jurnalistik.co.id – Dalam sebuah forum diskusi akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), ketegangan yang semula tampak sebagai insiden berujung pada perhatian publik nasional. Banyak orang mungkin memandangnya sebagai sesuatu yang lazim dalam dinamika demokrasi, tetapi jika dicermati lebih dalam, peristiwa itu justru membuka pertanyaan yang lebih mendasar tentang arah perjalanan demokrasi Indonesia setelah lebih dari seperempat abad Reformasi.
Kompas.com pernah menyoroti bahwa ruang akademik yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan kembali menghadirkan perdebatan lama yang belum benar-benar selesai. Perdebatan itu menyentuh relasi antara kekuasaan, memori sejarah, serta tanggung jawab moral yang pada masa lalu ikut menjadi bagian dari gerakan perubahan.
Di balik kegaduhan di permukaan, ada kegelisahan kolektif yang mulai mempertanyakan apakah cita-cita Reformasi masih berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau sebaliknya, gagasan itu perlahan berubah menjadi artefak sejarah yang hanya dikenang pada momen tertentu, namun tidak lagi menjadi kompas etis dalam praktik politik sehari-hari.
Kegelisahan tersebut memperoleh relevansi yang lebih luas karena bangsa kini memasuki fase sejarah yang unik. Generasi yang mengalami langsung pergolakan politik menjelang dan sesudah Reformasi mulai bergeser dari pusat ruang publik, sementara generasi yang lahir setelah 1998 tumbuh dalam suasana politik yang berbeda.
Secara prosedural, demokrasi terlihat berjalan sebagaimana semestinya. Pemilu berlangsung berkala, pergantian pemerintahan tetap terjadi, dan kebebasan berpendapat secara formal memperoleh perlindungan konstitusional. Namun di saat yang sama, muncul pertanyaan yang semakin sering diajukan oleh akademisi, masyarakat sipil, maupun warga negara biasa: mengapa, di tengah keberlangsungan prosedur itu, ruang demokrasi justru terasa semakin menyempit, kritik semakin mudah dicurigai, dan konsentrasi kekuasaan diterima sebagai sesuatu yang wajar?
Perubahan yang dirasakan tersebut membuat perdebatan tentang masa lalu tidak lagi sekadar nostalgia politik. Ia menjadi kebutuhan konstitusional untuk memahami kondisi hari ini, sekaligus menjaga agar masa depan tidak ditentukan oleh cara pandang yang mengabaikan pelajaran sejarah.
Memori yang Memudar
Dalam khazanah pemikiran hukum dan ketatanegaraan, dikenal adagium Latin “historia magistra vitae”, yang berarti sejarah adalah guru kehidupan. Pengertiannya sederhana namun tegas: sebuah bangsa hanya dapat memahami masa kini secara utuh apabila ia mampu merawat ingatan tentang perjalanan sejarahnya sendiri.
Persoalan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia dewasa ini, karenanya, bukanlah hilangnya demokrasi secara tiba-tiba. Masalah yang lebih mengkhawatirkan adalah memudarnya kesadaran kolektif mengenai alasan demokrasi dahulu diperjuangkan melalui pengorbanan yang begitu besar.
Reformasi 1998 tidak dapat direduksi menjadi peristiwa pergantian pemerintahan. Reformasi adalah koreksi mendasar terhadap praktik penyelenggaraan negara yang dianggap telah menjauh dari prinsip negara hukum demokratis. Di dalamnya terkandung kesadaran bahwa kekuasaan yang tidak diawasi cenderung mengalami penyimpangan, serta bahwa kebebasan sipil adalah syarat utama bagi martabat warga negara. Legitimasi politik juga tidak boleh dibangun semata-mata atas stabilitas yang mengorbankan kebebasan.
Namun, seiring berjalannya waktu, memori tentang alasan-alasan tersebut mengalami pengaburan. Demokrasi kemudian lebih sering dipahami sebagai prosedur administratif, sementara nilai-nilai yang melandasi keberadaannya semakin jarang menjadi bahan refleksi publik. Ketika memori sejarah menipis, masyarakat kehilangan instrumen penting untuk mengenali tanda-tanda kemunduran demokrasi.
Akibatnya, bangsa yang melupakan sejarahnya akan kesulitan membedakan mana stabilitas dan mana stagnasi. Ia juga akan kesulitan membedakan kepemimpinan yang bertanggung jawab dari pemusatan kekuasaan yang makin sulit dibatasi. Pada tahap yang lebih sulit, loyalitas politik dapat terseret menjadi kepatuhan yang mengabaikan nalar kritis.
Dalam situasi seperti ini, pembacaan terhadap perkembangan politik kontemporer berisiko bergeser. Ketika ingatan kolektif tidak lagi menjadi penuntun, perdebatan publik mudah kehilangan jangkar moralnya, dan ruang diskusi—termasuk di lingkungan akademik—dapat berubah fungsi dari pertukaran gagasan menjadi adu kuasa simbolik.
Itulah sebabnya demokrasi, pada akhirnya, tidak hanya urusan lembaga, prosedur, atau regulasi. Demokrasi adalah urusan memori: bagaimana sebuah masyarakat menafsirkan alasan, tujuan, dan pengorbanan yang pernah membentuk jalan reformasi. Tanpa perawatan ingatan tersebut, demokrasi mudah tampak hidup di permukaan, tetapi bergerak menjauh dari makna yang dulu dijadikan pijakan bersama.
