jurnalistik.co.id – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan Asrama Haji Makassar sebagai model layanan haji untuk wilayah Indonesia Timur. Upaya ini diarahkan pada penyelenggaraan yang profesional, terintegrasi, dan berfokus pada kenyamanan jemaah, mulai dari tahap embarkasi sampai kepulangan ke daerah asal.
Jakarta, Senin (15/6/2026). Menhaj menekankan bahwa seluruh rangkaian proses perlu ditata sejak jemaah masuk asrama hingga kembali ke daerah asal. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan penekanan pada tertib layanan pada tiap tahapan perjalanan.
” Asrama Haji Makassar harus menjadi model layanan haji Indonesia Timur. Semua proses harus tertata sejak jemaah masuk asrama, berangkat ke bandara, terbang ke Tanah Suci, hingga kembali ke daerah asal dengan aman, nyaman, dan bermartabat,” tegas Menhaj dalam keterangannya.
Ia menilai evaluasi penyelenggaraan haji tidak semestinya dibatasi pada aspek administratif semata. Penilaian juga perlu menyentuh pengalaman layanan yang benar-benar dirasakan oleh jemaah selama menjalani rangkaian ibadah dan perjalanan.
Karena itu, evaluasi mencakup layanan di Asrama Haji Sudiang, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan, konsumsi, serta pengelolaan bagasi. Kemenhaj juga menyoroti aspek transportasi dan layanan untuk lansia serta penyandang disabilitas, termasuk bagaimana proses pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan.
“Ukuran keberhasilan layanan itu sederhana. Jemaah merasa aman, terlayani dengan baik, dan tidak mengalami kebingungan pada setiap tahapan perjalanan hajinya,” ujar Menhaj.
Selain penguatan layanan di area embarkasi dan kepulangan, Kemenhaj mendorong sistem pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi yang dibangun secara terintegrasi. Irfan meminta agar materi pelatihan tidak berdiri sendiri, melainkan mencakup kebutuhan layanan dari berbagai sudut pandang operasional.
Materi pelatihan, menurut Irfan, harus mencakup alur layanan, penanganan krisis kesehatan, perlindungan jemaah, komunikasi publik, dan layanan lansia. Pelatihan juga diarahkan pada koordinasi bandara, CIQ, Mekkah Route, penggunaan Nusuk, hingga sistem pelaporan digital.
Dalam kesempatan yang sama, Menhaj menegaskan pentingnya reformasi tata kelola rekrutmen petugas haji. Kemenhaj menyatakan bahwa proses seleksi PPIH Kloter maupun Petugas Haji Daerah (PHD) ke depan harus berbasis kompetensi, integritas, kesehatan, pengalaman pelayanan, serta kemampuan bekerja dalam situasi tekanan tinggi.
“Petugas haji bukan ruang titipan. Petugas haji adalah amanah pelayanan yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Kemenhaj juga terus memperkuat peran PHD sebagai pendamping utama jemaah dari daerah masing-masing. PHD diharapkan memahami kondisi dan kebutuhan jemaah, khususnya lansia dan kelompok rentan, sekaligus menjadi penghubung yang efektif antara jemaah, kloter, dan pemerintah daerah.
Di saat yang sama, fungsi PPIH Kloter diperkuat sebagai garda terdepan pelayanan selama perjalanan ibadah. Ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, dan PHD didorong bekerja dalam satu sistem komando pelayanan agar seluruh jemaah memperoleh pendampingan yang optimal saat menjalankan ibadah.
Dari rangkaian kebijakan tersebut, Asrama Haji Makassar diproyeksikan menjadi contoh layanan untuk wilayah Indonesia Timur. Dengan penataan proses, evaluasi yang berorientasi pada pengalaman jemaah, serta penguatan pelatihan dan tata kelola rekrutmen petugas, Kemenhaj berharap perjalanan haji berlangsung aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh jemaah.
Melalui rancangan layanan yang menyeluruh, Kemenhaj menempatkan Asrama Haji Makassar sebagai titik penguatan sejak tahap awal persiapan hingga akhir pemulangan. Penataan itu mencakup penjaminan kenyamanan jemaah melalui layanan dokumen, layanan kesehatan, pengelolaan konsumsi, serta penanganan bagasi. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kebutuhan khusus jemaah lansia dan penyandang disabilitas, termasuk agar proses kepulangan berjalan tertib dan terarah.
Langkah lanjutan juga menekankan agar peningkatan kualitas layanan didukung oleh sistem yang konsisten pada aspek sumber daya manusia. Kemenhaj mendorong model pelatihan PPIH Embarkasi yang disusun terintegrasi, sehingga materi tidak hanya bersifat teknis, melainkan memadukan alur layanan, penanganan kondisi darurat kesehatan, perlindungan jemaah, serta komunikasi publik. Program pelatihan tersebut juga disambungkan dengan koordinasi di bandara, mekanisme CIQ, tahapan Mekkah Route, penggunaan Nusuk, hingga pelaporan berbasis digital, sejalan dengan reformasi rekrutmen petugas yang menilai kompetensi dan integritas.
