jurnalistik.co.id – TEL AVIV — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan alokasi dana sebesar 13 miliar shekel atau sekitar Rp 81,5 triliun untuk memperkuat keamanan dan mengembangkan wilayah utara Israel yang berbatasan dengan Lebanon. Kawasan ini disebut mengalami kerusakan dan tekanan keamanan akibat berminggu-minggu serangan yang dilancarkan kelompok Hezbollah yang didukung Iran.
Pengumuman itu disampaikan pada Selasa (2/6/2026), setelah pemerintah Israel menyetujui paket kebijakan yang oleh kantor Netanyahu disebut sebagai mega proyek untuk wilayah utara. Total investasi yang disiapkan, menurut Netanyahu, mencapai 20 miliar shekel jika digabungkan dengan dana tujuh miliar shekel yang sebelumnya telah diberikan.
“Pemerintah hari ini membuat keputusan dramatis untuk memperkuat wilayah utara. Kami menginvestasikan lebih dari 13 miliar shekel hari ini, di samping tujuh miliar yang telah kami berikan sebelumnya — total 20 miliar shekel akan dialokasikan untuk komunitas-komunitas di wilayah utara,” kata Netanyahu.
Tiga keputusan utama
Paket kebijakan tersebut terdiri dari tiga keputusan utama yang mencakup aspek keamanan dan pembangunan jangka panjang. Langkah pertama berfokus pada perlindungan warga dari ancaman roket dan drone yang datang dari wilayah perbatasan.
Dalam keputusan pertama, pemerintah akan membangun 1.800 shelter atau tempat perlindungan baru di ruang publik. Lokasinya mencakup halte bus, pusat perbelanjaan, dan taman. Selain itu, sekitar 500 shelter yang sudah ada akan direnovasi.
Keputusan kedua mengalokasikan subsidi untuk pembangunan ruang aman di dalam rumah-rumah warga yang tinggal dalam radius sembilan kilometer dari perbatasan Lebanon. Program ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan bagi penduduk yang berada di garis depan potensi konflik lintas batas.
Target menarik 100.000 penduduk baru
Keputusan ketiga diarahkan pada pengembangan wilayah utara agar mampu menarik 100.000 penduduk baru. Pemerintah berencana meningkatkan infrastruktur kesehatan, transportasi, pendidikan, dan pariwisata, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang kerja.
Netanyahu menyebut perkembangan di wilayah utara akan bergerak sejalan dengan dorongan yang sebelumnya dia sampaikan untuk wilayah selatan. Ia merujuk pada daerah dekat Gaza yang diserang pada 7 Oktober 2023.
“Orang-orang akan berbondong-bondong ke wilayah utara. Saya mengatakan hal yang sama tentang wilayah selatan,” ujar Netanyahu. “Saat ini permintaan di sana sangat kuat; terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa — dan itulah yang juga akan terjadi di sini.”
Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah Israel tidak hanya ingin merespons tekanan keamanan, tetapi juga membangun kembali daya tarik kawasan yang selama ini berada di bawah bayang-bayang konflik perbatasan. Dalam kerangka itu, proyek utara diposisikan sebagai gabungan antara penguatan pertahanan sipil dan pengembangan ekonomi jangka panjang.
Kritik dari oposisi
Meski begitu, pemerintah Israel tetap menghadapi kritik dari sejumlah tokoh oposisi. Mereka menilai wilayah perbatasan Lebanon selama ini kurang mendapat perhatian dan penanganan yang memadai.
Yair Lapid, Gadi Eisenkot, dan Naftali Bennett pada Senin (1/6/2026) malam menyoroti bahwa hanya tiga menteri yang menghadiri rapat kabinet yang membahas situasi di wilayah utara. Kritik itu menambah tekanan politik terhadap pemerintah di tengah upaya mereka menunjukkan keseriusan dalam menangani kawasan perbatasan.
“Penduduk wilayah utara berhak mendapatkan kepemimpinan yang melihat mereka dan mengurus mereka,” tulis Eisenkot di platform X.
Rencana besar ini kini menjadi salah satu langkah paling menonjol Israel dalam merespons situasi di utara negara itu. Di satu sisi, pemerintah menjanjikan perlindungan yang lebih kuat bagi warga yang tinggal dekat perbatasan. Di sisi lain, target pembangunan dan penarikan penduduk baru menunjukkan ambisi untuk mengubah wilayah yang rentan menjadi kawasan yang kembali hidup dan tumbuh.
