jurnalistik.co.id – Jumlah penerima Personal Independence Payments (Pip) di Inggris dan Wales kembali menembus rekor. Berdasarkan data pemerintah terbaru, pada Juli sekitar lebih dari empat juta orang berhak mengajukan tunjangan tersebut, jauh di atas tahun sebelumnya.
Angka itu merujuk pada komposisi penerima yang berada di bawah skema Pip, sebuah manfaat yang ditujukan untuk membantu biaya tambahan yang timbul akibat kondisi disabilitas maupun kesehatan fisik atau mental jangka panjang. Pemerintah menyebut bahwa kelayakan Pip tidak bergantung pada penghasilan maupun tabungan.
Menurut data Departemen Pekerjaan dan Pensiun (DWP), pada Juli jumlahnya mencapai lebih dari 4 juta orang, dibanding 3,83 juta pada tahun sebelumnya. Secara persentase, terjadi kenaikan sekitar 7% dari periode yang sama.
Namun, bersamaan dengan bertambahnya klaim, penilaian terhadap sistem Pip juga semakin menuai kritik. Dalam laporan sementara yang disampaikan Sir Stephen Timms—yang memimpin tinjauan atas Pip—sistem tersebut dinilai “not fit for purpose”.
Dari total sekitar 4,1 juta pengklaim, kelompok usia 50 tahun ke atas menyumbang lebih dari separuh penerima. Sementara itu, usia 30 sampai 49 tahun berada pada kisaran “just under three in ten”, dan mereka yang berusia 16 sampai 29 tahun mencatat 17% dari seluruh klaim.
Skema Pip berupaya mengompensasi biaya ekstra yang dapat muncul ketika seseorang hidup dengan kondisi kesehatan tertentu yang bersifat jangka panjang. Salah satu rujukan yang menyoroti beban biaya tersebut datang dari organisasi amal Scope, yang menyebut “disability price tag” telah mencapai lebih dari £1.100 per bulan.
DWP memang mengakui adanya peningkatan jumlah penerima, tetapi menyatakan laju kenaikannya justru “slowed”. Kenaikan dalam rentang 12 bulan hingga Juli 2024 tercatat sebesar 400.000, kemudian turun menjadi 260.000 dalam rentang 12 bulan hingga Juli 2026.
Meski demikian, DWP turut menyetujui bahwa sistem Pip “no longer fit for purpose”. Dalam keterangan yang sama, departemen itu menilai rekomendasi dalam tinjauan Timms akan “lay the foundation for sustainable reform”.
Garis kritik juga datang dari pihak oposisi. Helen Whatly, sekretaris bayangan bidang pekerjaan dan pensiun, menyatakan bahwa Partai Buruh “too quick to write people off and too slow to help them into work”, yang menurutnya “costing us a fortune”.
Berita Terkait
Pip menjadi sorotan sejak musim panas 2025, ketika pemerintah yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Sir Keir Starmer mengusulkan reformasi serta pengetatan kriteria kelayakan untuk tunjangan tersebut. Langkah itu muncul di tengah meningkatnya biaya operasional program, sehingga pemerintah menargetkan perubahan kebijakan.
Dalam perhitungan pemerintah, belanja Pip berada pada angka £16,3 miliar pada 2019–20. Angka tersebut telah disesuaikan untuk inflasi dengan nilai harga saat ini, lalu meningkat menjadi £27,3 miliar pada 2024–25. Proyeksi selanjutnya menyebut belanja Pip akan naik hingga £41,5 miliar pada 2030–31.
Rencana reformasi saat itu juga dikaitkan dengan target pemangkasan belanja kesejahteraan sebesar £50 miliar. Kebijakan tersebut akan dilakukan lewat perubahan pada pembayaran disabilitas bagi jutaan orang.
Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus di internal Partai Buruh. Sejumlah besar anggota parlemen dari Buruh menyampaikan kekhawatiran, dan karena takut basis internal mereka akan menolak reformasi, pemerintah kemudian melakukan “U-turned”.
Peralihan ke tinjauan ulang Pip
Alih-alih melanjutkan rencana pengetatan yang semula diusulkan, pemerintah kemudian memerintahkan sebuah tinjauan terhadap Pip yang dipimpin Sir Stephen Timms. Tujuannya dinyatakan untuk menghadirkan sistem yang “fit and fair for the future”.
Laporan sementara yang dirilis pada musim panas menilai sistem Pip telah menjadi penghalang bagi banyak orang untuk bekerja. Selain itu, proses pengajuan dinilai “dehumanising”, yakni membuat pemohon merasa diperlakukan secara tidak manusiawi.
Dalam sistem penilaian yang berjalan saat ini, seorang tenaga profesional kesehatan menilai pengklaim berdasarkan tugas-tugas keseharian. Contoh yang disebut meliputi aktivitas seperti mencuci badan, berpakaian, serta menyiapkan makanan, dengan skala penilaian dari nol hingga 12.
Lebih awal bulan ini, tinjauan Timms menyampaikan “emerging recommendations” yang mengarah pada kemungkinan lebih banyak asesmen tatap muka. Meski pembayaran tunai dinyatakan tetap menjadi fondasi, tinjauan tersebut juga menyinggung adanya dukungan non-kas sebagai pelengkap.
Tinjauan Timms sendiri diperkirakan akan dipublikasikan secara lengkap nanti pada tahun ini, setelah laporan sementara dan temuan awalnya dibawa ke tahap rekomendasi lanjutan.
