jurnalistik.co.id – Pemerintah Meksiko berencana mengajukan aduan pidana di Amerika Serikat terkait kematian lebih dari selusin warganya saat berada dalam pengawasan Immigration and Customs Enforcement (ICE) serta saat operasi penangkapan.
Menteri Luar Negeri Meksiko, Roberto Velasco, mengatakan kepada wartawan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk “forceful legal action” untuk melindungi hak asasi warga Meksiko di AS. Velasco menyatakan pemerintah “akan mengambil tindakan hukum yang tegas” sebagai respons atas kasus-kasus kematian yang terjadi dalam konteks penegakan imigrasi.
Velasco menyebut sebanyak 14 orang meninggal saat berada dalam tahanan ICE, sementara tiga orang lainnya meninggal selama operasi penangkapan yang dilakukan oleh ICE. Pemerintah Meksiko, melalui pernyataan Velasco, menegaskan bahwa kematian-kematian itu akan dibawa ke proses hukum di AS.
Di luar reaksi di Meksiko, peristiwa penembakan yang melibatkan warga negara Meksiko juga memicu kemarahan publik. Pada hari Rabu, lebih dari seribu orang melakukan aksi protes di Houston, lokasi di mana seorang petugas ICE menembak mati Lorenzo Salgado Araujo sehari sebelumnya.
Lorenzo Salgado Araujo, 52 tahun, bekerja sebagai tukang bangunan selama tiga dekade di wilayah Houston setelah datang ke AS sebagai migran tanpa dokumen. Pernyataan tersebut disampaikan oleh putranya, Ronaldo Salgado, yang mengatakan bahwa ayahnya “did not deserve to be reduced to a headline of ‘Mexican man shot and killed by ICE’”.
Keluarga Salgado menyebut Lorenzo sedang dalam perjalanan untuk bekerja ketika ditembak oleh seorang agen ICE. Penjelasan keluarga ini muncul di tengah pembahasan yang lebih luas mengenai penggunaan kekuatan mematikan dalam operasi penegakan hukum.
Dari sisi otoritas AS, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyampaikan keterangan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di X. DHS menyatakan, “ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop as part of a targeted enforcement operation to arrest an illegal alien.”
Berita Terkait
DHS juga menulis bahwa dari informasi yang mereka terima, Salgado “attempted to evade arrest”. Dalam pernyataan itu, DHS merinci dugaan peristiwa yang berujung penembakan, termasuk klaim bahwa “he rammed an ICE law enforcement vehicle, refused to follow multiple verbal commands, and weaponized his vehicle in an attempt to run over an ICE law enforcement officer resulting in our officer firing his weapon in self-defence.”
Sejumlah anggota Kongres AS juga mendesak investigasi yang independen dan transparan terkait kematian Lorenzo Salgado. Empat legislator Demokrat mengirim surat kepada DHS, meminta agar otoritas menempatkan kasus ini dalam kerangka yang lebih serius terkait penggunaan kekuatan.
Dalam surat tersebut, mereka menyebut insiden Selasa bukan kali pertama terjadi penggunaan kekuatan yang berakibat fatal oleh agen ICE. Para legislator menulis bahwa peristiwa itu “not the first time ICE agents have used unnecessary, deadly force”. Mereka meminta Ketua Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk tidak melupakan kasus Renee Good dan Alex Pretti, dua warga negara AS yang tewas akibat tindakan agen federal di Minneapolis pada Januari.
Menanggapi keterangan DHS terkait penembakan Lorenzo Salgado, legislator Demokrat juga menilai respons yang dikeluarkan otoritas tidak cukup menjawab pertanyaan publik. Mereka menulis, “instead of answers and accountability, DHS and ICE released a statement echoing the same stories we have heard before, claiming an evasion of arrest, weaponisation of a vehicle, and that the fatal shooting was a result of self-defense”.
Di tengah ketegangan itu, pemerintah Meksiko menyatakan frustasi terhadap administrasi Presiden AS. Claudia Sheinbaum mengatakan pada hari Rabu bahwa kini saatnya “go further than diplomatic notes”, menempatkan tekanan pada langkah yang lebih konkret daripada catatan diplomatik.
Velasco menjelaskan bahwa ia diberi instruksi langsung oleh Sheinbaum untuk mengajukan aduan tersebut, dan tujuan prosesnya adalah agar kematian warga Meksiko di tahanan ICE atau dalam operasi ICE “as criminal matters” agar diperiksa sebagai perkara pidana.
Selain jalur pidana, Meksiko juga berencana menempuh langkah perdata. Menurut Velasco, pemerintah akan meluncurkan kasus-kasus perdata terhadap perusahaan yang mengelola pusat-pusat penahanan di AS, khususnya pada konteks kematian 14 warga Meksiko yang terjadi di fasilitas penahanan tersebut.
Dengan rencana aduan pidana dan langkah perdata tersebut, Meksiko mendorong agar investigasi atas kematian warga negara mereka dilakukan secara menyeluruh, serta menempatkan isu hak asasi dan akuntabilitas dalam kerangka hukum di Amerika Serikat.
