jurnalistik.co.id – Forkopimda Provinsi Gorontalo memastikan kesiapan transportasi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026. Pembahasan itu menjadi fokus utama saat rapat yang dipimpin Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Aula Rumah Jabatannya, Rabu (10/6/2026).
Rapat tersebut digelar dengan mempertimbangkan skala kegiatan dan dampaknya bagi mobilitas peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah melihat, kesiapan operasional harus berjalan beriringan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung lancar.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Jamal Nganro menyampaikan bahwa pihaknya terus mematangkan berbagai aspek pendukung pelaksanaan PENAS. Selain kesiapan lokasi kegiatan yang disiapkan sesuai rencana, kelancaran mobilitas peserta juga menjadi bagian yang ditekankan sejak awal pembahasan.
Dalam rapat itu, pemerintah menyatakan Kementerian Perhubungan memberikan dukungan penuh untuk menjamin kelancaran transportasi peserta menuju Gorontalo. Dukungan tersebut mencakup penyesuaian jadwal kapal laut, penambahan penerbangan, serta penyediaan armada bus selama kegiatan berlangsung.
“Alhamdulillah, untuk laut maupun udara mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan. Penambahan penerbangan dan penyesuaian jadwal kapal dilakukan untuk memastikan seluruh peserta dapat hadir dan kembali sesuai kebutuhan,” ujar Jamal.
Jamal menjelaskan, sejumlah penerbangan tambahan telah disiapkan pada 18 dan 19 Juni untuk mengakomodasi peserta dari wilayah Jawa, Sumatera, dan daerah lainnya. Penyesuaian ini dimaksudkan agar pergerakan peserta masuk dan keluar Gorontalo sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan.
Bagi peserta yang menggunakan transportasi laut dari Kalimantan Utara, pemerintah daerah juga menyiapkan penyesuaian jadwal kepulangan. Langkah itu diambil agar waktu berakhirnya kegiatan dapat menjadi acuan ketepatan waktu kepulangan peserta yang memakai jalur laut.
Pengaturan mobilitas selama PENAS
Selain pembenahan di jalur utama, rapat juga menegaskan bahwa dukungan transportasi tidak hanya berhenti pada tahap kedatangan. Penyediaan armada bus selama kegiatan berlangsung disebut menjadi bagian dari skema pengaturan mobilitas peserta di lokasi pelaksanaan.
Dengan sejumlah penyesuaian jadwal dan penambahan layanan, pemerintah berharap alur perjalanan peserta dapat lebih tertata. Upaya tersebut juga dipandang penting mengingat jumlah peserta yang datang dari beragam daerah akan memengaruhi ritme layanan transportasi di wilayah tuan rumah.
Stok BBM dinilai aman, antisipasi tetap disiapkan
Di samping penguatan transportasi, ketersediaan BBM selama pelaksanaan PENAS turut dibahas bersama Pertamina. Pemerintah menyampaikan perhitungan kebutuhan pasokan mempertimbangkan tambahan konsumsi dari ribuan peserta yang menggunakan kendaraan darat selama kegiatan berlangsung.
Jamal menegaskan, untuk kondisi saat ini stok BBM dinilai aman. Namun demikian, pemerintah menyatakan tetap mengantisipasi kemungkinan peningkatan kebutuhan selama masa pelaksanaan PENAS.
“Untuk saat ini stok BBM aman, namun kami tetap mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama pelaksanaan PENAS. Pertamina juga telah menyatakan kesiapan memberikan perhatian khusus agar pasokan tetap terjaga,” kata Jamal.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah menyebutkan sejumlah SPBU di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo akan beroperasi selama 24 jam selama pelaksanaan PENAS. Kebijakan ini diharapkan membantu kelancaran distribusi BBM sekaligus memberikan kenyamanan bagi peserta maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar waktu kegiatan.
Secara keseluruhan, rapat Forkopimda tersebut menempatkan kesiapan transportasi dan BBM sebagai faktor yang saling berkaitan. Dengan dukungan Kementerian Perhubungan, pengaturan transportasi melalui penyesuaian jadwal dan penambahan penerbangan, serta penguatan layanan BBM yang disertai operasi SPBU 24 jam, pemerintah menilai pelaksanaan PENAS dapat berjalan dengan lebih terukur.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar penjadwalan transportasi dan layanan selama kegiatan tidak saling berbenturan. Pengaturan yang dilakukan juga diarahkan supaya pergerakan peserta antardestinasi dapat mengikuti alur kegiatan, termasuk saat masa kedatangan maupun kepulangan.
Untuk menjaga kelancaran, dukungan layanan disebut mencakup penguatan pada aspek operasional di lapangan, baik melalui ketersediaan armada bus maupun penyesuaian layanan selama pelaksanaan PENAS. Pemerintah menilai langkah ini membantu memastikan peserta tidak mengalami penumpukan waktu, sekaligus menjaga ritme kegiatan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan.
