jurnalistik.co.id – Pertanyaan mengenai nominal gaji hingga kepemilikan perhiasan dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat kerap membuat warga merasa curiga, bahkan menolak didatangi petugas. Di tengah perbincangan di media sosial, kekhawatiran yang muncul umumnya mengarah pada dugaan keterkaitan dengan penarikan pajak maupun potensi kebocoran data pribadi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi adalah pendataan lengkap yang tidak hanya menyasar usaha formal berskala besar. Menurutnya, pendataan juga masuk hingga ke kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat.
“Artinya selain mendata kondisi usaha perusahaan atau usaha-usaha yang ada di masyarakat, juga mendata ekonomi keluarga. Jadi semua keluarga pun nanti semua KK, semua rumah tangga itu juga akan didata, karena akan ditanyakan tentang kondisi ekonomi keluarga gitu,” ujar Noval saat ditemui Kompas.com di Kantor BPS Jakarta Barat, Jumat (26/6/2026).
Noval menyebut, pertanyaan mengenai pemasukan dan pengeluaran menjadi bagian penting untuk menilai kondisi perekonomian secara lebih nyata di masyarakat. Data yang dihimpun diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang aktivitas ekonomi sekaligus kebutuhan keluarga.
Menurut Noval, jenis usaha yang didata sangat beragam. Mulai dari usaha rumahan hingga sektor informal, termasuk pedagang, pengemudi ojek online, serta pendapatan dari media sosial seperti influencer dan affiliator.
Ia menjelaskan, kebutuhan pemerintah atas data tersebut berkaitan dengan upaya mengukur efektivitas usaha-usaha kecil di tengah kondisi ekonomi yang ada. “Itu akan didata ditanyakan pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, sehingga pemerintah tahu tuh usaha yang di rumah tangga seperti apa kondisinya, jadi ketahuan selisih marginnya itu berapa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Noval menjabarkan tujuan pendataan tersebut sebagai bagian dari evaluasi program dan pemetaan kondisi ekonomi. “Tujuannya apa? Pemerintah ingin tahu untuk mengukur efektivitasnya usaha itu terhadap kondisi ekonomi seberapa besar,” sambungnya.
Untuk warga yang sama sekali tidak memiliki usaha, Noval menyatakan bahwa pendapatan tetap dikumpulkan dari sumber-sumber lain. Data tersebut tidak berhenti pada ada atau tidaknya aktivitas usaha, melainkan diarahkan untuk memahami kondisi ekonomi rumah tangga secara keseluruhan.
Ia mencontohkan bagaimana pendataan tetap dilakukan pada kelompok yang tidak lagi bekerja. “Misalnya lansia-lansia yang sudah tidak bekerja, tetapi dia masih dapat uang dari anaknya, jadi tetap didata karena untuk mengetahui kan bagaimana kondisi ekonomi dia,” tutur Noval.
Selain persoalan tujuan pendataan, warga juga mempertanyakan jaminan keamanan data. Noval memastikan seluruh data pendapatan, gaji, maupun kepemilikan aset yang dikumpulkan dijaga kerahasiaannya.
Noval menyebut pendataan dilakukan oleh 1.648 petugas di Jakarta Barat. “Kami tegaskan bahwa pendataan ini dijamin kerahasiaannya,” kata Noval, menegaskan proses pengumpulan data tidak dilakukan secara sembarangan dan dibatasi sesuai prinsip perlindungan informasi.
Dalam kesempatan yang sama, Noval juga menegaskan bahwa data perekonomian warga tidak memiliki keterkaitan dengan data perpajakan. “Kami tegaskan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Karena pegawai BPS ini bukan pegawai Ditjen Pajak ya, kita enggak ada sangkut pautnya sekali dengan Ditjen Pajak gitu,” ujarnya.
Dengan penjelasan tersebut, BPS Jakarta Barat berupaya meluruskan kekhawatiran publik yang berkembang. Fokus utama pendataan, menurut Noval, adalah memperoleh potret ekonomi masyarakat melalui data pendapatan serta pengeluaran, agar pemerintah dapat mengukur kondisi dan efektivitas usaha dalam skala yang lebih luas.
Di sisi lain, pendataan juga memastikan bahwa data yang dihimpun mencakup berbagai bentuk kegiatan ekonomi, termasuk yang berlangsung di rumah tangga dan sektor informal. Dari situ, pemerintah diharapkan memperoleh dasar yang lebih kuat untuk melihat kesenjangan dan dinamika ekonomi yang dialami keluarga maupun pelaku usaha kecil.
