jurnalistik.co.id – Kementerian Kesehatan Turkiye menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 100 dokter spesialis kandungan terkait praktik operasi caesar. Menurut laporan yang mengutip surat kabar BirGun, para dokter itu tidak hanya didenda, tetapi juga diminta menjalani pelatihan serta ditangguhkan dari tugas.
Sanksi tersebut diberitakan pada 11 Juli. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan Turkiye mendenda para dokter spesialis kandungan yang melakukan operasi caesar.
Untuk menggambarkan skala masalahnya, artikel menyebut bahwa berdasarkan data terakhir yang tersedia pada 2023, Turkiye memiliki tingkat kelahiran sesar tertinggi di antara 38 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Angkanya disebut mencapai sekitar 615 prosedur caesar dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tersebut.
Dalam keterangan yang dikutip dari Straits Times, para profesional medis menilai operasi caesar dinilai lebih efisien dari sisi waktu bagi staf medis. Disebutkan, tindakan ini memakan waktu sekitar 30 menit, berbeda dengan persalinan tradisional yang bisa berlangsung hingga 12 jam.
Efisiensi tersebut juga dikaitkan dengan penurunan risiko tuntutan hukum akibat komplikasi. Dengan cara itu, disebutkan bahwa keselamatan dokter dan perempuan dinilai lebih terjamin.
Pada saat yang sama, pemerintah Turkiye tengah mendorong upaya untuk menahan penurunan angka kelahiran. Pada 2025, disebutkan bahwa pemerintah meluncurkan kampanye dalam kerangka inisiatif “Dekade Keluarga” yang diprakarsai Presiden Recep Tayyip Erdogan, sekaligus mendorong pemerintah lebih mengontrol bagaimana perempuan melahirkan.
Dalam kampanye itu, Erdogan menargetkan penanganan rekor persalinan caesar elektif di Turkiye. Langkah yang disebut muncul kemudian adalah pelarangan prosedur caesar di fasilitas perawatan kesehatan swasta tanpa alasan medis yang sah pada April 2025.
Berita Terkait
BirGun melaporkan bahwa lebih dari 100 dokter telah dijatuhi denda. Laporan tersebut mengaitkan jumlah itu dengan angka yang diberikan asosiasi medis di berbagai wilayah di seluruh negeri, serta menyebut adanya respons keras dari kalangan profesional kesehatan.
Pernyataan Perhimpunan Dokter Antalya, sebagaimana tercantum dalam laman resminya, menyebut proses disipliner yang dijalankan. “Para dokter kandungan telah diberi peringatan, dikenai investigasi disipliner, diskors sementara dari praktik, dan diwajibkan untuk mengikuti kursus pelatihan antenatal, dengan alasan tingginya angka operasi caesar di seluruh negeri,” bunyi pernyataan organisasi tersebut.
Laporan lain yang dikutip, berasal dari Diken, menyinggung contoh kasus di salah satu rumah sakit swasta. Disebutkan seorang dokter kandungan yang bekerja di rumah sakit swasta di Sakarya, dekat Istanbul, dipecat atas permintaan Kementerian Kesehatan dengan alasan tingginya angka operasi caesar. Setelah pemecatan itu, dokter tersebut diskors selama enam bulan.
Selama masa skorsing, dokter diharuskan mengikuti pelatihan di rumah sakit negara. Setelah itu, ia perlu menjalani ujian; jika berhasil, barulah dokter dapat melanjutkan praktik kedokteran.
Dari sisi pandangan organisasi profesi, seorang pejabat tinggi di Asosiasi Dokter Turkiye (TTB), Ayse Gultekingil, menyatakan bahwa penghukuman kepada dokter tidak akan menyelesaikan masalah yang ia sebut bersifat struktural. “Tingkat kelahiran sesar di Turkiye melebihi 60 persen. Namun, metode persalinan tersebut mencerminkan berbagai masalah dalam sistem perawatan kesehatan negara,” ujarnya.
Dengan demikian, langkah sanksi berupa denda, penangguhan praktik, dan kewajiban pelatihan digambarkan berjalan beriringan dengan kebijakan yang lebih luas untuk menata praktik persalinan di berbagai fasilitas layanan kesehatan. Namun, pihak profesional menegaskan bahwa persoalan utama, menurut mereka, tidak bisa dipulihkan hanya melalui tindakan terhadap individu dokter.
Hingga laporan ini terbit, pemerintah Turkiye juga terus mendorong narasi kebijakan yang menekan tingginya operasi caesar, khususnya yang bersifat elektif. Di tengah upaya tersebut, perdebatan tetap muncul antara pendekatan penegakan terhadap pelaksana prosedur dan evaluasi menyeluruh terhadap struktur layanan kesehatan.
