kemungkinan penerusnya, Andy Burnham, akan “inherit a series of missed opportunities.”
Prof Sonia Livingstone, pakar hak-hak digital anak dari London School of Economics, juga menyoroti risiko yang dapat dialami anak-anak yang paling rentan. Ia menilai pembatasan akses dapat menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh dukungan atau kenyamanan saat kondisi tertentu membutuhkan respons cepat.
Berita Terkait
Livingstone mengatakan kepada BBC, “If it’s a curfew on companies using push notifications to wake someone up in the night, absolutely have a curfew.” Namun ia menegaskan kekhawatirannya jika pembatasan justru menghalangi akses dukungan ketika diperlukan, dengan menyatakan, “But if it’s a curfew that prevents a child in need of support or help or comfort reaching out to trusted sources in the middle of the night, I think that’s quite harmful potentially.”
Usulan ini muncul setelah pada bulan Juni pemerintah mengumumkan larangan penuh untuk kelompok usia di bawah 16 tahun pada sejumlah platform. Kebijakan terbaru untuk usia 16–17 tahun kemudian diposisikan sebagai langkah tambahan dalam rangkaian pembatasan yang lebih luas.
Untuk menilai opsi yang mungkin diterapkan, pemerintah sebelumnya menjalankan uji coba berbagai intervensi di rumah sejumlah keluarga di seluruh Britania Raya. Uji coba tersebut mencakup penerapan pembatasan pada malam hari, termasuk pelarangan akses sementara di jam tertentu.
Dalam rangkaian uji coba itu, 300 remaja memiliki aplikasi sosial mereka dinonaktifkan sepenuhnya pada malam hari. Ada pula yang dibatasi dari akses pada rentang pukul 21:00 hingga 07:00, atau diberi batas waktu penggunaan maksimal satu jam, sementara sebagian lainnya tidak mengalami perubahan apa pun selama periode perbandingan satu bulan.
Dari laporan yang dipublikasikan pada hari Selasa, pemerintah menyebut percobaan terkait “curfew” menghasilkan manfaat tidur yang paling besar. Selain itu, diklaim terjadi peningkatan pada suasana keluarga, dengan lebih banyak momen yang terasa lebih terlibat dan komunikatif, serta pengaturan yang dinilai lebih mudah bagi orang tua.
“These findings show what parents have been telling us all along: when children spend less time on social media, the benefits are real,” ujar Kendall mengomentari temuan tersebut. Meski demikian, beberapa pakar mengingatkan agar temuan tidak langsung dianggap jawaban final.
Pete Etchells, profesor komunikasi sains di Bath Spa University, memperingatkan agar tidak terlalu mengandalkan hasil uji coba yang ada. Ia menyatakan, “This is a small study that is one part of the puzzle in trying to understand how children and parents will navigate technology restrictions in a practical way.”
Usulan pemerintah juga disebut mengikuti jejak Australia yang lebih dulu menerapkan pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Kebijakan Australia, yang mulai berlaku pada bulan Desember, memaksa sejumlah aplikasi menutup akun remaja dan mencegah mereka membuat akun baru.
Namun pembatasan di Australia dikritik karena dinilai tidak efektif sepenuhnya. Sejumlah remaja menyatakan mereka tetap dapat mengakses situs yang seharusnya terlarang, sementara muncul pula persoalan kelayakan pengecekan usia untuk anak di bawah 16 tahun.
Keberhasilan kebijakan yang dianggap masih diperdebatkan ini kemudian mendorong kekhawatiran bahwa Britania Raya berpotensi menempuh arah yang sama. Ada pula perhatian terhadap rencana pemerintah yang sempat menyebut kemungkinan pembatasan di sekitar Virtual Private Networks (VPN).
Pada hari Selasa, pemerintah merujuk pada temuan dari riset yang dipesan secara eksternal. Pemerintah menyebut ada sedikit bukti bahwa VPN digunakan oleh banyak anak untuk mengakali pengecekan usia.
Dengan demikian, usulan untuk remaja 16–17 tahun tampak menekankan kontrol waktu dan pembatasan fitur pemicu kecanduan, sekaligus membuka ruang penyesuaian lewat pengaturan akun. Meski begitu, perdebatan soal efektivitas, dampak pada anak yang rentan, serta apakah pendekatannya cukup menyeluruh terus menjadi sorotan utama dari kalangan kritikus.
