jurnalistik.co.id – Beberapa minggu terakhir, sejumlah instansi federal di Amerika Serikat meningkatkan upaya untuk menemukan pihak yang diduga membocorkan informasi kepada pers. Di tengah eskalasi penyelidikan, tes poligraf ikut disebut menjadi salah satu instrumen yang mulai digunakan.
Langkah itu melibatkan lembaga seperti FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), serta Departemen Pertahanan. Fokusnya sama: menelusuri siapa yang mengirimkan informasi yang kemudian beredar di media.
FBI mengonfirmasi kepada NPR bahwa mereka telah mulai memakai tes poligraf untuk melacak pegawai yang dinilai berpotensi melakukan kebocoran. Konfirmasi tersebut sekaligus menguatkan bahwa penggunaan poligraf tidak lagi sebatas isu internal, melainkan bagian dari proses penanganan perkara.
Dalam konteks tersebut, Asisten Menteri DHS untuk Urusan Publik, Tricia McLaughlin, menyampaikan sikap organisasi yang terang dan tegas. Pernyataan itu muncul saat ditanya mengenai penggunaan tes poligraf oleh lembaganya.
“Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah badan keamanan nasional. Kami bisa, harus, dan akan melakukan tes poligraf terhadap personel kami.”
McLaughlin juga menegaskan konsekuensi hukum bagi pihak yang diduga membocorkan informasi. Ia menyatakan bahwa penanganannya akan dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum.
McLaughlin menambahkan bahwa mereka yang diduga membocorkan informasi akan ditindak secara hukum “seberat-beratnya sesuai ketentuan yang berlaku.”
Dengan demikian, DHS menempatkan tes poligraf sebagai bagian dari langkah pencegahan sekaligus penelusuran. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menilai kebocoran sebagai pelanggaran prosedural, tetapi sebagai isu yang memerlukan respons penegakan.
Pentagon uji poligraf dalam penyelidikan kebocoran
Selain FBI dan DHS, Pentagon disebut melakukan langkah serupa. Pada bulan Agustus, pihak Pentagon melakukan tes poligraf terhadap sekitar 50 anggota Staf Gabungan militer AS.
Berita Terkait
Tes poligraf tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari penyelidikan yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya terkait kebocoran informasi. Investigasi itu diarahkan pada dugaan adanya aliran informasi kepada wartawan.
New York Times melaporkan bahwa penyelidikan tersebut turut mencakup laporan mengenai menipisnya stok amunisi AS selama perang melawan Iran. Dalam laporan itu, disebutkan juga adanya sorotan terhadap rudal jarak jauh serta rudal pencegat Patriot.
Media tersebut menyebut tes dilakukan ketika berbagai pemberitaan mengemuka. Pemberitaan itu merinci kekurangan senjata utama yang kemudian menjadi bahan pertanyaan publik dan perhatian pemerintahan.
New York Times juga mengaitkan proses penyelidikan itu dengan keterangan pejabat yang mengetahui perihal perkara tersebut. Dari gambaran yang disampaikan, tes poligraf menjadi alat yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi sumber kebocoran.
Jika ditarik ke pola besar, keterlibatan beberapa lembaga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengurangi risiko informasi sensitif bocor ke publik. Upaya itu tampak dilakukan secara lintas instansi, bukan hanya dalam satu jalur kelembagaan.
Inti persoalan: kebocoran informasi dan pencarian sumber
Di dalam narasi yang berkembang, titik tekan penyelidikan adalah kebocoran informasi—baik yang berkaitan dengan kemampuan operasional maupun hal-hal yang menyangkut kebutuhan persenjataan. Dugaan kebocoran tersebut kemudian mendorong respons yang lebih intensif dari lembaga terkait.
Dengan FBI yang mengonfirmasi penggunaan tes poligraf, serta DHS yang menyatakan kesiapannya melakukan hal yang sama terhadap personel, publik memperoleh gambaran bahwa alat tersebut mulai dipakai secara lebih luas. Pada sisi lain, Pentagon turut disebut menguji sekitar 50 anggota Staf Gabungan.
Pelaporan yang mengemuka pada periode tersebut—termasuk menyangkut menipisnya stok amunisi serta ketersediaan rudal jarak jauh dan Patriot—membentuk konteks mengapa penyelidikan kebocoran menjadi sangat sensitif. Investigasi yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya juga menandakan perhatian serius terhadap skala masalah.
Walau demikian, pertanyaan mengenai sejauh mana tes poligraf mampu menjawab kebutuhan penuntasan kasus tetap menjadi fokus perhatian. Yang jelas, dari sisi kebijakan yang disampaikan pejabat DHS, pemerintah menyatakan poligraf sebagai instrumen yang dapat digunakan dan diiringi konsekuensi hukum bagi pihak yang terbukti diduga terlibat.
Di akhir, rangkaian langkah yang disebut melibatkan FBI, DHS, dan Pentagon menunjukkan upaya penelusuran yang lebih agresif terhadap sumber kebocoran informasi. Dengan adanya uji poligraf terhadap personel di tingkat tinggi, perhatian publik kembali tertuju pada bagaimana investigasi ini akan berjalan dan apa yang akan diputuskan setelah proses pemeriksaan dilakukan.
