jurnalistik.co.id – Situasi rapuh “no war, no peace” yang sempat memberi ruang bernapas setelah kesepakatan sementara AS dan Iran pada bulan lalu kini kembali tampak bergeser menuju eskalasi. Traktat gencatan yang dulu dipilih untuk mencegah perang total, berpotensi goyah lagi—dipengaruhi upaya mediasi dari pihak Arab dan Pakistan yang makin kelelahan menghadapi tarik-ulur kedua negara.
Namun, akar friksi yang paling menonjol bukan sekadar soal suasana diplomatik. Selat Hormuz—jalur maritim strategis yang menghubungkan arus perdagangan energi—kembali menjadi titik yang dianggap tak bisa ditawar, terutama karena Iran menegaskan kendalinya atas koridor itu sebagai batas “garis merah” yang tidak dapat digeser oleh tekanan militer, ekonomi, maupun diplomatik.
Dalam bahasa yang terang, negosiator utama Iran Mohammad Bagher Ghalibaf belakangan menyampaikan pesan agar kesepakatan dipatuhi. Ia mengutip komitmen tersebut lewat media sosial dengan kalimat “We told you: keep your word or pay the price,” merujuk pada materi kesepakatan yang mereka anggap sebagai landasan aturan main.
Selat Hormuz dan perbedaan cara membaca isi kesepakatan
Teheran menemukan sandaran di rincian kesepakatan yang sifatnya masih sangat kabur, yakni memorandum of understanding, yang disusun tergesa pada bulan Juni. Dalam dokumen rencana 14 poin itu, Iran melihat klausul tertentu sebagai sinyal adanya kelonggaran kendali atas pengelolaan koridor maritim. Poin yang dimaksud, “The Islamic Republic of Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels.”
Pihak AS, di sisi lain, menafsirkan kalimat tersebut sebagai kewajiban Iran untuk membuka selat agar arus pasokan minyak dan gas global mengalir secara bebas, disertai komoditas vital lain termasuk bahan untuk produksi pupuk. Seorang eksekutif minyak Arab yang bekerja di wilayah itu bahkan menilai, “You can drive a truck through those clauses.”
Di balik kesamaan visi besar, tanda perpecahan justru makin jelas di kalangan para pengambil keputusan Iran mengenai langkah ke depan. Robert Malley dari International Crisis Group—yang pernah menjadi bagian delegasi AS saat merundingkan kesepakatan nuklir 2015 yang kemudian ditarik keluar oleh Presiden Donald Trump pada masa jabatan pertamanya—menilai ada dua kecenderungan: sebagian ingin “cash in on battlefield gains through diplomacy,” sementara yang lain berpendapat gencatan senjata datang terlalu cepat sebelum Iran memberi cukup “pain” kepada AS.
Serangkaian serangan Iran terhadap tiga kapal, termasuk kapal tanker LNG berbendera Qatar, yang bergerak melalui jalur pelayaran dekat pesisir Oman ke arah selatan, disebut oleh sumber diplomatik di kawasan sebagai kerja “rogue unit” di dalam Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Dalam sistem yang kini menempatkan IRGC sebagai aktor dominan, Iran menyatakan bahwa kapal harus mengikuti rute yang telah ditetapkan. Penekanan ini seolah memperkuat alasan bahwa kendali rute bukan sekadar taktik sementara, melainkan bagian dari tata kelola yang ingin dipertahankan.
Berita Terkait
Meski belum mereda, parlemen Iran pada malam hari jauh dari hiruk-pikuk eskalasi justru meloloskan rancangan undang-undang baru untuk mengelola selat. RUU tersebut diberi nama “Strategic Action for the Security and Sustainable Progress of the Strait of Hormuz and the Persian Gulf.” Kabar ini dipublikasikan di X oleh Ebrahim Azizi, kepala komisi keamanan nasional majelis, yang pada bulan April menyebut pengendalian jalur air sebagai “inalienable right.” Saat ditanya kapan Iran akan menyerahkan kendali, jawabannya singkat dan tegas: “never.” Ia juga menggambarkannya sebagai “asset to face the enemy.”
Bagi Teheran, “zero trust” terhadap janji AS—dipupuk oleh berulangnya ledakan perang atau ancaman selama perundingan—membuat tekad mereka semakin mengeras. Kendali atas selat bukan hanya dipandang sebagai alat tawar dalam kebuntuan, tetapi juga menjadi bentuk pencegahan (deterrence), sekaligus “economic lifeline” apabila sanksi tak benar-benar dicabut dan aset mereka di seluruh dunia tetap membeku. Namun, dorongan untuk “menulis ulang” aturan kawasan ini turut memunculkan ketegangan dengan tetangga, termasuk Qatar yang menjadi salah satu mediator utama, serta Oman, sekutu tradisional Iran yang selama puluhan tahun berperan secara diam-diam.
Negara seperti Uni Emirat Arab menyatakan dengan jelas bahwa rencana Iran untuk memainkan peran pengendali—termasuk pengenaan semacam “service fees”—tidak dapat diterima dan dinilai menciptakan preseden berbahaya. Seorang sumber yang mengetahui dinamika bolak-balik mengungkap Oman sempat keberatan atas dimasukkannya frasa spesifik dalam kesepakatan yang diperdebatkan pada poin kelima: bahwa Iran “will conduct dialogue with the Sultanate of Oman to define the future administration and maritime services.” Situasi ini kini menempatkan Muscat di antara kepentingan Washington dan kehendak Teheran untuk tetap mempertahankan reputasinya sebagai penengah diplomatik yang relatif “discreet” di kawasan.
Profesor Abdullah Baabood, analis Oman, menegaskan kesabaran tersebut melalui program Newshour BBC: “Oman has been very patient with the Iranians trying to keep good neighbourly relations,” namun “This particular episode has driven Oman to take quite a substantial stand…but we want this conflict to be resolved through dialogue.”
Meski demikian, beberapa pengamat masih melihat peluang kompromi yang terbatas. Simon Gass, mantan diplomat senior Inggris yang pernah menjadi bagian tim negosiasi pada kesepakatan 2015, mengatakan “I don’t think there are any great solutions out there but the sweet spot could be in some sort of arrangement in which no tolls were charged for ships passing through the strait but there could be some sort of shipping fees which allow Iran to show it retains its authority.” Pernyataan itu menandai kemungkinan jalan tengah: memberi ruang agar Iran tidak kehilangan simbol otoritas, tanpa membuat biaya yang dipersepsikan sebagai hambatan langsung.
Walau begitu, ada kekeliruan fundamental yang sama-sama terjadi dalam cara kedua pihak membaca posisi lawan. Masing-masing menganggap mereka baru saja keluar dari perang dengan keunggulan, serta percaya bahwa pihak lain pada akhirnya akan dipaksa mundur terlebih dahulu karena kelemahannya sendiri. Iran, demikian pula yang sering dicatat, memiliki kemampuan “to absorb pain.” Memang, mereka sempat memanfaatkan celah dalam kesepakatan—namun celah itu kini ditutup ketika AS kembali mengencangkan langkah.
Di saat yang sama, kondisi ekonomi Iran justru ikut membebani ruang gerak. Dalam kunjungan baru-baru ini, krisis finansial dan ekonomi yang makin dalam disebut ikut menggerus daya tahan. Inflasi melonjak hingga sekitar 80 persen, jutaan pekerjaan hilang bukan hanya karena konflik, tetapi juga akibat salah satu pemadaman internet terpanjang dalam sejarah. Di tengah itu, perang terjadi dua kali dalam kurang dari setahun, sementara protes anti-pemerintah yang dipadamkan dengan kekuatan mematikan disebut telah menewaskan banyak ribuan orang.
Bagi Donald Trump, tekanan politik dan ekonomi juga bisa menjadi faktor yang suatu saat mendorong timnya untuk kembali berbincang—meski mungkin hanya bersifat sporadis. Tetapi krisis atas penutupan koridor ini, yang lahir dari perang itu sendiri, membuat hampir tak ada pembahasan serius mengenai inti program nuklir Iran. Selain itu, jendela 60 hari untuk negosiasi intensif dalam memorandum dinilai bukan sesuatu yang realistis sejak awal, sehingga konflik interpretasi tentang selat dan kontrol jalur justru terus mendominasi.
Robert Malley menyatakan ia “give[s] the truce a fair chance of recovering in some form because neither side can completely get its way as they will find out soon enough,” namun ia menambahkan, “But given dysfunctionalities on both sides, I wouldn’t entirely wager on it.” Dalam tempo yang bergerak cepat, bahkan perubahan kecil kebijakan juga dapat mengubah kalkulasi. Di tengah itu, Trump disebut mencabut ancaman biaya 20% untuk kargo Hormuz, sementara AS bersiap melanjutkan blokade pelabuhan Iran.
