Internasional

Iran Tunggu Restu Mojtaba Khamenei, Damai dengan AS Belum Diputuskan

6
×

Iran Tunggu Restu Mojtaba Khamenei, Damai dengan AS Belum Diputuskan

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Iran Masih Tunggu Restu Mojtaba Khamenei, Belum Ketok Palu Damai dengan AS

jurnalistik.co.id – Iran menegaskan bahwa kesepakatan damai dengan Amerika Serikat belum resmi disetujui, meski Presiden AS Donald Trump mengeklaim perundingan antara kedua negara “sebagian besar telah dinegosiasikan”. Menurut pejabat Iran, proposal perdamaian itu masih harus mendapat persetujuan dari Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran sebelum benar-benar diratifikasi.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa tidak ada keputusan strategis yang diambil di luar kerangka Dewan Keamanan Nasional maupun tanpa izin pemimpin tertinggi Iran. Sikap itu menandakan bahwa proses diplomatik yang sedang berjalan masih berada di tahap pembahasan internal, bukan pada tahap final.

Solidaritas internal dianggap lebih penting

Dalam pertemuan dengan kepala Lembaga Penyiaran Republik Iran (IRIB), Pezeshkian mengatakan bahwa stabilitas Iran di masa-masa sensitif bergantung pada solidaritas rakyat dan kesatuan internal pemerintahan. “Yang menjamin kelangsungan dan stabilitas negara adalah solidaritas dan empati rakyat,” kata Pezeshkian, seperti dikutip Tasnim News Agency, Minggu (24/5/2026).

Ia menambahkan bahwa kekhawatiran utama Iran saat ini bukan perang maupun serangan rudal, melainkan menjaga ketenangan dan persatuan nasional. “Menjaga persatuan nasional jauh lebih penting dibanding isu militer dan keamanan,” ujarnya. Dengan penekanan itu, Pezeshkian menunjukkan bahwa pemerintah Iran memandang kohesi internal sebagai unsur paling mendesak di tengah pembicaraan sensitif dengan Washington.

Pezeshkian juga mengatakan dirinya selalu berhati-hati agar tidak mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan pandangan Pemimpin Revolusi Iran atau memicu perpecahan di dalam struktur pemerintahan Iran. Ia menilai, dalam situasi seperti sekarang, menjaga keselarasan pesan politik lebih penting daripada mengedepankan pernyataan yang bisa menimbulkan tafsir berbeda di dalam negeri.

Keputusan diplomatik harus satu suara

Menurut Pezeshkian, seluruh keputusan penting di Iran harus melalui koordinasi dengan Mojtaba Khamenei. “Tidak ada keputusan di Iran yang dibuat di luar kerangka Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan tanpa koordinasi serta izin dari Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei,” katanya.

Ia menambahkan bahwa seluruh institusi dan kelompok politik Iran harus mendukung keputusan diplomatik yang telah diambil agar Iran dapat menunjukkan suara yang bersatu kepada dunia. Dalam pandangan Pezeshkian, kesatuan posisi di dalam negeri bukan sekadar urusan politik domestik, tetapi juga bagian dari cara Iran menampilkan dirinya dalam negosiasi internasional.

Di sisi lain, pejabat Iran mengatakan masih ada satu atau dua klausul dalam proposal damai dengan AS yang perlu diperjelas sebelum memorandum kesepahaman dikirim untuk diratifikasi. Artinya, pembahasan belum benar-benar selesai, karena masih ada bagian-bagian yang dinilai harus dirapikan lebih dulu sebelum masuk ke tahap persetujuan resmi.

Hal tersebut telah disampaikan Iran kepada mediator Pakistan yang ikut terlibat dalam proses negosiasi. Keterlibatan mediator itu menunjukkan bahwa jalur komunikasi belum tertutup, tetapi juga belum menghasilkan naskah final yang bisa langsung disahkan.

Sementara itu, Trump sebelumnya mengatakan “aspek dan detail akhir” dari memorandum kesepahaman masih dibahas dan akan segera diumumkan. Pernyataan itu sejalan dengan gambaran bahwa negosiasi masih berlangsung, namun berbeda dengan penegasan dari pihak Iran bahwa dokumen tersebut belum ketok palu karena masih menunggu restu dari struktur tertinggi di Teheran.

Dengan demikian, posisi kedua pihak masih sama-sama menyisakan pekerjaan rumah. Di satu sisi, Washington menyebut prosesnya sudah jauh berjalan, sementara di sisi lain Teheran menegaskan bahwa keputusan final tetap bergantung pada persetujuan pemimpin tertinggi dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.