jurnalistik.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Barat memastikan data warga yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 tetap aman. BPS menegaskan warga tidak perlu takut atau menolak petugas sensus resmi yang memakai rompi, membawa surat tugas, serta menunjukkan tanda pengenal.
Jaminan keamanan itu disampaikan Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, menyusul pertanyaan warga terkait data sensitif seperti nominal gaji, pendapatan, hingga kepemilikan aset berharga. Noval menyebut BPS menerapkan mekanisme pengumpulan data melalui aplikasi digital yang langsung dikirim ke server pusat.
“Jadi petugas juga enggak bisa menyimpan, karena datanya langsung masuk di server BPS. Nanti setelah selesai pendataan pun ada berita acara penghapusan aplikasi yang ada di HP petugas gitu,” kata Noval saat ditemui Kompas.com di Kantor BPS Jakarta Barat, Jumat (26/6/2026).
Dengan sistem pendataan yang berjalan langsung di aplikasi, petugas tidak menyimpan berkas maupun informasi apa pun di ponselnya. Noval menegaskan karenanya masyarakat tidak perlu khawatir terkait potensi kebocoran data di kemudian hari.
Selain alur pengiriman data, Noval juga menjelaskan aplikasi pendataan yang digunakan, yaitu “Fasih”, turut diamankan bersama Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Ia menyebut langkah itu dilakukan untuk memperketat keamanan pengelolaan data.
“Jadi server-nya ini dikelola oleh BPS dan BSSN sebagai bagian dari pengamanan ekstra agar data masyarakat aman di dalam server,” ucap Noval. Ia menekankan proses pengamanan tersebut menjadi bagian dari upaya agar data warga terlindungi sejak pengumpulan hingga pengelolaan di server.
Noval juga menepis isu yang menyebut data ekonomi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan kenaikan pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Menurutnya, data Sensus Ekonomi tidak memiliki keterkaitan dengan data perpajakan.
“Kami tegaskan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Karena pegawai BPS ini bukan pegawai Ditjen Pajak ya, kita enggak ada sangkut pautnya sekali dengan Ditjen Pajak gitu,” ujarnya.
Dalam penjelasan tersebut, Noval menegaskan pendataan dilakukan untuk tujuan yang lebih luas terkait pemetaan ekonomi. Petugas sensus, katanya, bekerja dengan fokus pada kebutuhan informasi mengenai potensi ekonomi serta usaha masyarakat agar dapat berkembang.
“Termasuk, dampaknya dalam peningkatan kesejahteraan maupun lapangan pekerjaan yang terbuka dari usaha tersebut,” kata Noval, menjelaskan bahwa hasil pendataan diharapkan dapat menjadi dasar pemahaman kondisi ekonomi yang lebih nyata. Dengan demikian, data yang dihimpun tidak berhenti pada pengumpulan, tetapi diarahkan untuk memberi gambaran bagi perkembangan ekonomi.
Alasan data penghasilan dan aset ditanyakan
Noval menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan pendataan lengkap yang tidak hanya mendata usaha dalam skala besar. Kegiatan ini juga mencakup pendataan usaha mikro serta kondisi ekonomi rumah tangga.
“Artinya selain mendata kondisi usaha perusahaan atau usaha-usaha yang ada di masyarakat, juga mendata ekonomi keluarga. Jadi semua keluarga pun nanti semua KK, semua rumah tangga itu juga akan didata, karena akan ditanyakan tentang kondisi ekonomi keluarga gitu,” ujar Noval.
Ia menyebut pertanyaan mengenai pemasukan dan pengeluaran memiliki peran penting untuk menilai kondisi perekonomian secara nyata. Informasi tersebut membantu melihat gambaran ekonomi keluarga dan konteks usaha yang berada di sekitar warga.
Cakupan pendataan juga menjangkau ekonomi rumah tangga
Noval menambahkan, pendataan tidak semata berkaitan dengan satu jenis usaha atau satu kelompok ekonomi tertentu. Dalam praktiknya, pengumpulan data berjalan melalui pendataan resmi yang dilakukan petugas sensus, termasuk saat proses pendataan berlangsung di wilayah Jakarta Barat.
Ia mencontohkan situasi di lapangan, seperti saat petugas sensus ekonomi 2026 melakukan pendataan warga di RW 07 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat (26/6/2026). Dari proses tersebut, Noval menegaskan tujuan utamanya adalah menghimpun data agar potensi ekonomi masyarakat dapat dipetakan dan mendukung arah kebijakan berbasis kondisi riil.
Dengan penjelasan mengenai alur pengiriman data yang langsung masuk ke server, pengamanan bersama BSSN untuk aplikasi “Fasih”, serta penegasan bahwa pendataan tidak terkait pajak, BPS Jakarta Barat meminta warga tetap mengikuti prosedur pendataan sensus. Noval berharap informasi yang dikumpulkan benar-benar dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
