jurnalistik.co.id – Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) bersama sejumlah elemen berencana menggelar aksi mengawal rapat paripurna hak angket DPRD Kaltim pada Rabu (10/6/2026) di Samarinda. Aksi itu dilakukan bertepatan dengan agenda rapat paripurna yang berkaitan dengan hak angket DPRD Kaltim.
Usulan hak angket sebelumnya juga menjadi tuntutan massa dalam aksi-aksi yang telah digelar beberapa waktu lalu. Dalam rencana tersebut, aliansi meminta hak angket untuk menyelidiki kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Sejumlah hal menjadi sorotan dalam pengajuan hak angket. Di antaranya, pengadaan mobil dinas sekitar Rp 8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur sekitar Rp 25 miliar.
Rencana aksi dan titik kumpul
Koordinator Lapangan Aksi Erly Nopiansyah mengatakan, aksi pada Rabu besok digelar untuk mengawal jalannya paripurna sekaligus menyuarakan tuntutan yang selama ini disampaikan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam aliansi. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya massa agar agenda paripurna berjalan dengan pengawalan.
Erly menyebutkan, “Karena besok jadwalnya ada paripurna, jadi kami bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa turun untuk mengawal itu. Rencananya aksi di DPRD Provinsi Kaltim, titik kumpul di Islamic Center,” saat dikonfirmasi pada Selasa (9/6/2026). Dengan demikian, titik kumpul yang disebut berada di Islamic Center sebelum bergerak menuju area rapat paripurna.
Ia juga menegaskan fokus lokasi aksi. Erly menyatakan aksi kali ini akan dipusatkan di DPRD Kaltim dan tidak akan bergerak ke Kantor Gubernur maupun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Erly menambahkan tahapan pertemuan lanjutan apabila menuju Kejati dilakukan. “Kalau ke kejati nanti tanggal 11 kami audiensi,” ujarnya, sehingga aliansi memisahkan rencana pengawalan paripurna pada 10 Juni dengan agenda audiensi pada 11 Juni.
Peserta tidak diumumkan agar tidak terulang
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, pihak aliansi memilih tidak mengumumkan estimasi jumlah peserta yang akan turun ke jalan. Erly menjelaskan keputusan itu diambil setelah mengevaluasi sejumlah aksi terdahulu yang dinilai tidak mencapai target kehadiran massa.
Dalam evaluasi yang ia sampaikan, salah satu contoh terjadi pada aksi yang digelar 21 Mei 2026. Erly mengatakan, “Kami belajar dari aksi sebelumnya. Kami tidak mau membuka jumlah massa dulu. Kemarin yang sudah menyatakan positif datang sekitar 3.800 orang, ternyata yang hadir sekitar 500 sampai 600 orang,”. Ia memandang perbedaan antara perkiraan dan realisasi tersebut menjadi alasan utama tidak membuka angka jumlah massa sejak awal.
Dengan langkah tersebut, aliansi berupaya menjaga konsistensi rencana aksi dan menghindari mismatch ekspektasi kehadiran di lapangan. Pernyataan Erly menegaskan bahwa pertimbangan yang sama menjadi dasar untuk pengelolaan informasi terkait partisipan.
Tuntutan agar gubernur mundur
Untuk aksi yang digelar besok, Erly menegaskan aliansinya tetap membawa tuntutan agar gubernur mundur dari jabatannya. Menurut dia, tuntutan itu merupakan sikap politik yang sejak awal diperjuangkan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam aliansi.
Sementara itu, dari sisi pengamanan, polisi menyiapkan 750 personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi di sekitar DPRD Kaltim. Penyiapan personel tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengawalan berjalan tertib selama agenda paripurna berlangsung.
Aliansi menempatkan aksi pengawalan sebagai langkah untuk memastikan pembahasan hak angket DPRD Kaltim berjalan sesuai agenda yang ditetapkan, sekaligus memberi ruang bagi kelompok yang sejak awal menyampaikan keberatan terkait penggunaan anggaran.
Erly juga menekankan bahwa pengelolaan informasi dilakukan secara tertutup, termasuk keputusan tidak menyebutkan perkiraan massa. Ia mengaitkan hal itu dengan pengalaman pada 21 Mei 2026, ketika proyeksi kehadiran tidak sejalan dengan realisasi di lapangan, sehingga diharapkan pelaksanaan 10 Juni tetap terukur dan sesuai rencana.
