jurnalistik.co.id – Ramainya pembahasan mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite hingga maksimal Rp 50.000 per transaksi dinilai tidak berhenti pada kabar yang beredar di media sosial. Menurut ekonom energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, isu tersebut berkaitan dengan persoalan komunikasi kebijakan pemerintah serta upaya pengendalian subsidi energi.
Yayan menilai, cepatnya isu itu menyebar tidak lepas dari cara pemerintah menyampaikan kebijakan energi. Dalam pandangannya, persoalan komunikasi menjadi faktor yang membuat sebagian masyarakat tidak begitu percaya.
“Memang, permasalahan komunikasi pemerintah ini menjadi akar masalah masyarakat tidak begitu percaya,” kata Yayan kepada Kompas.com, Sabtu (13/6/2026).
Selain aspek komunikasi, Yayan juga mengaitkan kemunculan isu pembatasan Pertalite dengan kondisi ekonomi makro. Ia menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan terhadap arus modal asing yang, menurutnya, membuat pemerintah perlu menjaga stabilitas fiskal.
Dalam konteks tersebut, Yayan menyebut penyesuaian harga Pertamax hingga mencapai tingkat keekonomian dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas ruang fiskal. Ia juga memandang langkah itu dapat memberikan sinyal positif kepada investor.
“Melihat kondisi makro moneter saat ini, strategi di sisi fiskal lebih mudah dikontrol sehingga pelepasan harga Pertamax ke harga keekonomian dapat memberikan sentimen positif bagi investor sekaligus meningkatkan ruang fiskal,” ujarnya.
Ekonomi makro dan ruang fiskal
Uraian Yayan menempatkan stabilitas fiskal sebagai bagian dari pertimbangan kebijakan energi. Dengan kondisi rupiah yang melemah serta tekanan terhadap modal asing, pemerintah membutuhkan ruang gerak agar pengelolaan keuangan negara dapat tetap terjaga.
Di sisi lain, penyesuaian harga Pertamax yang diarahkan pada tingkat keekonomian diposisikan sebagai instrumen yang dapat membantu memperlebar ruang fiskal. Hal itu juga disebut berpotensi memengaruhi sentimen pasar, khususnya investor, melalui sinyal kebijakan.
Yayan juga menegaskan bahwa strategi fiskal dapat lebih mudah dikendalikan ketika kondisi makro moneter berada dalam kerangka tertentu. Baginya, hubungan antara desain kebijakan energi dan arah pengelolaan fiskal menjadi elemen yang tidak terpisahkan.
Antrean Pertalite: efek penyesuaian distribusi
Di tengah pembahasan pembatasan Pertalite, masyarakat sempat mengeluhkan antrean di sejumlah daerah. Namun, Yayan memandang fenomena tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh proses penyesuaian distribusi setelah perubahan harga BBM.
Ia menjelaskan bahwa antrean tersebut bersifat sementara. Menurutnya, pada kondisi penyesuaian harga biasanya muncul restocking adjustment yang dapat mengganggu rantai pasok.
“Ini hanya sementara. Idealnya tidak boleh terjadi, tetapi ketika ada penyesuaian harga biasanya muncul restocking adjustment yang mengganggu rantai pasok,” katanya.
Pandangan itu menempatkan antrean sebagai konsekuensi operasional yang dapat terjadi ketika sistem distribusi beradaptasi. Yayan tidak melihatnya sebagai situasi permanen, melainkan gangguan yang muncul pada fase penyesuaian.
Ketepatan sasaran subsidi dan risiko migrasi konsumsi
Meski begitu, Yayan menilai isu pembatasan Pertalite tidak sepenuhnya terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk menjaga ketepatan sasaran subsidi energi. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong perpindahan konsumsi ke Pertalite dalam jumlah yang cukup besar.
Untuk mengendalikan perpindahan tersebut, Yayan menyebut penerapan sistem QR Code secara optimal. Ia memperkirakan migrasi konsumsi dapat mencapai sekitar 23 persen apabila sistem bekerja sesuai skema yang diharapkan.
Namun, Yayan juga menekankan bahwa tanpa pengawasan yang memadai, perpindahan konsumsi bisa lebih tinggi dari perkiraan tersebut. Dengan demikian, isu pembatasan Pertalite tidak hanya menyangkut harga, tetapi juga menyangkut mekanisme pemantauan agar target subsidi tetap tepat.
Dalam pandangannya, tantangan terbesar berada pada kemampuan sistem dan kontrol yang menyertai kebijakan. Ketika pengawasan tidak berjalan optimal, risiko pembengkakan jumlah konsumen yang berpindah ke Pertalite menjadi lebih besar.
Secara keseluruhan, Yayan melihat bahwa isu pembatasan Pertalite yang mengemuka dipengaruhi gabungan faktor komunikasi kebijakan, kondisi ekonomi makro, serta kebutuhan menjaga ketepatan sasaran subsidi. Di saat yang sama, dinamika distribusi setelah perubahan harga menjadi variabel yang memengaruhi pengalaman masyarakat di lapangan.
Dengan pertimbangan tersebut, arah kebijakan energi yang berhubungan dengan harga dan subsidi dinilai menuntut penjelasan yang dapat dipercaya publik, pengendalian ruang fiskal, serta sistem pengawasan yang mampu mengunci ketepatan sasaran subsidi energi.
