jurnalistik.co.id – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara, mengaku belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir. Kondisi itu dikeluhkan karena langsung memengaruhi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Sejumlah PPPK menyebut pembayaran terakhir yang mereka terima terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. DF, salah seorang PPPK paruh waktu berinisial DF, mengatakan gaji terakhimya diterima sekitar bulan Maret.
DF mengaku kesulitan mengatur kebutuhan rumah tangga di tengah keterlambatan pembayaran. Ia menyatakan harus mencari pinjaman agar kebutuhan tetap bisa dipenuhi sementara menunggu gaji dibayarkan.
“Kami sudah tiga bulan belum gajian. Untuk keperluan rumah tangga terpaksa harus berhutang,” ujar DF, dikutip Rabu (24/6/2026). Menurutnya, jeda tanpa gaji membuat beban makin terasa, terutama ketika kebutuhan sehari-hari tetap berjalan.
DF berharap pemerintah daerah segera menemukan jalan keluar agar hak para PPPK paruh waktu dapat dibayarkan. Ia menilai keterlambatan gaji membuat daya tahan finansial para pegawai melemah, bahkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
Dalam penuturannya, DF juga menyinggung kondisi harga kebutuhan yang terus berjalan. “Sekarang barang-barang mahal. Gaji kami tak kunjung dibayar, semoga ada solusi,” katanya.
Penghasilan terbatas, beban makin berat
Keluhan serupa disampaikan PPPK paruh waktu lainnya berinisial RP. Ia mengaku penghasilan yang diterima setiap bulan hanya sekitar Rp 1 juta. Bagi RP, nominal tersebut sudah terbatas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terlebih saat pembayaran gaji mengalami keterlambatan.
RP menyebut selama tiga bulan terakhir tidak ada pemasukan dari gaji yang seharusnya diterima. Menurutnya, kondisi ini membuat pengeluaran untuk kebutuhan di rumah menjadi semakin sulit ditutup.
“Gaji kami sangat kecil, hanya Rp 1 juta sebulan. Kalau untuk keperluan di rumah tidak cukup,” kata RP. Ia menambahkan bahwa masalah bertambah karena tidak adanya gaji dalam periode tersebut.
RP juga menyatakan ada tanggungan keluarga yang perlu dibiayai di rumah. “Sekarang masalah bertambah karena kami sudah tiga bulan belum terima gaji. Sedangkan ada keluarga yang harus saya biayai di rumah,” ujarnya.
Dengan situasi itu, RP berharap pemerintah daerah segera mencairkan gaji yang tertunda. Ia menekankan perlunya penuntasan keterlambatan pembayaran agar para PPPK tidak terus bergantung pada utang untuk menutup kebutuhan.
Para PPPK paruh waktu, melalui keluhan yang disampaikan, pada intinya meminta kejelasan dan kepastian pencairan gaji. Mereka menilai keterlambatan yang berulang dalam tiga bulan terakhir berpotensi memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga.
Hingga kini, keluhan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut hak yang seharusnya diterima PPPK sesuai jadwal. Baik DF maupun RP sama-sama berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan pembayaran agar pendapatan yang tertunda dapat segera kembali dipenuhi.
Keterlambatan pembayaran gaji selama tiga bulan terakhir membuat para PPPK paruh waktu harus menata ulang prioritas pengeluaran. Dalam kondisi tanpa pemasukan rutin, kebutuhan yang semestinya bisa dipenuhi dari gaji menjadi tertunda, sehingga tekanan psikologis dan beban tanggung jawab di rumah ikut meningkat.
Bagi mereka, masalah utamanya bukan hanya jumlah gaji yang harus dipakai, tetapi juga ketidakpastian waktu pencairan. Saat jadwal pembayaran bergeser, rencana keuangan bulanan yang sudah disusun biasanya ikut berantakan, mulai dari pemenuhan kebutuhan harian hingga kebutuhan keluarga yang tetap berjalan.
Mereka juga menilai situasi tersebut semakin berat karena harga kebutuhan terus mengalami kenaikan. Ketika biaya hidup meningkat sementara dana dari gaji belum masuk, ketahanan finansial menjadi cepat menipis, sehingga keterpaksaan untuk menutup kekurangan melalui utang terasa semakin sulit dihindari.
Karena itu, para PPPK paruh waktu berharap pemerintah daerah tidak hanya melakukan pencairan, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai kepastian waktu pembayaran. Dengan pencairan yang segera dan jelas, diharapkan para pegawai dapat kembali mengandalkan hak yang semestinya diterima sesuai jadwal dan tidak terus bergantung pada pinjaman untuk menutup kebutuhan pokok.
