jurnalistik.co.id – Pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan menghidupkan kembali blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dalam pengumuman yang disampaikan Presiden Donald Trump, Washington juga menetapkan pungutan sebesar 20% bagi kargo yang melintasi Selat Hormuz.
Trump mengatakan blokade itu mulai berlaku pada Selasa pukul 16.00 waktu setempat Amerika Timur (20.00 GMT). Ia menyebut langkah tersebut dimaksudkan agar “kapal Iran atau pelanggan” tidak dapat keluar-masuk di jalur pengiriman minyak yang menjadi urat nadi wilayah tersebut.
Di saat yang sama, Trump menegaskan bahwa “negara lain” tetap akan memiliki akses yang “adil dan terbuka” ke Selat Hormuz. Pernyataan itu ia sampaikan setelah beberapa hari meningkatnya serangkaian serangan antara Amerika Serikat dan Iran.
Trump mengaitkan kebijakan baru ini dengan klaim bahwa AS akan menjalankan peran keamanan di selat tersebut. Melalui unggahan di Truth Social pada Senin, ia menuliskan bahwa selat itu “akan tetap OPEN, dengan atau tanpa Iran”.
Dalam postingannya, Trump menyatakan Amerika Serikat akan dikenal sebagai “THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT”. Ia menambahkan, sebagai bagian dari prinsip “FAIRNESS”, biaya pengamanan akan dikompensasi dengan tarif 20% untuk seluruh kargo yang dikirim melalui selat yang sangat strategis itu.
Menurut Trump, proses pembentukan dan pelaksanaan langkah tersebut “akan dimulai segera”. Ia juga menyampaikan kepada Fox News bahwa Amerika Serikat “kemungkinan akan” menjalankan Selat Hormuz, sambil menuding Iran “melanggar” kesepakatan yang disebut telah dibuat dengan AS.
Ia bahkan mengatakan, “We are taking over the strait”, setelah sebelumnya Washington mengklaim serangkaian tindakan militer dilakukan terhadap target-target di Iran. AS menyatakan serangannya menargetkan sistem pertahanan udara, radar pesisir, serta lokasi situs rudal dan drone.
Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di Kuwait, Yordania, dan Bahrain, serta menyerang radar di Oman. Benturan dan respons tersebut terjadi setelah eskalasi di kawasan yang membuat lalu lintas maritim semakin sensitif.
Sementara itu, komando pusat militer AS (Centcom) menyatakan pasukannya “akan melanjutkan” pembekuan atau blokade terhadap lalu lintas maritim yang memasuki dan meninggalkan pelabuhan-pelabuhan Iran pada 14 Juli. Centcom juga menyebut pasukan AS tetap mendukung kelancaran arus pelayaran di perairan regional untuk kapal yang tidak melanggar blokade.
Respons Iran dan perdebatan soal pungutan
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menanggapi pengumuman Trump melalui unggahan di platform X. Ia menyatakan bahwa siapa pun yang memberikan jalur pelayaran niaga yang aman dan terjamin “seharusnya dikompensasi untuk layanan tersebut”.
Araghchi menegaskan bahwa Iran “selalu” menjadi penjaga Selat Hormuz dan akan tetap menjadi “FOREVER”. Namun ia juga menyebut tarif 20% dinilai “terlalu banyak”, sembari menyatakan bahwa pihaknya akan bersikap “adil”.
Di sisi lain, beberapa laporan menyebut hanya sedikit kapal yang terlihat bergerak melintasi Selat Hormuz, tetapi arus kapal tetap dibatasi. Penilaian tersebut dikaitkan dengan pemantauan pelayaran oleh situs pelacakan kapal, MarineTraffic.
Berita Terkait
Ketika isu pungutan ini mengemuka, seorang juru bicara Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang mengatur pelayaran global disebut Reuters menyatakan IMO “secara tegas” menentang penetapan biaya untuk perjalanan melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Juru bicara itu juga menilai tidak ada dasar hukum untuk memperkenalkan pungutan wajib semata-mata agar kapal bisa transit melalui selat tersebut.
Iran sebelumnya juga menyatakan tidak akan mengizinkan AS “campur tangan” dalam pengelolaan Selat Hormuz. Dalam pernyataan yang dibagikan oleh media Iran, juru bicara Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, mengaitkan tindakan AS sebagai “petualangan berulang” dan aksi bermaksud jahat yang telah “sungguh membahayakan” keamanan kawasan, perdagangan internasional, serta jalannya kapal tanker minyak dan kapal niaga.
Zolfaghari menambahkan bahwa kerja sama apa pun dengan AS akan dianggap sebagai tindakan “perang” terhadap kedaulatan Iran. Ia juga memperingatkan bahwa jika konflik melebar, “nyala api perang” akan menelan semua negara di kawasan.
Latar eskalasi dan implikasi kebijakan
Secara aturan hukum laut, negara dapat mengendalikan laut teritorial hingga 12 mil laut dari garis pantainya. Pada titik tersempitnya, jalur Selat Hormuz dan lintasan pelayaran berada sepenuhnya dalam laut teritorial Iran dan Oman.
Iran sendiri pernah “secara efektif” menutup selat itu setelah AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari. Teheran kemudian membalas dengan menembakkan rudal dan drone ke Israel serta pangkalan militer AS di sejumlah negara Teluk.
Dalam rentang konflik tersebut, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) juga melancarkan tembakan terhadap kapal niaga yang mencoba melintas tanpa izin. IRGC kemudian menyita dua kapal, sementara arus pelayaran di selat menurun tajam dan memicu kenaikan harga minyak.
Setelah itu, AS pertama kali menetapkan blokade angkatan laut terhadap seluruh pelabuhan Iran pada April. Menjelang akhir Mei, militer AS menyebut telah mengalihkan 100 kapal niaga dan menonaktifkan empat kapal di bawah skema blokade tersebut.
Pada Juni, AS mengangkat blokade sebagai bagian dari memorandum kesepahaman dengan Iran yang bertujuan mengakhiri konflik. Kesepakatan awal menghentikan pertempuran, tetapi kemudian muncul pertikaian mengenai Selat Hormuz, hingga Trump mengirim surat ke Kongres pekan lalu yang menyatakan AS melanjutkan aksi militer di Iran pada 7 Juli.
Dengan pengumuman terbaru ini, sejumlah pihak memperkirakan akan muncul keengganan dari sekutu AS untuk ikut mengganti biaya dan membayar 20% dari seluruh kargo yang dikapalkan melalui selat. Para pengkritik dalam negeri dan luar negeri juga berpotensi menyoroti bahwa Selat Hormuz sebenarnya masih terbuka dan tidak dibatasi sejak awal perang.
Langkah Trump juga dipandang bisa menambah kerumitan secara politik. Beberapa legislator—termasuk sesama Partai Republik—pernah mempertanyakan apa yang didapat AS dari gencatan senjata, perpanjangannya, serta rangkaian negosiasi berikutnya.
Bagi banyak warga Amerika, pertanyaan yang sama juga muncul: mengapa, meski ada janji berulang, harga minyak justru bergerak mendekati kenaikan. Trump memang tidak ikut dalam surat suara pemilu paruh waktu yang akan datang, tetapi anggota Partai Republik lain akan menghadapi konstituen yang menaruh perhatian pada harga.
Dalam pandangan yang berkembang, pengumuman ini juga bisa menjadi upaya untuk membuka kembali pembicaraan dan mendorong keterlibatan lebih luas dari negara lain. Trump kerap menggunakan pendekatan semacam itu dalam langkah-langkah politiknya di masa lalu.
