jurnalistik.co.id – Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan politik antara Presiden Senegal dan Perdana Menteri (PM) Ousmane Sonko mengalami keretakan. Presiden Bassirou Diomaye Faye secara resmi memecat Sonko setelah perbedaan pandangan yang tajam muncul dalam cara penanganan krisis utang negara. Keretakan tersebut menimbulkan ketegangan di dalam negeri karena membagi otoritas kepemimpinan menjadi dua kubu, di tengah kondisi ekonomi yang dinilai kritis.
Menurut analisis Lesley Anne Warner, Peneliti Tamu Program Afrika di Carnegie Endowment for International Peace, Senegal kini memiliki dua pusat kekuasaan yang saling bersaing secara terbuka. Warner menilai rivalitas itu berpotensi menghasilkan kombinasi stagnasi kebijakan dan volatilitas politik. Dampaknya bahkan dinilai dapat merembet hingga ke luar perbatasan wilayah Senegal, sebagaimana tertulis dalam laporan analisisnya mengenai efek geopolitik perseteruan tersebut, yang dikutip pada Jumat (12/6/2026).
Penguatan ketegangan politik juga terjadi dalam konteks reputasi politik Senegal yang selama ini dipandang sebagai salah satu jangkar demokrasi di Afrika Barat. Dalam pemberitaan sebelumnya, CNBC Indonesia menampilkan foto dukungan bagi Bassirou Diomaye Faye yang merayakan hasil awal pemilihan presiden di Dakar pada 24 Maret 2024, dengan keterangan REUTERS/Luc Gnago.
Krisis utang dan perbedaan pendekatan
Krisis ekonomi Senegal disebut semakin diperparah oleh skandal utang tersembunyi senilai US$7 miliar (Rp125,3 triliun) dari pemerintahan sebelumnya. Akibatnya, rasio utang terhadap PDB melonjak hingga menyentuh angka 132%.
Di pasar keuangan, lembaga pemeringkat Moody’s dan S&P bahkan telah memangkas peringkat utang Senegal karena tingginya risiko gagal bayar. Dalam merespons situasi itu, Presiden Faye memilih langkah yang digambarkan sebagai pragmatis melalui negosiasi langsung dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Sementara itu, Sonko secara terbuka menentang keras rencana restrukturisasi utang. Ia menilai usulan tersebut sebagai penghinaan bagi kedaulatan negara. Warner menjelaskan bahwa Sonko secara terbuka menyebut restrukturisasi utang sebagai “aib”. Warner juga mengaitkan penolakan tersebut dengan sikap Sonko yang menentang proposal menteri keuangan untuk menaikkan harga bahan bakar guna menutupi perkiraan kekurangan subsidi sebesar US$2 miliar (Rp35,8 triliun).
Dalam manuver politik yang dinilai merusak kepercayaan investor, Sonko juga disebut mengupayakan negosiasi ulang kontrak minyak dan gas. Dengan demikian, perbedaan arah kebijakan antara Faye dan Sonko bukan hanya terkait utang, melainkan juga menyentuh strategi fiskal dan cara menghadapi dukungan lembaga internasional.
Kemenangan cepat di parlemen
Namun, pemecatan Sonko tidak lantas menyelesaikan dinamika politik di parlemen. Hanya berselang beberapa hari setelah dipecat, Sonko justru terpilih sebagai Ketua Majelis Nasional melalui dukungan mutlak Partai Pastef yang menguasai mayoritas kursi legislatif.
Lebih jauh, parlemen juga telah meloloskan amendemen undang-undang pemilu yang menghapus pembatasan hukum bagi Sonko untuk maju dalam pilpres. Warner menyoroti bahwa jika regulasi tersebut resmi ditandatangani oleh Presiden Faye, jalan bagi mantan perdana menteri tersebut untuk bertarung dalam Pemilihan Presiden 2029 akan terbuka lebar.
Warner juga menggambarkan posisi Faye melalui narasi politik yang berpotensi menguat bila tindakan presiden tidak mengikuti arah yang diinginkan. Ia menyatakan: “Jika Faye menolak menandatangani amendemen tersebut, Sonko mendapatkan narasi keluhan tambahan di atas platform politik yang sudah tangguh melawan mantan sekutunya.”
Penunjukan PM baru dan sinyal stabilisasi fiskal
Untuk mengisi kekosongan kursi pemerintahan, Presiden Faye bergerak cepat dengan menunjuk Ahmadou Al Aminou Lo sebagai perdana menteri baru pada 25 Mei. Penunjukan tersebut disebut menjadi sinyal kuat bahwa istana sedang menaruh fokus pada agenda stabilisasi fiskal.
Dengan bergulirnya perselisihan antara kubu presiden dan kubu yang terkait Sonko, persaingan domestik ini diperkirakan akan memengaruhi peran strategis Senegal dalam lanskap politik kawasan, khususnya sebagai rujukan demokrasi di Afrika Barat. Dalam pandangan Warner, pendekatan politik Sonko yang anti-IMF dinilai jauh lebih dekat secara ideologis dengan kelompok junta militer di Mali, Burkina Faso, dan Niger dibandingkan dengan blok ECOWAS.
Efek domino dan ancaman gelombang sosial
Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah Senegal menghadapi risiko kebuntuan legislatif yang sangat tinggi. Warner menyebut bahwa risiko itu diproyeksikan terjadi dalam enam bulan ke depan karena Presiden Faye tidak memiliki opsi hukum untuk membubarkan parlemen sebelum bulan Desember 2026.
Kondisi kelangkaan ruang fiskal yang menyertai kebijakan pengetatan anggaran juga dinilai berpotensi memicu gelombang demonstrasi massa dari kelompok pemuda yang merasa tidak puas dengan arah kebijakan tersebut. Dengan kata lain, perseteruan internal berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial sekaligus memperumit upaya penataan ekonomi.
Di bagian akhir analisisnya, Warner menekankan bahwa Senegal sedang menghadapi ujian nyata. Ia menyatakan: “Senegal kini menjadi uji coba langsung mengenai apakah sebuah pemerintah dapat mengelola persaingan politik dan restrukturisasi utang tanpa merusak institusi yang telah menopang reputasi demokratisnya.”
Dengan seluruh rangkaian peristiwa—mulai dari pemecatan Sonko, perbedaan sikap terhadap IMF dan restrukturisasi utang, perubahan peta dukungan di Majelis Nasional, hingga keputusan penunjukan PM baru pada 25 Mei—ketegangan politik di Senegal dinilai belum mereda dan berpotensi terus memengaruhi arah kebijakan negara ke depan.
